Quiz dandeseli

Dalam siklus penatausahaan keuangan desa, Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengatur tentang pembuatan buku pembantu yang harus diselenggarakan oleh Bendahara Desa. Dari opsi berikut, manakah kombinasi buku pembantu yang wajib diselenggarakan Bendahara Desa sesuai ketentuan tersebut, dan apa kegunaan utamanya?

• Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank Desa, untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran terkait pajak serta transaksi di rekening bank.

• Buku Kas Pembantu Kegiatan dan Buku Kas Pembantu Pajak, untuk merinci realisasi belanja per kegiatan dan penerimaan/pengeluaran pajak.

• Buku Kas Pembantu Rincian Objek Penerimaan dan Buku Kas Pembantu Rincian Objek Belanja, untuk mengontrol setiap penerimaan dan pengeluaran berdasarkan rincian objek APBDes.

• Buku Kas Pembantu Penerimaan, Buku Kas Pembantu Pengeluaran, dan Buku Bank, untuk merinci setiap mutasi kas di tangan dan di bank.

Menurut Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019, tahapan perencanaan pengadaan barang/jasa di Desa melibatkan identifikasi kebutuhan dan penetapan jenis pengadaan. Apabila Desa akan melakukan pengadaan Jasa Konsultansi untuk penyusunan masterplan desa senilai Rp 75.000.000,-, prosedur pengadaan yang paling tepat sesuai Peraturan LKPP ini adalah:

• Swakelola, dengan Tim Pelaksana Kegiatan mempublikasikan informasi mengenai kebutuhan jasa konsultansi secara luas.

• Penyedia, melalui metode Penunjukan Langsung dengan mengundang minimal 2 (dua) penyedia jasa konsultansi.

• Penyedia, melalui metode permintaan penawaran, meminta penawaran secara tertulis dari minimal 2 (dua) Penyedia

• Swakelola, namun wajib melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam perumusan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Dalam proses pengadaan melalui Penyedia, terdapat batasan nilai untuk penggunaan metode pengadaan tertentu. Apabila Desa akan mengadakan pengadaan bibit tanaman untuk program ketahanan pangan dengan nilai Rp 175.000.000,-, metode pengadaan yang paling sesuai dengan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019 adalah:

• Pembelian Langsung, dengan negosiasi harga dan kualitas langsung kepada produsen bibit.

• Permintaan Penawaran, dengan mengundang minimal 3 (tiga) penyedia untuk menyampaikan penawaran.

• Permintaan Penawaran, dengan mengundang minimal 2 (dua) penyedia yang memiliki kompetensi.

• Pengadaan Langsung, dengan mengundang 1 (satu) penyedia dan melakukan klarifikasi teknis serta negosiasi harga.

Dalam tahapan serah terima hasil pengadaan, Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019 mewajibkan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST). Siapa yang bertanggung jawab utama untuk menandatangani BAST dalam pengadaan yang dilakukan melalui Swakelola, dan apa implikasinya?

• Ketua Tim Pengadaan dan Penyedia, sebagai bukti telah selesainya pekerjaan.

• Kasi/Kaur menerima hasil kegiatan Pengadaan melalui Swakelola dari TPK dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST)

• Kepala Desa dan Ketua BPD, sebagai bentuk pengawasan dan penerimaan hasil pekerjaan.

• Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dan perwakilan masyarakat penerima manfaat, untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan.

Dalam struktur organisasi BUM Desa, PP No. 11 Tahun 2021 membedakan antara Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas BUM Desa memiliki batasan tertentu. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan batasan atau lingkup pengawasan oleh Pengawas BUM Desa?

• Pengawas bertanggung jawab penuh atas seluruh risiko operasional dan finansial BUM Desa.

• Pengawas memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan Pelaksana Operasional yang dianggap tidak sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

• Pengawas tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pelaksana Operasional dan diangkat berdasarkan Musyawarah Desa.

