PELP PELP

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 mengatur tentang

• Kelautan Perikanan
• Karantina Hewan Ikan
• Tumbuhan
• Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
• Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Sesuai Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan sistem bisnis perikanan meliputi, Kecuali

• Praproduksi
• Produksi
• Pembiayaan
• Pengolahan
• pemasaran

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan

• 100 m2
• 500 m2
• 1000 m2
• 1500 m2
• 2000 m2

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan pemeliharaan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi dapat dilakukan oleh berikut ini kecuali

• orang perseorangan
• kelompok masyarakat
• pelaku usaha/perusahaan
• lembaga penelitian
• pokmas

Perjanjian Kemitraan Pengeloaan Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2015 tentang kemitraan pengelolaan kawasan konservasi perairan memuat paling sedikit, Kecuali

• program kemitraan
• hak dan kewajiban masing-masing pihak
• bentuk pelaksanaan
• pembagian keuntungan
• penyelesaian perselisihan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan penetapan status perlindungan jenis ikan dilakukan berdasarkan kriteria kecuali

• daerah penyebaran terbatas (endemik)
• langka
• terancam punah
• kemampuan reproduksi rendah
• menjadi target penangkapan

Data fisik yang diperlukan dalam penetapan kawasan konservasi sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2009 yaitu

• keadaan umum perairan dan potensi fisik lainnya
• keanekaragaman hayati
• kealamiahan
• keterkaitan ekologis
• keterwakilan dan keunikan

Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat menjadi salah satu kawasan ruaya biota laut karismatik seperti mamalia laut dan penyu. Biota tersebut beruaya ke kawasan konservasi laut yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi lainnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 13 Tahun 2014 langkah tepat oleh Pemerintah Daerah Papua Barat yaitu

• melakukan kerjasama konservasi
• membentuk jejaring kawasan konservasi
• melakukan kemitraan kawasan konservasi
• membuat kesepakatan pengawasan
• membentuk forum lintas daerah

Pemerintah Daerah Propinsi A memiliki laut yang menjadi lokasi kegiatan ritual yang merupakan kearifan masyarakat lokal yang perlu dijaga dan dilestarikan karena memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungannya. Untuk itu kategori kawasan konservasi yang sesuai dan tepat diusulkan oleh pemerintah daerah setempat (Permen KP 31/2020) adalah

• suaka
• taman
• kawasan konservasi maritim
• lindung
• adat

Hasil valuasi ekonomi sumberdaya laut selama ini belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan walaupun nilai valuasinya sangat besar. Namun demikian hasil valuasi dari beberapa kejadian seperti pencemaran atau kandasnya kapal dapat digunakan secara langsung untuk

• penetapan biaya rehabilitasi
• penentuan kompensasi
• penentuan besaran retribusi
• kelayakan proyek secara finansial
• penentuan anggaran pengelolaan