Quiz Otonomi Daerah

Otonomi daerah secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yang berarti...

• Hukum sendiri

• Mandiri dan tertib

• Pemerintah sendiri

• Sendiri dan peraturan/hukum

Undang-undang terbaru yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah.

• UU No. 22 Tahun 1999

• UU No. 32 Tahun 2004

• UU No. 23 Tahun 2014

• UU No. 25 Tahun 2005

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam otonomi daerah adalah...

• Mengangkat kepala daerah

• Membentuk partai politik nasional

• Terlibat dalam perencanaan pembangunan melalui forum lokal

• Menyusun APBN

Salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah daerah adalah...

• Menentukan pajak sendiri

• Transparansi kebijakan dan anggaran kepada masyarakat

• Menolak aspirasi warga

• Memberi laporan hanya kepada pusat

Kewenangan daerah dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur merupakan bagian dari...

• Nasionalisasi daerah

• Privatisasi lembaga

• Desentralisasi kekuasaan

• Sentralisasi urusan

Faktor penting yang menentukan prospek otonomi daerah kecuali..

• Kemampuan sumber daya manusia

• Letak geografis daerah

• Akuntabilitas publik

• Kualitas pemimpin daerah

Otonomi daerah dapat menimbulkan kesenjangan antar daerah karena...

• Pemerintah pusat terlalu banyak membantu

• Semua daerah diberikan dana yang sama

• Perbedaan sumber daya dan kualitas SDM

• Daerah kaya membantu daerah miskin

Prospek otonomi daerah dapat ditingkatkan melalui...

• Peningkatan kontrol pusat

• Pengurangan SDM

• Inovasi digital seperti e-government dan smart city

• Pemangkasan anggaran daerah

Dampak positif otonomi daerah yang paling menonjol adalah...

• Partisipasi masyarakat menurun

• Semua daerah memiliki pendapatan yang sama

• Pelayanan publik menjadi lebih efisien dan sesuai kebutuhan lokal

• Konflik lokal berkurang sepenuhnya

Salah satu tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan daya saing dan kreativitas. Ini bisa dicapai melalui

• Kontrol ketat dari pusat

• Pelarangan inovasi lokal

• Penyatuan semua kebijakan nasional

• Keleluasaan membuat kebijakan lokal