Menganalisis fungsi utama Pancasila dalam konteks kenegaraan

Dalam beberapa tahun terakhir, narasi mengenai polarisasi politik di Indonesia cenderung meningkat, seringkali dibumbui dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Jika kita menganalisis fenomena ini dari perspektif Pancasila sebagai dasar negara, fungsi Pancasila yang paling krusial terancam dan mengapa?

Polarisasi politik adalah fenomena di mana masyarakat terpecah menjadi dua atau lebih kelompok yang berlawanan dan semakin ekstrem dalam pandangan politik mereka. Perpecahan ini tidak hanya terjadi pada tingkat elite politik, tetapi juga meresap ke dalam masyarakat luas, menciptakan jarak yang signifikan antara kelompok-kelompok tersebut.

• Pancasila sebagai jiwa bangsa, karena masyarakat kehilangan identitas nasionalnya.

• Pancasila sebagai kepribadian bangsa, sebab ciri khas toleransi mulai luntur.

• Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, karena arah dan tujuan bersama menjadi kabur.

• Pancasila sebagai dasar negara, sebab legitimasi hukum dan kesatuan bangsa tergerus.

Answer explanation

• Ketika polarisasi politik berbau SARA meningkat, ancaman paling fundamental adalah terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara (Filsafat Negara/Philosophische Grondslag), Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, norma dasar yang mengatur penyelenggaraan negara, dan fondasi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika polarisasi SARA menggerus persatuan, itu berarti fondasi negara terancam. Legitimasi hukum dari seluruh peraturan perundang-undangan (yang bersumber dari Pancasila) akan dipertanyakan, dan kesatuan bangsa, yang menjadi prasyarat tegaknya negara, akan terancam pecah. Polarisasi SARA secara langsung menantang Sila Ketiga "Persatuan Indonesia" dan Sila Kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", yang merupakan pilar utama dasar negara.

• Analisis Jawaban A (Rancu/Kurang Tepat): Pancasila sebagai jiwa bangsa memang terkait dengan identitas. Namun, "jiwa bangsa" lebih merujuk pada ciri khas dan semangat yang melekat pada bangsa Indonesia secara kolektif. Polarisasi SARA lebih dari sekadar kehilangan identitas; ia mengancam kerangka eksistensi negara itu sendiri, yang fungsi "dasar negara" lebih tepat menggambarkannya.

• Analisis Jawaban B (Rancu/Kurang Tepat): Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah tentang ciri-ciri unik dan sikap mental bangsa. Toleransi adalah salah satu ciri tersebut. Namun, polarisasi SARA tidak hanya melunturkan toleransi sebagai ciri, tetapi juga secara langsung menyerang fondasi konstitusional negara yang mengamanatkan persatuan dan keadilan sosial, yang dicakup oleh fungsi "dasar negara".

• Analisis Jawaban C (Rancu/Kurang Tepat): Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah tentang visi dan tujuan yang ingin dicapai bangsa. Polarisasi memang mengaburkan arah, tetapi ini adalah konsekuensi dari goyahnya dasar negara. Ancaman paling fundamental adalah pada fondasi itu sendiri, bukan hanya arahnya.

Fenomena disinformasi dan hoaks yang masif di media sosial, terutama menjelang Pemilu 2024, telah menciptakan keraguan terhadap institusi negara dan merusak kohesi sosial. Jika kita menilik kondisi ini dari perspektif Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, implikasi paling berbahaya dari fenomena ini adalah...

kohesi sosial adalah ikatan yang menjaga masyarakat tetap bersatu dan terintegrasi. Ini adalah tingkat keeratan hubungan, rasa kebersamaan, dan rasa saling memiliki di antara anggota suatu kelompok atau masyarakat.

• Melemahnya peran Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir utama Pancasila.

• Terkikisnya kepercayaan publik terhadap kebenaran yang bersumber dari norma Pancasila.

• Hilangnya legitimasi demokrasi Pancasila karena partisipasi politik yang bias.

