Ujian Bisnis Berkelanjutan

Sebuah perusahaan energi di Indonesia berinvestasi besar dalam program reboisasi di sekitar area operasionalnya dan berhasil mendapatkan sertifikasi lingkungan tingkat tinggi. Namun, investigasi internal mengungkap bahwa perusahaan secara sistematis menekan upaya serikat pekerja dan membayar upah di bawah standar industri dengan alasan efisiensi untuk mendanai program lingkungan tersebut. Mengacu pada kerangka "Triple Bottom Line" (Profit, People, Planet), bagaimana situasi ini paling akurat dideskripsikan?

• Perusahaan telah berhasil menerapkan bisnis berkelanjutan karena dampak positif pada 'Planet' (lingkungan) dianggap memiliki bobot paling tinggi dalam konteks krisis iklim saat ini, sehingga mengkompensasi kekurangan pada aspek 'People' (manusia).

• Perusahaan menunjukkan implementasi 'greenwashing' yang canggih, di mana keuntungan finansial ('Profit') yang diperoleh dari citra ramah lingkungan digunakan untuk menjustifikasi eksploitasi pada pilar 'People', sehingga secara fundamental gagal memenuhi prinsip keberlanjutan.

• Praktik ini dapat dibenarkan sebagai sebuah strategi transisi, di mana fokus pada 'Planet' adalah langkah awal yang krusial, dan isu 'People' dapat diperbaiki di kemudian hari setelah stabilitas finansial dan reputasi lingkungan tercapai.

• Perusahaan telah menyeimbangkan pilar 'Profit' dan 'Planet' secara efektif, dan isu 'People' merupakan masalah etika bisnis terpisah yang tidak secara langsung mengurangi nilai dari inisiatif keberlanjutan lingkungan mereka.

1.   Sebuah startup di bidang fesyen di Yogyakarta memutuskan untuk mengadopsi prinsip ekonomi sirkular. Mereka meluncurkan program di mana konsumen dapat mengembalikan pakaian bekas mereka untuk didaur ulang menjadi produk baru. Namun, mereka menghadapi tantangan: biaya logistik untuk pengumpulan pakaian bekas dan proses daur ulang yang kompleks ternyata lebih tinggi daripada memproduksi dari bahan baku baru, sehingga mengancam pilar 'Profit'. Menurut materi, tantangan yang dihadapi startup ini paling tepat merefleksikan isu apa dalam penerapan bisnis berkelanjutan di Indonesia?

• Kesenjangan antara kebijakan pemerintah (seperti UU No. 32 Tahun 2009) yang sudah ada dengan praktik di lapangan yang masih sulit dieksekusi oleh pelaku bisnis, terutama UMKM.

• "Mental block" yang menganggap keberlanjutan sebagai beban biaya ('cost center') daripada sebuah investasi jangka panjang, terutama ketika dihadapkan pada tekanan untuk bertahan hidup secara finansial.

• Kurangnya kearifan lokal dalam praktik bisnis modern, padahal konsep seperti penggunaan daun pisang menunjukkan bahwa ekonomi sirkular sudah ada sejak lama di Indonesia.

• Kegagalan dalam seleksi pemasok yang berkelanjutan, yang seharusnya menjadi langkah pertama dalam membangun manajemen rantai pasok yang sirkular dan efisien.

1.   Pemerintah Indonesia, melalui POJK No. 51/2017, mewajibkan lembaga keuangan untuk mempertimbangkan aspek lingkungan dalam penyaluran kredit. Sebuah bank besar menghadapi dilema: ada dua proposal pinjaman. Proposal A berasal dari perusahaan agribisnis besar dengan rekam jejak deforestasi tetapi menawarkan jaminan finansial yang sangat kuat. Proposal B berasal dari koperasi petani kopi yang menerapkan praktik "farm-to-cup" berkelanjutan seperti Otten Coffee tetapi memiliki profil risiko finansial yang lebih tinggi. Dari perspektif etika bisnis dan regulasi yang ada, tindakan bank yang paling mencerminkan penerapan POJK tersebut secara substantif adalah:

• Menyetujui pinjaman untuk Proposal A karena kewajiban utama bank adalah kepada pemegang saham untuk memaksimalkan keuntungan, dan POJK No. 51/2017 hanya bersifat sebagai panduan yang belum sepenuhnya ditegakkan secara hukum.

• Menolak kedua proposal untuk menghindari risiko, baik risiko finansial dari Proposal B maupun risiko reputasi dan potensi sanksi di masa depan dari Proposal A, sambil menunggu implementasi regulasi yang lebih jelas.

