LATIHAN ASAT

APBN yang disusun setiap tahun oleh pemerintah dengan persetujuan DPR memiliki beberapa fungsi dan tujuan.  Berikut ini yang merupakan tujuan penyusunan APBN adalah...

• Menjaga kestabilan arus uang dan arus barang sehingga dapat mencegah terjadinya inflasi yang tinggi maupun deflasi yang akan mengakibatkan kelesuan perekonomian (resesi)

• Menentukan dengan jelas besar/kecilnya anggaran pengeluaran masing-masing bidang, sektor pembangunan, departemen, dan lembaga yang dibiayai oleh negara

• Dapat digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara di berbagai sektor pembangunan dan di berbagai departemen atau lembaga

• Pendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendali tingkat inflasi, karena penerimaan dan pengeluaran APBN digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

• Pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja

 Fungsi APBN dan APBD:

(1)   Fungsi Stabilitas

(2)   Fungsi Perencanaan

(3)   Fungsi Otorisasi

(4)   Fungsi Distribusi

(5)   Fungsi Alokasi

Dari pernyataan berikut yang merupakan fungsi distribusi adalah... .

• Pemerintah daerah dapat menentukan sendiri sumber penerimaan APBD dan digunakan untuk apa.

•   Penerimaan yang diperoleh pemerintah disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk subsidi, premi, dan dana pensiun.

• Pelaksanaan APBN yang sesuai dengan tertib anggaran akan dapat menyeimbangkan arus uang dengan arus barang.

• Pendapatan yang dihimpun pemerintah selanjutnya digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana.

• Melalui APBD pemerintah daerah dapat merumuskan visi, misi, tujuan, serta program yang akan dilaksanakan.

ini adalah pernyataan yang berhubungan dengan APBN dan APBD:

1.    APBN diajukan oleh pemerintah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

2.    APBD dirancang oleh pemerintah daerah bersama DPRD dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat

3.    APBD dirancang oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

4.    APBN dirancang oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dari pernyataan tersebut,  yang benar adalah....

• 1 dan 3   

• 1 dan 4

• 2 dan 3

• 2 dan 4

• 3 dan 4

Landasan hukum penyusunan APBN dan APBD

1.    UUD 1945 Pasal 23 ayat 1

2.    Undang-undang No 17 Tahun 2003

3.    Undang-undang No. 23 Tahun 2004

4.    Undang-undang No 33 Tahun 2004

Yang termasuk landasan hukum penyusunan APBN adalah…

• 1 dan 2

• 1 dan 3

• 2 dan 3

• 2 dan 4

• 3 dan 4

Penerimaan pemerintah pusat dan daerah dari sumber pajak dan retribusi:

1.    Pajak penghasilan.

2.    Pajak kendaraan bermotor.

3.    Pajak bumi dan bangunan.

4.    Pajak pertambahan nilai.

5.    Pajak reklame.

6.    Retribusi sampah.

Berdasarkan jenis penerimaan di atas yang termasuk penerimaan pemerintah daerah adalah....

• 1, 2 dan 5

• 2, 3 dan 5

• 2, 5 dan 6

• 3, 5 dan 6

• 4, 5 dan 6

APBN harus senantiasa dijaga keseimbangannya antara tujuan untuk mengamankan kesinambungan fiskal dan tujuan untuk mendorong perekonomian, kebijakan fiskal  yang dituangkan melalui APBN ditujukan untuk menciptakan ketahanan fiskal yang berkelanjutan pada berbagai  jenis instrument, diantaranya adalah, kecuali …

• Bidang perpajakan dan penerimaan Negara bukan pajak

• Penganggaran belanja Negara

• Pengelolaan utang dan optimalisasi pembiayaan anggaran

• Penataan kelembagaan keuangan Negara

• Bidang kebijakan moneter oleh bank Indonesia

Di dalam APBN tahun 2023 tertulis:

-       Pendapatan Negara dan Hibah Rp380.377,1 miliar

-       Penerimaan Dalam Negeri Rp379.626,1 miliar. 

-       Penerimaan Perpajakan Rp297.843,1 miliar

-       Penerimaan Bukan Pajak Rp81.783,0 miliar

-       Hibah Rp751,0 miliar

-       Belanja Negara Rp397.769,3 miliar

-       Belanja Pemerintah Pusat Rp266.220,3 miliar

-       Belanja Daerah Rp131.549,0 miliar

Berdasarkan data tersebut, maka APBN tahun 2023 adalah... .

• Mengalami defisit sebesar Rp17.392,2 miliar

• Mengalami defisit sebesar Rp18.143,2 miliar

• Mengalami surplus sebesar Rp114.156,8 miliar

• Mengalami surplus sebesar Rp344.090,7 miliar

• Mengalami surplus sebesar Rp344.841,7 miliar

Perhatikan pernyataan di bawah ini!

(1) Sejak beberapa tahun yang lalu, pemerintah menetapkan kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) sebagai pengganti Upah Minimum Regional (UMR).

(2) Tiap-tiap tahun pemerintah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setelah disetujui DPR.

(3) Ketika harga beras dan minyak goreng melonjak, pemerintah melalui PERUM BULOG melakukan Operasi Pasar.

(4) Untuk meningkatkan pendapatan negara, pemerintah mengefektifkan penerimaan pajak dengan mewajibkan setiap Wajib Pajak memiliki NPWP.

(5) Dalam rangka mengurangi pengeluaran negara, pemerintah menghapus subsidi BBM.

(6) Salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk menyetabilkan perekonomian adalah menyeimbangkan jumlah uang dengan jumlah barang sesuai kebutuhan.

Dari pernyataan tersebut, yang termasuk kebijakan fiskal adalah...

• (1), (2), dan (3)

• (1), (3), dan (5)

• (2), (4), dan (5)

• (3), (4), dan (5)

• (4), (5), dan (6)

Setiap Negara tidak akan lepas dari masalah ekonomi, untuk itu perlu peranan pemerintah untuk menetapkan suatu kebijakan guna mengatasi masalah-masalah yang sedang terjadi dalam suatu Negara.

Kebijakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara menyesuaikan penerimaan dan pengeluaran pemerintah adalah kebijakan ….

• Ekonomi

• Fiskal

• Moneter

• Kesejahteraan

• Keuangan

Berikut adalah perbedaan  pajak dan retribusi

1.    Keputusan dari pemerintah pusat

2.    Ditetapkan oleh pemerintah daerah

3.    Tidak dapat imbalan jasa secara langsung

4.    Sumber pendapatan pemerintah daerah

5.    Aturannya berlaku untuk seluruh warga Negara

 Dari data tersebut, yang termasuk ciri pajak adalah ….

• 1, 2 dan 3

• 1, 3 dan 4

• 1, 3 dan 5

• 2, 3 dan 4

• 3, 4 dan 5