• Sulitnya penegakan hukum terhadap pelaku hoaks karena ketidakjelasan regulasi.

Answer explanation

• Analisis Jawaban B (Benar): Jika Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, maka segala norma, peraturan, dan prinsip keadilan harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Ketika disinformasi dan hoaks merajalela, masyarakat menjadi skeptis terhadap informasi, termasuk yang berasal dari institusi resmi. Hal ini secara langsung mengikis kepercayaan publik terhadap kebenaran yang bersumber dari norma Pancasila (misalnya, keadilan, persatuan, musyawarah), yang seharusnya menjadi pedoman dalam hukum dan kehidupan bernegara. Norma-norma ini menjadi kabur dan dianggap bias, sehingga mengurangi efektivitas Pancasila sebagai penuntun moral dan hukum.

• Analisis Jawaban A (Rancu/Kurang Tepat): Melemahnya peran MK adalah akibat dari terkikisnya kepercayaan publik, bukan implikasi langsung dari hoaks terhadap fungsi Pancasila sebagai sumber hukum. Hoaks menyerang esensi kebenaran yang seharusnya dijamin oleh norma hukum.

• Analisis Jawaban C (Rancu/Kurang Tepat): Hilangnya legitimasi demokrasi Pancasila adalah konsekuensi lebih lanjut. Namun, implikasi yang paling berbahaya pada fungsi Pancasila sebagai sumber hukum adalah keraguan terhadap kebenaran norma-norma yang menjadi dasar demokrasi itu sendiri.

• Analisis Jawaban D (Rancu/Kurang Tepat): Ketidakjelasan regulasi adalah masalah implementasi hukum, bukan implikasi langsung terhadap fungsi Pancasila sebagai sumber hukum. Bahkan jika regulasi jelas, hoaks tetap mengikis kepercayaan terhadap kebenaran yang bersumber dari norma.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang pro-investasi dengan harapan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pada saat yang sama menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan dan mengancam kehidupan masyarakat adat di suatu wilayah. Jika Pancasila berfungsi sebagai cita-cita hukum, bagaimana seharusnya kebijakan tersebut dievaluasi secara fundamental?

• kebijakan tersebut harus dibatalkan karena bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang mutlak.

• Kebijakan tersebut dapat dilanjutkan jika manfaat ekonominya lebih besar daripada kerugian lingkungan dan sosial.

• Kebijakan tersebut harus direvisi untuk memastikan tercapainya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan serta hak-hak masyarakat adat.

• Kebijakan tersebut perlu dikaji ulang hanya jika masyarakat adat melakukan protes besar-besaran.

Answer explanation

• Analisis Jawaban C (Benar): Pancasila sebagai cita-cita hukum berarti bahwa seluruh hukum dan kebijakan di Indonesia harus berorientasi pada pencapaian masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dalam kasus ini, konflik antara pertumbuhan ekonomi, lingkungan, dan hak masyarakat adat menuntut keseimbangan yang fundamental. Sila Kelima "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" dan Sila Kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" tidak hanya mengarah pada kemakmuran ekonomi, tetapi juga pada keadilan distributif, keberlanjutan, dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, evaluasi harus mengarah pada revisi kebijakan untuk mencapai keseimbangan yang mengintegrasikan semua aspek Pancasila.

• Analisis Jawaban A (Rancu/Kurang Tepat): Meskipun keadilan sosial penting, membatalkan secara mutlak tanpa mempertimbangkan aspek ekonomi juga mungkin tidak selalu ideal. Pancasila menghendaki keseimbangan, bukan hanya salah satu aspek saja.

• Analisis Jawaban B (Rancu/Kurang Tepat): Pendekatan cost-benefit analysis semata yang hanya menimbang "manfaat ekonomi" versus "kerugian lingkungan dan sosial" tanpa mengedepankan hak asasi dan keberlanjutan adalah bentuk utilitarianisme sempit yang tidak sepenuhnya sejalan dengan semangat Pancasila yang holistik dan mengutamakan keadilan substantif.

