KUIS PAJAK KELAS 12

Sebuah usaha kuliner memiliki omzet Rp4,8 miliar tepat pada tahun 2024. Pemilik usaha mengira ia tetap mendapat fasilitas tarif PPh Final 0,5% dari PP No. 23 Tahun 2018. Apakah pemikiran ini benar?

• Benar, karena batas maksimalnya “tidak melebihi Rp4,8 miliar” termasuk sama dengan

• Salah, karena batas maksimalnya harus di bawah Rp4,8 miliar

• Benar, karena omzet tidak melebihi dan tidak dihitung PPN

• Salah, karena omzet yang tepat Rp4,8 miliar dianggap masuk skema pasal 17

PT Karya Mandiri memiliki omzet Rp5 miliar. Menurut Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008, bagian omzet yang mendapat fasilitas tarif 50% x 25% adalah…

• Seluruh Rp5 miliar

• Hanya Rp4,8 miliar

• Seluruh omzet dikali 25%

• Hanya Rp200 juta sisanya

Dalam Lampiran 8A-1, sebuah perusahaan manufaktur tidak mencatat “piutang usaha pihak ketiga” di laporan keuangan. Jika bagian ini diisi angka sembarang untuk menghindari kolom kosong, apa konsekuensinya?

• Tidak ada konsekuensi karena hanya estimasi

• Data bisa dianggap manipulatif dan berisiko sanksi

• Nilai tersebut otomatis diabaikan oleh sistem DJP

• Nilai itu akan memperbesar laba usaha

Sebuah perusahaan memiliki aset mesin senilai Rp500 juta dengan umur ekonomis 8 tahun. Jika tidak dilakukan pencatatan penyusutan, dampak terbesarnya adalah…

• Laba perusahaan terlihat lebih kecil

• Laba kena pajak terlihat lebih besar

• Nilai aset di neraca lebih kecil

• Pajak yang dibayar akan lebih kecil

Hak Guna Bangunan (HGB) dengan masa manfaat 20 tahun termasuk ke dalam…

• Aset berwujud kelompok 4

• Aset tidak berwujud kelompok 4

• Aset berwujud bangunan permanen

• Aset tidak berwujud kelompok 2

Mengapa metode saldo menurun tidak digunakan untuk penyusutan bangunan dalam perpajakan?

• Karena bangunan tidak mengalami penurunan nilai

• Karena umur bangunan sulit diprediksi

• Karena nilai manfaat bangunan dianggap merata tiap tahun

• Karena bangunan langsung dijual setelah umur manfaat habis

Sebuah usaha jasa konstruksi menerima pembayaran bertahap. Setelah tahap pertama dibayar, pengguna jasa bangkrut dan sisa pembayaran tak diterima. Pajak yang sudah dipotong tahap pertama…

• Tetap disetor sesuai nilai yang diterima

• Harus dibayar lagi oleh penyedia jasa

• Dapat dihapuskan tanpa laporan

• Otomatis dikembalikan oleh DJP

Jika sebuah perusahaan dagang menyusun Lampiran 8A-2, mengapa elemen laba ruginya berbeda dengan Lampiran 8A-1?

• Karena perusahaan dagang tidak memiliki biaya produksi

• Karena perusahaan dagang tidak memiliki penjualan

• Karena perusahaan dagang tidak memiliki aset tetap

• Karena perusahaan dagang tidak membayar pajak

Dalam SSP, kolom “Jenis Setoran” diisi dengan kode tertentu. Apa yang terjadi jika kode yang diisi salah?

• Setoran tetap sah selama nominal benar

• Setoran bisa salah diarahkan ke jenis pajak yang berbeda

• Tidak berpengaruh pada pelaporan SPT

• Setoran otomatis dikoreksi oleh bank

Seorang wajib pajak badan mengaku tidak mengisi Lampiran Khusus 1A karena semua asetnya sudah habis umur manfaat. Apakah langkah ini benar?

• Benar, karena tidak ada aset yang disusutkan lagi

• Salah, karena aset yang nilai bukunya 0 tapi masih digunakan tetap harus dicantumkan

• Benar, karena aset 0 nilainya diabaikan DJP

• Salah, karena umur manfaat tidak memengaruhi lampiran