Quiz dandeseli

Quiz dandeseli

Professional Development

13 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Penyusunan LKPD

Penyusunan LKPD

Professional Development

11 Qs

Subbagian Umum

Subbagian Umum

Professional Development

15 Qs

TRM PENOLONG AKAUNTAN JAN 2024

TRM PENOLONG AKAUNTAN JAN 2024

Professional Development

12 Qs

Kuis PLPM 2022 Ver.4

Kuis PLPM 2022 Ver.4

Professional Development

10 Qs

MYOB XII

MYOB XII

12th Grade - Professional Development

16 Qs

Refleksi Aset Based Thinking

Refleksi Aset Based Thinking

Professional Development

10 Qs

QUIZ BKBA

QUIZ BKBA

Professional Development

10 Qs

PRA-KBM LITERASI MEMBACA

PRA-KBM LITERASI MEMBACA

Professional Development

10 Qs

Quiz dandeseli

Quiz dandeseli

Assessment

Quiz

Education

Professional Development

Medium

Created by

khaira assyifa

Used 1+ times

FREE Resource

13 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Dalam siklus penatausahaan keuangan desa, Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengatur tentang pembuatan buku pembantu yang harus diselenggarakan oleh Bendahara Desa. Dari opsi berikut, manakah kombinasi buku pembantu yang wajib diselenggarakan Bendahara Desa sesuai ketentuan tersebut, dan apa kegunaan utamanya?

Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank Desa, untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran terkait pajak serta transaksi di rekening bank.

Buku Kas Pembantu Kegiatan dan Buku Kas Pembantu Pajak, untuk merinci realisasi belanja per kegiatan dan penerimaan/pengeluaran pajak.

Buku Kas Pembantu Rincian Objek Penerimaan dan Buku Kas Pembantu Rincian Objek Belanja, untuk mengontrol setiap penerimaan dan pengeluaran berdasarkan rincian objek APBDes.

Buku Kas Pembantu Penerimaan, Buku Kas Pembantu Pengeluaran, dan Buku Bank, untuk merinci setiap mutasi kas di tangan dan di bank.

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Menurut Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019, tahapan perencanaan pengadaan barang/jasa di Desa melibatkan identifikasi kebutuhan dan penetapan jenis pengadaan. Apabila Desa akan melakukan pengadaan Jasa Konsultansi untuk penyusunan masterplan desa senilai Rp 75.000.000,-, prosedur pengadaan yang paling tepat sesuai Peraturan LKPP ini adalah:

Swakelola, dengan Tim Pelaksana Kegiatan mempublikasikan informasi mengenai kebutuhan jasa konsultansi secara luas.

Penyedia, melalui metode Penunjukan Langsung dengan mengundang minimal 2 (dua) penyedia jasa konsultansi.

Penyedia, melalui metode permintaan penawaran, meminta penawaran secara tertulis dari minimal 2 (dua) Penyedia

Swakelola, namun wajib melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam perumusan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Dalam proses pengadaan melalui Penyedia, terdapat batasan nilai untuk penggunaan metode pengadaan tertentu. Apabila Desa akan mengadakan pengadaan bibit tanaman untuk program ketahanan pangan dengan nilai Rp 175.000.000,-, metode pengadaan yang paling sesuai dengan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019 adalah:

Pembelian Langsung, dengan negosiasi harga dan kualitas langsung kepada produsen bibit.

Permintaan Penawaran, dengan mengundang minimal 3 (tiga) penyedia untuk menyampaikan penawaran.

Permintaan Penawaran, dengan mengundang minimal 2 (dua) penyedia yang memiliki kompetensi.

Pengadaan Langsung, dengan mengundang 1 (satu) penyedia dan melakukan klarifikasi teknis serta negosiasi harga.

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Dalam tahapan serah terima hasil pengadaan, Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019 mewajibkan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST). Siapa yang bertanggung jawab utama untuk menandatangani BAST dalam pengadaan yang dilakukan melalui Swakelola, dan apa implikasinya?

Ketua Tim Pengadaan dan Penyedia, sebagai bukti telah selesainya pekerjaan.

Kasi/Kaur menerima hasil kegiatan Pengadaan melalui Swakelola dari TPK dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST)

Kepala Desa dan Ketua BPD, sebagai bentuk pengawasan dan penerimaan hasil pekerjaan.

Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dan perwakilan masyarakat penerima manfaat, untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan.

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Dalam struktur organisasi BUM Desa, PP No. 11 Tahun 2021 membedakan antara Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas BUM Desa memiliki batasan tertentu. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan batasan atau lingkup pengawasan oleh Pengawas BUM Desa?

Pengawas bertanggung jawab penuh atas seluruh risiko operasional dan finansial BUM Desa.

Pengawas memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan Pelaksana Operasional yang dianggap tidak sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Pengawas tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pelaksana Operasional dan diangkat berdasarkan Musyawarah Desa.

Pengawas menyampaikan laporan hasil pengawasan secara berkala kepada Kepala Desa dan/atau Musyawarah Desa, tetapi tidak terlibat dalam manajemen operasional.

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Dalam hal pembubaran BUM Desa, PP No. 11 Tahun 2021 mengatur alasan-alasan pembubaran dan proses likuidasi. Jika suatu BUM Desa dibubarkan karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bagaimana proses likuidasi aset BUM Desa tersebut seharusnya dilaksanakan?

Pemerintah Desa secara otomatis mengambil alih seluruh aset BUM Desa untuk diserahkan ke kas desa.

Likuidasi dilakukan oleh tim likuidator yang ditunjuk oleh Kepala Desa setelah berkoordinasi dengan BPD, dan hasilnya dilaporkan ke Bupati/Walikota.

Likuidasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan, dengan pengadilan yang menetapkan tim likuidator dan mengawasi prosesnya.

Aset BUM Desa yang tersisa dijual secara lelang terbatas kepada masyarakat desa, dan hasilnya dibagi rata kepada seluruh anggota masyarakat desa.

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Menurut Permendagri No. 3 Tahun 2024, salah satu asas pengelolaan aset desa adalah akuntabilitas. Dalam konteks penghapusan aset desa berupa aset strategis, bagaimana asas akuntabilitas ini paling tepat diimplementasikan sesuai ketentuan peraturan tersebut?

Kepala Desa melaporkan rencana penghapusan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan, lalu menerbitkan Keputusan Kepala Desa.

Hasil penjualan aset yang dihapus harus disetorkan seluruhnya ke rekening kas desa dan dilaporkan dalam laporan realisasi APBDes.

Penghapusan aset harus didasari oleh berita acara pemeriksaan kondisi aset oleh tim yang ditunjuk Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota

Pengelola aset desa harus membuat berita acara penghapusan dan publikasi informasi penghapusan aset di papan informasi desa.

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?