• Analisis Jawaban D (Rancu/Kurang Tepat): Mengkaji ulang hanya karena protes menunjukkan respons reaktif, bukan proaktif berdasarkan prinsip dan cita-cita hukum yang termuat dalam Pancasila.

Isu tentang intoleransi beragama dan eksklusivisme seringkali muncul di masyarakat, di mana kelompok mayoritas mendominasi atau membatasi hak-hak kelompok minoritas. Jika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa, bagaimana seharusnya masyarakat merespons fenomena ini secara ideal?

• A. Masyarakat harus berfokus pada penguatan identitas primordial masing-masing kelompok, sambil secara selektif menghindari interaksi yang berpotensi menimbulkan gesekan, dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian konflik kepada aparat penegak hukum agar tercipta ketertiban. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap agama memiliki jalannya sendiri dan campur tangan hanya akan memperkeruh suasana.

• Respons yang paling efektif adalah dengan menggalakkan forum-forum dialog antarumat beragama yang rutin dan terstruktur, disertai dengan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama serta pendidikan karakter berbasis Pancasila sejak dini, yang semuanya bertujuan untuk menumbuhkan empati, saling pengertian, dan kesadaran kolektif bahwa perbedaan adalah kekayaan yang harus dikelola dalam bingkai persatuan.

• Setiap kelompok minoritas seharusnya lebih adaptif terhadap norma-norma yang ditetapkan oleh kelompok mayoritas demi menjaga kedamaian, sementara kelompok mayoritas diberikan kebebasan untuk menentukan batas-batas toleransi yang mereka anggap sesuai, asalkan tidak terjadi konflik terbuka, karena fokus utama adalah menjaga stabilitas sosial di atas segalanya.

• D. Masyarakat perlu mendorong pembentukan undang-undang yang lebih ketat untuk mengatur ekspresi keagamaan, memastikan tidak ada provokasi dari kelompok minoritas, dan secara periodik melakukan survei untuk mengukur tingkat religiusitas masyarakat guna mendeteksi potensi intoleransi, sehingga pemerintah dapat melakukan intervensi preventif secara cepat dan tepat.

Answer explanation

"Menggalakkan forum-forum dialog antarumat beragama yang rutin dan terstruktur": Ini adalah inti dari respons proaktif. Intoleransi seringkali berakar dari ketidaktahuan dan prasangka. Dialog memungkinkan individu dari berbagai latar belakang keyakinan untuk saling mengenal, memahami perspektif, dan membangun empati. Rutin dan terstruktur berarti bukan hanya insidentil saat ada konflik, melainkan upaya berkelanjutan untuk membangun jembatan pemahaman.

Dalam konteks pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara), muncul perdebatan antara aspek keberlanjutan lingkungan, hak-hak masyarakat adat, dan kepentingan percepatan pembangunan ekonomi. Jika Pancasila diposisikan sebagai paradigma pembangunan, bagaimana keputusan ideal yang harus diambil dalam menghadapi dilema ini?

• Pembangunan harus diprioritaskan demi percepatan ekonomi nasional, mengesampingkan dampak minor.

• Pembangunan harus dihentikan total untuk melindungi lingkungan dan masyarakat adat secara absolut.

• Pembangunan harus mengedepankan keseimbangan holistik, memastikan keadilan ekologis dan sosial, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

• Keputusan harus diserahkan sepenuhnya kepada para ahli teknis tanpa intervensi nilai-nilai Pancasila.

Answer explanation

Pancasila sebagai paradigma pembangunan berarti bahwa setiap kebijakan pembangunan harus berlandaskan dan diarahkan pada nilai-nilai Pancasila. Dalam kasus IKN, ini menuntut keseimbangan holistik. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa (tanggung jawab terhadap alam), Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (penghargaan hak asasi dan martabat manusia), Persatuan Indonesia (integrasi nasional), Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (partisipasi dan kebijakan yang bijak), dan Keadilan Sosial (distribusi manfaat yang adil) semuanya harus terintegrasi. Ini berarti pembangunan harus mencapai pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan menghormati hak-hak masyarakat adat.

