LKPD_Perencanaan1

Tahapan Pemeriksaan Interim meliputi beberapa bagian utama, kecuali…

• a.Perencanaan
• b. Persiapan
• c. Pelaksanaan
• d. Pelaporan

Sesuai dengan Panduan Manajemen Pemeriksaan dan Juknis LKPD, Pemeriksaan interim dapat dilakukan pada …, kecuali

• a. Tahun berjalan (Semester I atau Semester II)
• b. Semster II setelah entitas menerbitkan LK Semester I tahun berjalan
• c. Tahun berikutnya sebelum entitas menyerahkan LK ke BPK
• d. Tahun berikutnya sebelum BPK menyerahkan LHP ke entitas

Lingkup pemeriksaan Interim antara lain …. kecuali

• a. Pemantauan tindak lanjut LHP sebelumnya
• b. Pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah dari LHP sebelumnya
• c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
• d. Sistem pengendalian intern

Kegiatan penyusunan Temuan Pemeriksaan pada saat pemeriksaan interim merupakan bagian dari kegiatan

• a. Pelaporan pemeriksaan interim
• b. Perencanaan pemeriksaan interim
• c. Pelaksanaan pemeriksaan interim
• d. Persiapan pemeriksaan interim

Dalam pemeriksaan interim atas LKPD, pemeriksa melakukan Evaluasi atas LHP sebelumnya meliputi …

• a. LHP atas pemeriksaan keuangan/LKPD sebelumnya
• b. LHP atas pemeriksaan kinerja dan PDTT sebelumnya
• c. LHP hasil pemeriksaan oleh APIP sebelumnya
• d. LHP atas pemeriksaan keuangan/LKPD, pemeriksaan kinerja dan PDTT sebelumnya

Susunan Tim Pemeriksaan atas LKPD dan Jangka waktu pemeriksaannya sebaiknya dimuat dalam dokumen …

• a. Pemahaman Tujuan dan Harapan Penugasan
• b. Program Pemeriksaan (P2)
• c. Program Kerja Perorangan (PKP)
• d. Objek dan Lingkup pemeriksaan

Pemutakhiran data umum dan data terkait SPI entitas diperoleh dari pemahaman atas data umum organisasi dan sistem pengelolaan transaksi dapat diperoleh pada hasil pemeriksaan sebelumnya dengan ketentuan:

• a. Jika tidak terdapat perubahan, pemeriksa dapat menggunakan data dari hasil pemeriksaan sebelumnya
• b. Pemeriksa perlu memodifikasi pengujian/hasil pemahamannya agar tidak bertentangan dengan hasil pemeriksaan sebelumnya
• c. Pemeriksa hanya menggunakan hasil pengujian/pemahamannya sesuai tahun yang diperiksa tanpa mempertimbangkan hasil sebelumnya
• d. Jika pemeriksa menggunakan data dari hasil pemeriksaan sebelumnya, maka tidak perlu melakukan pengujian

UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) antara lain mengatur perubahan sistem Pajak dan Retribusi Daerah meliputi, kecuali

• a. Penyederhanaan Retribusi Daerah
• b. Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD)
• c. Penyederhanaan Pajak Daerah
• d. Restrukturisasi Pajak Daerah

Pemeriksa mendokumentasikan hasil pemahaman SPI dalam bentuk:… kecuali

• a. Hasil Wawancara
• b. Kuesioner SPI
• c. Narasi siklus transaksi
• d. Bagan Alir (Flowchart) siklus transaksi

Jika hasil pemahaman/reviu SPI diperoleh nilai awal risiko pengendalian rendah (pengendalian sudah baik), apa yang sebaiknya dilakukan pemeriksa selanjutnya?

• a. Tidak perlu melakukan uji pengendalian (test of control)
• b. Melakukan uji pengendalian (test of control)
• c. Melakukan pemeriksaan substantif secara mendalam
• d. Bebas memilih untuk melakukan uji pengendalian (test of control) atau melakukan pemeriksaan substantif secara mendalam