LATIHAN PUK

Jatuh tempo pelunasan untuk pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh adalah semenjak diberlakukannya PMK 81 Tahun 2024….

• Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
• Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
• Paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
• Paling lama tanggal akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

Wajib Pajak dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam laporan tersendiri, sepanjang ….

• Pemeriksa pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada Wajib Pajak
• Mulainya penyidikan atas Wajib Pajak belum diberitahukan kepada Penuntut Umum (Jaksa)
• Pemeriksa Pajak belum melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (PAHP) dengan Wajib PAjak.
• Pemeriksa Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SP2) kepada Wajib Pajak

Penerbitan SKPKB dengan sanksi administrasi bunga dapat dikenakan apabila…

• berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen)
• kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a).
• Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
• Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 (Pembukuan dan Pemeriksaan) tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

Wajib Pajak A sedang dilakukan pemeriksaan pajak. Untuk mendapatkan data/dokumen/keterangan, tim pemeriksa telah mengirimkan Surat Permintaan data/dokumen/keterangan kepada Wajib Pajak pada tanggal 05 Juli 2024. Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan, dokumen serta data dan informasi, dan keterangan lain paling lama…

• 04 Agustus 2024
• 05 September 2024
• Tidak ada jangka waktunya

Atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2020, Wajib Pajak membetulkan SPT tersebut dengan status Lebih Bayar pada tanggal 01 Juli 2024. Pada tanggal 01 Juli 2024, KPP juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak atas tahun pajak 2020. Atas keadaan tersebut, pernyataan yang paling sesuai adalah …

• SPT Pembetulan dapat diterima oleh KPP, karena belum daluwarsa penetapan.
• SPT Pembetulan dapat diterima karena belum keluar SKP.
• SPT Pembetulan tidak dapat diterima karena sudah dilakukan pemeriksaan.
• SPT Pembetulan tidak dapat diterima karena disampaikan kurang dari 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan.

Tuan Rangga ingin menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2023 yang menyatakan Kurang Bayar sebesar Rp 50.000.000,- pada tanggal 31 Maret 2024. Pernyataan yang paling tepat atas Kurang Bayar Rp 50.000.000,- tersebut adalah ….

• Harus dibayar paling lambat tanggal 25 Maret 2024
• Harus dibayar sebelum SPT disampaikan
• Harus dibayar paling lambat tanggal 28 Maret 2024
• Harus dibayar paling lambat tanggal 30 Maret 2024

Wajib Pajak PT ABC mendapatkan Surat Tagihan Pajak (STP). Apabila PT ABC tidak sependapat dengan penerbitan STP tersebut, maka upaya hukum yang tidak dapat Saudara lakukan atas penerbitan STP tersebut adalah ….

• Pembetulan (Pasal 16 UU KUP)
• Keberatan (Pasal 25 UU KUP)
• Pengurangan Sanksi (Pasal 36 1 a)
• Pembatalan STP (Pasal 36 1 c)

Pemeriksaan penghapusan NPWP termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan …

• Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan peraturan perpajakan
• Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan
• Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan Tujuan Lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

PT DEF diperiksa oleh Kantor Pelayanan Pajak dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak sebesar Rp 500.000.000,-. Pada saat pembahasan, Wajib Pajak setuju sebagian atas SKPKB tersebut sebesar Rp 100.000.000,-. Wajib Pajak telah melunasi jumlah pajak yang telah disetujui dalam SKPKB, dan mengajukan keberatan. Atas permohonan keberatan telah diberikan keputusan dengan mengabulkan sebagian, sehingga jumlah SKPKB menjadi sebesar Rp 350.000.000,-. Apabila PT DEF tidak mengajukan upaya Banding ke Pengadilan Pajak, bersanya sanksi administrasi yang harus dibayar atas putusan keberatan tersebut adalah ….

• Tidak ada sanksi administrasi yang diterbitkan oleh KPP
• Rp 50.000.000,-
• Rp 75.000.000,-
• Rp 125.000.000,-

PT XYZ diperiksa oleh Kantor Pelayanan Pajak dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak sebesar Rp 500.000.000,-. Pada saat pembahasan, Wajib Pajak setuju sebagian atas SKPKB tersebut sebesar Rp 100.000.000,-. Wajib Pajak telah melunasi seluruh jumlah pajak dalam SKPKB sebesar Rp 500.000.000,-,dan mengajukan keberatan. Atas permohonan keberatan telah diberikan keputusan dengan menolak, sehingga jumlah SKPKB tetap menjadi sebesar Rp 500.000.000,-. Apabila PT XYZ tidak mengajukan upaya Banding ke Pengadilan Pajak, besarnya sanksi administrasi yang harus dibayar atas putusan keberatan tersebut adalah ….

• Tidak ada sanksi administrasi yang diterbitkan oleh KPP
• Rp 500.000.000,-
• Rp 75.000.000,-
• Rp 125.000.000,-