Orientasi DPRD sulteng

• Pimpinan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali:

• • A. Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran

• • B. Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Kehormatan

• • C. Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Komisi

• • D. Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Bapemperda

• Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD. Apa yang terjadi jika Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya?

• • A. Masa jabatannya dihitung ulang

• • B. Jabatannya diambil alih oleh Pimpinan Sementara

• • C. Jabatannya diambil alih oleh Pimpinan Partai Politik

• • D. Jabatannya diambil alih oleh Anggota DPRD lainnya

• Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Berikut adalah keanggotaan Badan Musyawarah:

• • A. Terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD

• • B. Terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD

• • C. Terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD

• • D. Terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota DPRD

• Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, komisi, Badan Anggaran, dan fraksi. Apa yang tidak termasuk dalam susunan keanggotaan Badan Musyawarah?

• • A. Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota

• • B. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota

• • C. Anggota Fraksi karena jabatannya adalah anggota Badan Musyawarah

• • D. Pimpinan Partai Politik karena jabatannya adalah anggota Badan Musyawarah

• Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Berikut adalah tugas utama Komisi:

• • A. Menyusun program pembentukan peraturan daerah

• • B. Mengkoordinasikan kegiatan administratif DPRD

• • C. Menyampaikan pendapat fraksi dalam rapat paripurna

• • D. Membantu Pimpinan DPRD dalam menjalankan tugas

• Alat kelengkapan lain DPRD berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap. Apa yang termasuk dalam alat kelengkapan lain ini?

• • A. Pansus, Panja, dan Tim Kerja

• • B. Pansus, Panja, dan Badan Anggaran

• • C. Pansus, Panja, dan Badan Kehormatan

• • D. Pansus, Panja, dan Bapemperda

• Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antarkomisi. Apa yang tidak termasuk dalam proses penetapan keanggotaan komisi?

• • A. Usulan dari fraksi

• • B. Pertimbangan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota

• • C. Musyawarah mufakat

• • D. Pengangkatan oleh Pimpinan DPRD