Penguatan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 pasca-amandemen, seringkali menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik yang intens. Jika kita menganalisis fenomena ini dari fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, bagaimana seharusnya proses legislasi di DPR dilaksanakan untuk menjamin bahwa setiap produk undang-undang benar-benar mencerminkan dan menjunjung tinggi supremasi nilai-nilai fundamental Pancasila, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan sesaat atau pragmatis?

• 1. Proses legislasi seharusnya diprioritaskan pada kecepatan dan efisiensi melalui omnibus law untuk menjawab kebutuhan pasar dan investasi, dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat secara otomatis akan menciptakan keadilan sosial, sehingga kajian filosofis Pancasila yang terlalu mendalam dan bertele-tele justru akan menghambat kemajuan bangsa dan menyebabkan ketertinggalan di kancah global.

• 1. B. DPR harus memastikan bahwa setiap rancangan undang-undang melewati tahapan kajian filosofis Pancasila yang rigid dan substantif, melibatkan pakar lintas disiplin ilmu serta partisipasi publik yang inklusif untuk menggali, merumuskan, dan mengintegrasikan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial ke dalam setiap norma hukum, sehingga putusan yudikatif (oleh Mahkamah Konstitusi) terhadap legalitas undang-undang dapat diminimalisir.

• 1. C. Anggota DPR semestinya berfokus pada pembangunan koalisi politik yang kuat dan solid di parlemen, sehingga setiap rancangan undang-undang dapat disahkan dengan dukungan mayoritas absolut, karena pada dasarnya legitimasi suatu undang-undang ditentukan oleh kekuatan politik yang mendukungnya, dan Pancasila sebagai ideologi terbuka akan secara otomatis terakomodasi melalui konsensus politik para elite yang berkuasa.

• 1. Untuk menjamin supremasi Pancasila, proses legislasi harus diatur secara ketat oleh sebuah komite khusus yang diisi oleh tokoh-tokoh moral dan agama, dengan kewenangan veto terhadap setiap RUU yang dianggap tidak sesuai dengan interpretasi tunggal Pancasila yang mereka yakini, sehingga tidak ada ruang bagi penafsiran yang beragam atau kepentingan politik yang dapat mengaburkan kemurnian nilai-nilai dasar negara.

Answer explanation

• DPR harus memastikan bahwa setiap rancangan undang-undang melewati tahapan kajian filosofis Pancasila yang rigid dan substantif": Ini adalah inti dari supremasi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, Pancasila tidak hanya sekadar simbol, tetapi menjadi norma fundamental (Grundnorm) yang menjadi pedoman substantif dalam pembentukan setiap norma hukum di bawahnya. Kajian filosofis yang "rigid dan substantif" berarti analisis mendalam terhadap konsistensi RUU dengan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial, bukan hanya sekadar formalitas.

• "Melibatkan pakar lintas disiplin ilmu serta partisipasi publik yang inklusif": Proses legislasi yang sejalan dengan Pancasila (terutama Sila Keempat: Kerakyatan) harus melibatkan hikmat kebijaksanaan melalui musyawarah. Partisipasi publik yang inklusif dan masukan dari berbagai disiplin ilmu (hukum, ekonomi, sosial, lingkungan, etika) memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila diinterpretasikan dan diterapkan secara komprehensif, mengakomodasi berbagai perspektif, dan menghindari kepentingan sektoral yang sempit.

Program-program bantuan sosial (bansos) yang masif seringkali menjadi sorotan menjelang pemilu, menimbulkan perdebatan tentang efektivitasnya dalam mengatasi kemiskinan dan potensi politisasi. Jika Pancasila berfungsi sebagai cita-cita hukum yang mengarahkan pada keadilan sosial, bagaimana bansos seharusnya diimplementasikan untuk mencapai tujuan fundamental Pancasila tersebut?

