ROMANTPK-15

Peraturan Kapolri No. Pol: 6 Tahun 2006 tentang pembinaan Kepolisian Khu: Implementasi dari UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri — Keputusan Presiden RI No. 70 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata kerja Polri. — Kepres RI No. 372 tahun 1962 tentang pembinaan Koordinasi dan pengawasan terhadap Kepolisian Khusus.

Peraturan Kapolri No. Pol 14 Tahun 2009 mengatur tentang: Pedoman penerbitan dan pembuatan kartu tanda anggota dan kewenangan Kepolisian Khusus. Manajemen keamanan dan pengamanan swakarsa. Pedoman dasar strategy dan Implementasi Polmas dan penye'er.ggaraan tugas Polr.

Kepolisian Khusus bertugas melaksanakan sebagian fungsi Kepolisian (Sesual pasal 2 PErk No. 6/tahun 2006): Edukatif, prepentip dan represif non yustisial.

• Ketiganya benar.

• Ketiganya salah.

Dalam rangka mengantisipasi kecenderungan meningkatnya gangguan kamtibmas sebagai residu dari proses pembangunan di era globalisasi, maka dirasakan perlu ditingkatkan upa pemberdayaan pengemban fungsi Kepolisian terbatas di bidangnya dilakukan oleh:

• Police In Village

• Pam Swakarsa

• Kepolisian Khusus

• Satpol PP

Tanda kewenangan Polsus merupakan salah satu atribut yang harus dipakai oleh anggota Polsus saat melaksanakan tugasnya (pasal S-perkan No. 14 tahun 2009) diterbitkan oleh:

• Kapolri (Karo Bln Polsus PPNS) tingkat pusat

• Kapolda (Karo Bina Mitra / Dir'Binmas) tingkat daerah

• Kapolri, Kapolda, Kapolres/TA

Pedoman pembinaan satuan Karya Pramuka Bhayangkara sesuai Skep Kapolri 802/XI/2005 tanggal 25 Nopember 2005 meliputi:

• Krida Dirgantara, Bhayangkara, Samudra

• Krida Lantas, TPIKP, Pencegahan penanggulangan bencana (PBB), PPED

• Krida: Pramuka

• a, b dan c salah

Implementasi pasal 1 ayat (1) huruf f UU No, 2 tahun 2002 tentang Polri, koordinasi terhadap Polsus dilaksanakan dalam rangka:

• Rumusan kebijakan berupa MOU, arahan, pedoman juklak, juklis dsb.

• Kaji pilun guna katkan efektifitas dan efisiensi tugas Polsus

• Tukar menukar info dalam rangka penanggulangan kamtibmas

Pengembangan fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibai oleh:

• Kepolisian Khusus

• Penyidik pegawai negeri sipil

• Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri disyahkan dan diundangkan pada:

• Tanggal 18 Januari 2002

• Tanggal 17 Agustus 2002

• Tanggal 8 Januari 2002

Prinsip keadilan pada dasarnya merupakan ........

• Kesamaan dalam hukum dan pemerintahan

• Keselimbangan antara hak dan kewajiban

• Keselimbangan terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat

• Memberikan hak yang sama