Pemerintahan Daerah

Satu kata yang menggambarkan PEMERINTAH

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan yang menjadi urusan pemerintah pusat adalah:

• Pendidikan dasar

• Kesehatan masyarakat

• Pertahanan dan keamanan

• Pelayanan perizinan

Masa jabatan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) adalah:

• 5 Tahun

• 4 Tahun

• 8 Tahun

• 10 Tahun

Lembaga yang berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi adalah:

• Kepala Daerah

• Sekretariat Daerah

• DPRD

• Badan Permusyawaratan Desa

Sumber pendapatan asli daerah (PAD) meliputi:

• Dana Alokasi Umum

• Pajak Daerah dan Retribusi

• Dana Bagi Hasil

• Pinjaman Daerah

Prinsip otonomi daerah yang memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah disebut:

• Otonomi Terbatas

• Otonomi Luas

• Otonomi Bertingkat

• Otonomi Khusus

Pembagian daerah otonom di Indonesia terdiri dari

• Provinsi dan Kabupaten

• Provinsi, Kabupaten, dan Kota

• Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Desa

• Kabupaten dan Kota saja

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh:

• Presiden

• Menteri Dalam Negeri

• pemerintah Pusat dan DPRD

• Gubernur saja

Dalam sistem pemerintahan daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah bersifat:

• Hierarkis

• Koordinatif

• Suborninatif

• Konsultatif

Dasar hukum utama penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini adalah:

• UU No. 22 Tahun 1999

• UU No. 32 Tahun 2004

• UU No. 23 Tahun 2014

• UU No. 9 Tahun 2015