Pert. 4 MK Bank

Apa kepanjangan dari OJK dalam konteks lembaga keuangan di Indonesia?

• Otoritas Jasa Kesehatan

• Otoritas Jasa Konsumen

• Otoritas Jaringan Keuangan

• Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk berdasarkan undang-undang nomor:

• UU No. 10 Tahun 1998

• UU No. 21 Tahun 2011

• UU No. 40 Tahun 2007

• UU No. 8 Tahun 1995

Tujuan utama pembentukan OJK adalah:

• Meningkatkan keuntungan bank nasional

• Menggantikan peran BI sepenuhnya

• Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan

• Menjalankan fungsi perbankan secara langsung

OJK berwenang mengawasi lembaga-lembaga berikut ini, kecuali:

• Bank

• Asuransi

• Perusahaan Efek

• Kementerian Keuangan

Salah satu fungsi OJK adalah perlindungan konsumen. Yang termasuk upaya perlindungan konsumen oleh OJK adalah:

• Memberi subsidi kepada nasabah bank

• Memberi bantuan hukum kepada pelaku usaha

• Menyediakan layanan pengaduan dan edukasi keuangan

• Mengatur tarif bunga kredit

Siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan makroprudensial setelah berdirinya OJK?

• OJK

• LPS

• BI

• Kementerian Keuangan

Lembaga yang mengambil alih fungsi pengawasan sektor jasa keuangan dari Bank Indonesia dan Bapepam-LK adalah:

• LPS

• BI

• OJK

• BPK

Salah satu prinsip yang dianut oleh OJK dalam menjalankan tugasnya adalah:

• Transparansi

• Komersialisme

• Kepentingan internal

• Rahasia pasar

Layanan pengaduan konsumen keuangan yang disediakan oleh OJK disebut:

• OJK Smart

• OJK Care

• Layanan Konsumen OJK

• Kontak OJK 157

Kapan OJK secara resmi mulai menjalankan fungsi pengawasan terhadap perbankan di Indonesia?

• 1 Januari 2011

• 31 Desember 2012

• 1 Januari 2014

• 31 Desember 2013