• 1. Implementasi bansos haruslah sepenuhnya diserahkan kepada partai-partai politik dan relawan yang memiliki jaringan terluas di akar rumput, karena mereka adalah pihak yang paling memahami kondisi riil masyarakat dan mampu mendistribusikan bantuan secara cepat, dengan asumsi bahwa semangat kerelawanan dan solidaritas akan secara otomatis menjamin keadilan serta menekan potensi politisasi, tanpa perlu intervensi birokrasi yang rumit.

• 1. B. Bansos seharusnya difokuskan pada peningkatan jumlah dan frekuensi distribusi secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat miskin tanpa syarat yang terlalu ketat, karena esensi keadilan sosial adalah pemerataan pendapatan, dan tujuan utamanya adalah untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga dalam jangka pendek, sehingga dampak politisasi dapat diabaikan asalkan masyarakat merasakan langsung manfaatnya.

• 1. C. Bansos harus dikelola melalui sistem yang sangat transparan dan akuntabel, berbasis data akurat (by name by address) yang independen dari kepentingan politik, disertai dengan mekanisme pemberdayaan yang terintegrasi (misalnya pelatihan keterampilan, akses modal usaha), serta evaluasi berkala yang melibatkan partisipasi masyarakat dan lembaga pengawas independen, demi memastikan bantuan tepat sasaran dan mendorong kemandirian, bukan ketergantungan.

• 1. D. Untuk mencegah politisasi, bansos sebaiknya dialihkan seluruhnya menjadi program padat karya yang melibatkan masyarakat miskin dalam proyek-proyek infrastruktur skala kecil, dengan mengedepankan etos kerja keras dan kemandirian, dan secara bertahap menghapus bantuan tunai langsung, karena Pancasila menekankan pada produktivitas dan keadilan distribusi hasil kerja, bukan pemberian gratis yang bisa melemahkan semangat juang.

Answer explanation

ansos harus dikelola melalui sistem yang sangat transparan dan akuntabel, berbasis data akurat (by name by address) yang independen dari kepentingan politik": Ini adalah pondasi fundamental untuk menjamin keadilan (Sila Kelima) dan mencegah politisasi. Transparansi dan akuntabilitas memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada yang berhak, mengurangi celah korupsi dan penyalahgunaan. Penggunaan data akurat yang independen dari agenda politik praktis adalah kunci untuk objektivitas dan netralitas, sehingga bansos benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial, bukan alat kampanye.

Peningkatan kasus ujaran kebencian di media sosial yang menargetkan individu atau kelompok berdasarkan identitas tertentu seringkali memicu konflik sosial. Jika kita melihat ini dari fungsi Pancasila sebagai perekat persatuan bangsa, upaya paling efektif untuk mengatasi masalah ini secara jangka panjang adalah...

• Mengutamakan penerapan sanksi hukum yang sangat berat dan represif bagi setiap pelaku ujaran kebencian, disertai dengan pemblokiran masif terhadap platform media sosial yang terbukti menjadi sarang penyebaran konten provokatif, karena pendekatan legalistik dan kontrol yang ketat adalah cara paling cepat untuk menciptakan efek jera dan memastikan ketertiban publik, sehingga masyarakat akan takut untuk menyebarkan kebencian.

• B. Berinvestasi secara masif pada pengembangan literasi digital kritis dan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila yang aplikatif sejak usia dini di seluruh jenjang pendidikan, serta menggalakkan dialog dan inisiatif kebhinekaan di tingkat komunitas yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, agar terbangun kesadaran kolektif tentang pentingnya empati, saling menghargai perbedaan, dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab untuk persatuan.

