CPNS TWK UUD 2

Pada saat pemilu pertama kali dilakukan Bangsa Indonesia tahun 1955, Partai Komunis Indonesia, menjadi salah satu partai besar, hal ini terjadi karena ....

• Sentralisasi kekuasaan
• Defisit keuangan yang ada pada suatu negara
• Para investor dari berbagai negara asing
• Sumber daya manusia yang kurang
• Diskriminasi kesempatan dalam berbagai usaha

Dinamika ketatanegaraan Indonesia berlangsung selalu mengalami perubahan, hal yang tidak pernah mengalami perubahan adalah ...

• Lembaga-lembaga negara.
• Bentuk pemerintahan.
• Sistem demokrasi.
• Corak pemerintahan.
• Bentuk negara.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia terlaksana, pada saat-saat awal pemerintahan Republik Indonesia, Presiden melaksanakan tugasnya dibantu oleh lembaga ....

• BPUPKI
• MA
• DPAS
• MPRS
• Para Menteri

Dalam UUD 1945 terdapat bagian yang menyebutkan bagaimana tatacara pembentukan Mahkamah Konstitusi, yaitu pada:

• Aturan Peralihan Pasal V
• Aturan Peralihan Pasal IV
• Aturan Peralihan Pasal III
• Aturan Peralihan Pasal II
• Aturan Peralihan Pasal I

Dalam pembentukan lembaga negara, terutama pembentukan Mahkamah Konstitusi, ada dasar hukum yang mengaturnya, yaitu:

• UU No. 21 tahun 2003
• UU No. 22 tahun 2003
• UU No. 23 tahun 2003
• UU No. 24 tahun 2003
• UU No. 25 tahun 2003

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, lembaga Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan-kewenangan. Berikut ini yang tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah ...

• Memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan yang terjadi pada saat proses pemilu/sengketa pemilu.
• Memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
• Memutuskan sengketa peradilan pidana dan perdata.
• Menguji UU terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
• Memutuskan sengketa peradilan bagi warga negara asing.

Departemen agama tidak termasuk dalam salah satu departemen yang diotonomikan hal ini dikarenakan ...

• Mencegah munculnya berbagai hukum yang berlaku pada setiap daerah dalam kerangka NKRI.
• Agama tidak bisa dikelompokkan sebagai milik satu kelompok saja.
• Mencegah penentuan hari besar keagamaan yang berbeda.
• Menghindari munculnya pemerintahan agama.
• Menghindari adanya ateisme dalam beragama.

Pelanggaran pelaksanaan Pemerintah pada masa Orde Baru (1966-1998) yang murni dan konsekuen terjadi pada pasal ....

• 33 dan 34
• 23 dan 33
• 32 dan 33
• 32 dan 34
• 12 dan 23

Ketetapan MPR yang menyatakan bahwa “MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya”adalah ....

• Ketetapan MPR Nomor IV MPR/1983
• Ketetapan MPR Nomor III MPR/1983
• Ketetapan MPR Nomor II MPR/1983
• Ketetapan MPR Nomor I MPR/1983
• Undang-undang nomor 5 tahun 1985

Pada masa pemerintahan periode 21 Mei 1998 - 19 Oktober 1999, ditandai dengan lepasnya salah satu Propinsi dari NKRI, yaitu ....

• Irian Barat
• Aceh Besar
• Timor Timur
• Nusa Tenggara
• Papua Nugini