• Menyetujui pinjaman untuk Proposal B meskipun risikonya lebih tinggi, sebagai wujud komitmen pada keberlanjutan dan untuk memba

Sebuah perusahaan kosmetik Indonesia ingin meluncurkan laporan keberlanjutan pertamanya menggunakan standar Global Reporting Initiative (GRI). Manajemen senior ragu karena khawatir laporan tersebut akan mengungkap beberapa praktik rantai pasok mereka yang belum sepenuhnya ramah lingkungan, yang berpotensi merusak citra merek. Berdasarkan argumen dalam presentasi, manfaat strategis jangka panjang dari tetap melanjutkan pelaporan secara transparan, bahkan dengan mengakui kekurangan, adalah:

• Transparansi dan pengakuan kesalahan, meskipun terlihat berisiko, justru dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan loyalitas karyawan dalam jangka panjang karena menunjukkan komitmen pada perbaikan dan kejujuran.

• Mengikuti standar GRI akan secara otomatis memberikan perusahaan akses ke pendanaan hijau dan insentif dari lembaga keuangan, terlepas dari isi laporan yang dipublikasikan.

• Laporan keberlanjutan terutama merupakan alat pemasaran; dengan demikian, perusahaan dapat secara selektif menonjolkan aspek positif dan menyajikan data kekurangan dalam format yang kompleks agar tidak mudah dipahami oleh publik.

• Proses pelaporan itu sendiri tidak membawa manfaat langsung, tetapi hanya merupakan kewajiban untuk mematuhi tekanan dari investor asing dan tidak memiliki relevansi signifikan bagi pasar konsumen domestik.

Perusahaan arsitektur Ibuku di Bali sukses merevolusi penggunaan bambu dalam konstruksi modern, yang diakui sebagai inovasi berkelanjutan yang mengacu pada kearifan lokal. Bayangkan sebuah pengembang properti besar di Jakarta ingin mereplikasi kesuksesan ini untuk proyek apartemen vertikal di perkotaan. Tantangan paling fundamental yang akan mereka hadapi dalam menerapkan kearifan lokal pada skala industri modern, sesuai dengan konteks yang dibahas, adalah:

• Hambatan budaya dan resistensi dari konsumen perkotaan yang mungkin menganggap material tradisional seperti bambu tidak modern atau kurang mewah dibandingkan beton dan baja.

• Keterbatasan teknologi dan infrastruktur untuk memproses dan mengawetkan bambu dalam skala massal yang memenuhi standar keamanan dan durabilitas untuk bangunan bertingkat tinggi.

• Kesulitan dalam mengintegrasikan sistem irigasi tradisional seperti Subak ke dalam desain apartemen, karena Subak adalah contoh utama kearifan lokal yang dibahas.

• Biaya awal yang tinggi untuk mendapatkan sertifikasi FSC untuk bambu, yang merupakan prasyarat mutlak untuk semua proyek konstruksi berkelanjutan di Indonesia.

Sebuah perusahaan teknologi finansial (fintech) yang berbasis di Jakarta memiliki sejumlah kecil klien yang merupakan warga negara Uni Eropa. Perusahaan tersebut menganggap bahwa karena operasi utama dan mayoritas penggunanya berada di Indonesia, mereka hanya perlu mematuhi UU PDP Indonesia yang akan berlaku penuh pada Oktober 2024. Analisis yang paling akurat mengenai posisi perusahaan ini adalah:

• Posisi perusahaan benar, karena UU PDP memiliki cakupan ekstrateritorial yang sudah cukup untuk melindungi data warga Indonesia, dan kepatuhan ganda terhadap GDPR tidak diwajibkan.

• Posisi perusahaan salah, karena GDPR memiliki cakupan ekstrateritorial yang berlaku untuk setiap entitas yang memproses data warga UE, terlepas dari lokasi perusahaan. Oleh karena itu, mereka wajib mematuhi baik GDPR maupun UU PDP secara bersamaan.

• Perusahaan hanya perlu mematuhi GDPR karena standarnya lebih tinggi dari UU PDP. Kepatuhan terhadap GDPR secara otomatis mencakup semua persyaratan UU PDP.

• Perusahaan dapat memi

Sebuah platform media sosial di Indonesia mengembangkan algoritma AI baru untuk memoderasi konten. Algoritma ini diklasifikasikan sebagai 'sistem AI berisiko tinggi' di bawah kerangka EU AI Act karena dapat membatasi akses warga negara terhadap informasi. Jika perusahaan ini ingin meluncurkan platformnya di Eropa, kewajiban mana yang paling kompleks dan menantang untuk mereka penuhi berdasarkan EU AI Act?

• Kewajiban untuk memberi label pada konten yang dihasilkan AI (deepfake), karena ini adalah persyaratan transparansi utama untuk semua platform digital.

