QUISSIS BAB 2 KLS 9

Tingkatan atau urutan peraturan perundang-undangan dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah.

Peraturan yang lebih tinggi kedudukannya akan mengikat peraturan yang lebih rendah disebut . . . .

• Hierarki Hukum

• Tujuan Hierarki Hukum

• PERPPU

• UUD NRI Tahun 1945

“Indonesia adalah negara hukum” bunyi dari pasal . . . .

• Pasal 1 ayat 3

• Pasal 1 ayat 2

• Pasal 1 ayat 4

• Pasal 1 ayat 1

Kekuasaan untuk membuat peraturan disebut sebagai . . . .

• Yudikatif

• Legislatif

• Eksekutif

• Komunikatif

Kekuasaan untuk menegakkan peraturan dalam sistem pemerintahan disebut . . . .

• Eksekutif

• Legislatif

• Yudikatif

• Komunikatif

Kekuasaan untuk menjalankan peraturan disebut . . . .

• Legislatif

• Eksekutif

• Yudikatif

• Komunikatif

Hukum tertinggi dan menjadi dasar dari seluruh peraturan perundang-undangan lain disebut . . . .

• UUD NRI Tahun 1945

• TAP MPR

• Perppu

• Peraturan Presiden

Undang-undang yang dibuat dalam keadaan mendesak dan harus segera berlaku disebut . . . .

• Peraturan Presiden

• Peraturan Pemerintah

• TAP MPR

• PERRPU

UUD NRI Tahun 1945 sempat digantikan dengan UUDS pada tahun . . . .

• 1953

• 1952

• 1950

• 1951

Kembali menggunakan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar negara pada tahun . . . .

• 1957

• 1959

• 1958

• 1956

Pada tahun berapakah diadakan amandemen pertama . . . .

• 1999

• 2001

• 2002

• 2000