• Pengawas menyampaikan laporan hasil pengawasan secara berkala kepada Kepala Desa dan/atau Musyawarah Desa, tetapi tidak terlibat dalam manajemen operasional.

Dalam hal pembubaran BUM Desa, PP No. 11 Tahun 2021 mengatur alasan-alasan pembubaran dan proses likuidasi. Jika suatu BUM Desa dibubarkan karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bagaimana proses likuidasi aset BUM Desa tersebut seharusnya dilaksanakan?

• Pemerintah Desa secara otomatis mengambil alih seluruh aset BUM Desa untuk diserahkan ke kas desa.

• Likuidasi dilakukan oleh tim likuidator yang ditunjuk oleh Kepala Desa setelah berkoordinasi dengan BPD, dan hasilnya dilaporkan ke Bupati/Walikota.

• Likuidasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan, dengan pengadilan yang menetapkan tim likuidator dan mengawasi prosesnya.

• Aset BUM Desa yang tersisa dijual secara lelang terbatas kepada masyarakat desa, dan hasilnya dibagi rata kepada seluruh anggota masyarakat desa.

Menurut Permendagri No. 3 Tahun 2024, salah satu asas pengelolaan aset desa adalah akuntabilitas. Dalam konteks penghapusan aset desa berupa aset strategis, bagaimana asas akuntabilitas ini paling tepat diimplementasikan sesuai ketentuan peraturan tersebut?

• Kepala Desa melaporkan rencana penghapusan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan, lalu menerbitkan Keputusan Kepala Desa.

• Hasil penjualan aset yang dihapus harus disetorkan seluruhnya ke rekening kas desa dan dilaporkan dalam laporan realisasi APBDes.

• Penghapusan aset harus didasari oleh berita acara pemeriksaan kondisi aset oleh tim yang ditunjuk Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota

• Pengelola aset desa harus membuat berita acara penghapusan dan publikasi informasi penghapusan aset di papan informasi desa.

Dalam konteks pemanfaatan aset desa, Permendagri No. 3 Tahun 2024 memungkinkan bentuk kerja sama pemanfaatan (KSP) dengan pihak ketiga. Jika sebuah desa akan melakukan KSP atas tanah kas desa untuk pembangunan rest area komersial dengan pihak swasta, bagaimana mekanisme persetujuan KSP ini paling tepat sesuai Permendagri tersebut?

• Kepala Desa dapat langsung menandatangani perjanjian KSP setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Pengelola Aset Desa.

• KSP harus mendapatkan persetujuan Musyawarah Desa dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota.

• KSP harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota dan didasari oleh analisis kelayakan usaha serta disetujui BPD.

• KSP harus melalui persetujuan BPD, Musyawarah Desa, dan wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Camat atas nama Bupati/Walikota.

Kapan periode waktu paling tepat untuk pelaksanaan inventarisasi aset desa secara menyeluruh?

• Setiap 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun anggaran, bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

• Setiap 2 (dua) tahun sekali, dengan pembentukan tim inventarisasi yang melibatkan unsur masyarakat.

• Setiap 3 (tiga) tahun sekali, dan hasilnya dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa.

• Inventarisasi Aset Desa dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu 5 (lima) tahun

Dalam audit ketaatan pengelolaan keuangan desa, auditor menemukan bahwa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa telah melakukan pengadaan barang untuk kegiatan fisik senilai Rp 85.000.000,- melalui mekanisme Pembelian Langsung dari satu penyedia. Berdasarkan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018, temuan ini mengindikasikan ketidaktaatan terhadap prinsip mana dan berimplikasi pada metode pengadaan apa?

• Prinsip bersaing, karena nilai pengadaan tersebut seharusnya menggunakan metode Permintaan Penawaran.

• Prinsip akuntabel, karena metode tersebut tidak memerlukan Berita Acara Serah Terima (BAST).

• Prinsip efisien, karena nilai pengadaan seharusnya menggunakan metode permintaan penawaran

• Prinsip bersaing, karena nilai pengadaan tersebut seharusnya menggunakan metode lelang