AKSARA #4

1.       Berdasarkan Undang-undang Desa bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Selanjutnya dalam pasal 24 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas, kecuali:

• a. kepastian hukum

• b. tertib kepentingan umum

• c. akuntabilitas

• d. proporsionalitas;

2. Berikut adalah ruang lingkup Bidang Kewenangan Desa, kecuali:

• a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa

• b. bidang pengembangan potensi desa

• c. bidang pelaksanaan Pembangunan Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa

• d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa

3. Dibawah ini adalah Kewenangan Desa, kecuali:

• a. kewenangan berdasarkan hak asal usul

• b. kewenangan lokal berskala Desa

• c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

• d. kewenangan menggali pendapatan daerah bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan

  perundang-undangan

4. Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Kepala Desa memiliki kewenangan untuk, kecuali:

• a. memberi bantuan kepada masyarakat kurang mampu

• b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa

• c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

• d. membina kehidupan masyarakat Desa

5. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama, hal tersebut merupkan salah satu dari tujuan dari (pasal 4 UU Desa) :

• a. Program Pembangunan Desa

• b. Pengaturan Desa

• c. Kegiatan BUMDES

• d. Bina Pemerintahan Desa

6. (Pasal 72 ) Pendapatan Desa salah satunya bersumber dari pendapatan asli Desa. Dibawah ini yang tidak termasuk sumber pendapatan asli desa, adalah :

• a. hasil usaha

• b. hasil Aset desa

• c. partisipasi dan gotong-royong

• d. Bantuan CSR dari Perusahaan/Non Pemerintah

7. Aset Desa sebagaimana Psal 76 UU Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Diantara bentuk aset desa di atas, yang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah, Kecuali:

• a. Pengelolaan Tanah Kas Desa

• b. Pembangunan Pasar Desa

• c. Membangun Jalan Desa dan kabupaten

• d. Pengelolaan pemandian air panas di desa

8. Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 76 UU Desa adalah, Kecuali:

• a. Aset Desa yang berada di Desa lain

• b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis

• c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain

• d. hasil kerja sama Desa

9. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan oleh :

• a. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan yang telah ditetapkan

• b. Kepala Desa dan Sekretaris Desa melalui rapat internal;

• c. Kepala Desa dengan kepala Dusun melalui rapat khusus

• d. Kepala Desa dengan BUMDes

10. Peran Camat sangat strategis dalam membina pengelolaan keuangan desa baik selaku skpd yang paling dekat dengan desa, maupun selaku SKPD yang secara khusus ditugaskan oleh Peraturan Pemerintah dan Permendagri untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemdes/ keuangan desa. Diabawah ini yang tidak menjadi tugas camat adalah :

• a.       Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya

• b. Pembinaan Fasilitasi Penyusunan Perdes & Perkades

• c. Menetapkan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

• d. Fasilitasi pelaksanaan tugas kades & perangkat desa