• Kewajiban untuk menerapkan sistem manajemen risiko yang kuat, melakukan penilaian risiko sebelum pemasaran, dan memastikan adanya pengawasan manusia yang efektif, karena ini adalah syarat ketat khusus untuk AI berisiko tinggi.

• Kewajiban untuk menghapus data pengguna berdasarkan permintaan (hak untuk dilupakan) sesuai dengan GDPR, karena hak ini lebih diutamakan daripada fungsionalitas algoritma AI.

• Kewajiban untuk mendaftarkan algoritma mereka pada database Uni Eropa, yang merupakan prosedur administratif sederhana tanpa implikasi teknis yang signifikan.

Sebuah rumah sakit di Singapura mengalami pelanggaran data yang membocorkan rekam medis pasien, termasuk beberapa warga negara Indonesia. Menurut UU PDP Indonesia, apa kewajiban notifikasi spesifik yang harus dipenuhi oleh rumah sakit tersebut dan apa implikasinya dibandingkan dengan GDPR?

• Rumah sakit wajib memberitahu otoritas Singapura, yang kemudian akan berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia; tidak ada kewajiban notifikasi langsung kepada pasien Indonesia.

• Rumah sakit wajib memberitahu pemilik data (pasien Indonesia) dan otoritas terkait di Indonesia dalam waktu 3x24 jam setelah pelanggaran terdeteksi, sebuah tenggat waktu yang lebih ketat dibandingkan 72 jam yang diberikan oleh GDPR.

• Rumah sakit hanya perlu memberitahu pasien dalam waktu 72 jam, sesuai dengan standar global yang ditetapkan oleh GDPR, karena UU PDP Indonesia belum memiliki mekanisme penegakan hukum lintas batas yang efektif.

• Notifikasi hanya diwajibkan jika data yang bocor termasuk data finansial; rekam medis dianggap data sensitif tetapi tidak memicu kewajiban notifikasi secepatnya.

Sebuah startup mengembangkan sistem AI untuk proses rekrutmen yang diklaim dapat menganalisis ekspresi mikro di wajah kandidat selama wawancara video untuk menilai kejujuran. Mereka berencana menjual layanan ini kepada perusahaan-perusahaan di Uni Eropa. Berdasarkan klasifikasi risiko dalam EU AI Act, bagaimana sistem ini akan dikategorikan dan apa konsekuensinya?

• Risiko Minimal, karena ini adalah aplikasi B2B dan tidak berinteraksi langsung dengan konsumen, sehingga diizinkan dengan regulasi minimal.

• Risiko Terbatas, di mana mereka hanya perlu transparan kepada klien perusahaan bahwa mereka menggunakan AI, tetapi tidak kepada kandidat yang dianalisis.

• Risiko Tinggi, karena ini menyangkut akses terhadap pekerjaan dan memerlukan kepatuhan ketat terhadap dokumentasi teknis dan pengawasan manusia.

• Risiko yang Tidak Dapat Diterima, karena sistem pengenalan emosi di tempat kerja (termasuk konteks rekrutmen) secara eksplisit dilarang total di bawah EU AI Act, sehingga sistem ini ilegal untuk dipasarkan di UE.

Filosofi "Zero Trust Architecture" semakin menjadi tren dalam keamanan siber modern. Sebuah perusahaan manufaktur tradisional dengan jaringan internal yang sangat tertutup ("kastil dan parit") berargumen bahwa model ini tidak relevan bagi mereka karena mereka tidak banyak menggunakan layanan cloud dan ancaman utama mereka adalah dari luar. Mengapa argumen ini keliru dalam konteks lanskap ancaman siber saat ini?

• Model Zero Trust hanya dirancang untuk perusahaan berbasis cloud, sehingga argumen perusahaan tersebut valid dan mereka sebaiknya fokus pada penguatan keamanan perimeter (firewall).

• Zero Trust relevan karena mengasumsikan bahwa ancaman bisa datang dari dalam maupun luar jaringan. Model ini memverifikasi setiap akses, sehingga melindungi dari ancaman internal (misalnya, karyawan yang tidak puas) atau penyerang yang berhasil menembus perimeter awal.

• Zero Trust adalah nama lain untuk Multi-Factor Authentication (MFA), dan selama perusahaan sudah menerapkan MFA untuk akses jarak jauh, mereka secara de facto telah mengadopsi Zero Trust.

• Implementasi Zero Trust terlalu mahal dan rumit untuk perusahaan non-teknologi; mereka lebih baik berinvestasi pada pelatihan kesadaran phishing untuk karyawan sebagai strategi paling efektif.