• C. Pemerintah harus membentuk badan khusus yang berwenang mutlak untuk melakukan pengawasan dan penyaringan ketat terhadap seluruh konten media sosial, dengan kemampuan untuk menghapus postingan yang berpotensi memecah belah tanpa perlu proses yang berbelit, sekaligus membangun narasi tunggal tentang persatuan yang disampaikan secara seragam melalui media massa milik negara untuk menghindari interpretasi yang beragam.

• D. Masyarakat seharusnya lebih mengedepankan sikap apolitis dan pasif terhadap isu-isu SARA di media sosial, dengan membatasi interaksi hanya pada lingkaran pertemanan yang memiliki kesamaan pandangan, karena dengan begitu konflik dapat dihindari secara efektif, dan fokus pada kepentingan pribadi serta ekonomi, yang pada akhirnya akan secara tidak langsung menciptakan stabilitas sosial.

Answer explanation

"Berinvestasi secara masif pada pengembangan literasi digital kritis dan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila yang aplikatif sejak usia dini di seluruh jenjang pendidikan": Ini adalah inti dari solusi jangka panjang dan berkelanjutan. Ujaran kebencian seringkali muncul dari kurangnya pemahaman tentang bagaimana berinteraksi di ruang digital (literasi digital) dan kurangnya internalisasi nilai-nilai fundamental (pendidikan karakter). Mengajarkan literasi digital kritis akan membekali individu untuk memfilter, menganalisis, dan tidak mudah terprovokasi oleh konten kebencian. Sementara itu, pendidikan karakter berbasis Pancasila yang aplikatif (bukan sekadar hafalan, tapi implementasi nilai-nilai seperti toleransi, empati, keadilan, dan persatuan) sejak dini akan membentuk individu yang memiliki integritas dan menghargai keberagaman sebagai bagian dari identitas bangsa. Ini mengatasi akar masalah, bukan hanya gejalanya.

Implementasi Omnibus Law Cipta Kerja menimbulkan kontroversi karena dianggap mengabaikan partisipasi publik dan merugikan hak-hak pekerja. Jika Pancasila dipandang sebagai ideologi terbuka, bagaimana seharusnya proses pembentukan undang-undang dengan pendekatan Omnibus Law dilakukan untuk tetap sejalan dengan Pancasila?

• 1. Proses pembentukan Omnibus Law harus didorong dengan kecepatan maksimal oleh pemerintah dan DPR, dengan mengedepankan efisiensi legislasi dan membatasi partisipasi publik hanya pada pihak-pihak yang pro-investasi. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka menghendaki adaptasi cepat terhadap tuntutan globalisasi dan pasar, sehingga segala bentuk penundaan atau perdebatan yang berlarut-larut dari kelompok yang menolak investasi harus dihindari demi percepatan pembangunan nasional. .

• 1. B. Pembentukan undang-undang Omnibus Law seharusnya melibatkan mekanisme public hearing yang masif dan transparan di berbagai daerah, mengakomodasi secara serius setiap masukan dan keberatan dari serikat pekerja, akademisi, masyarakat sipil, dan pelaku usaha, serta melakukan uji publik terhadap draf RUU secara berkelanjutan. Proses ini harus ditopang oleh kajian ilmiah multidisiplin yang akurat dan independen, memastikan adanya konsensus substantif berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebelum disahkan.

• 1. C. Agar sejalan dengan Pancasila, Omnibus Law seharusnya hanya disusun oleh kelompok ahli hukum tata negara yang independen dan apolitis, dengan mandat untuk merumuskan hukum yang paling rasional dan efisien tanpa intervensi kepentingan politik atau tekanan dari kelompok masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila akan secara otomatis terwujud dalam hukum yang logis dan tidak bias.

• 1. D. Pemerintah dan DPR harus lebih mengutamakan pendekatan negosiasi tertutup dengan para pemangku kepentingan kunci (misalnya, asosiasi pengusaha besar dan perwakilan serikat pekerja mayoritas), dan hasil kesepakatan tersebut dijadikan dasar utama penyusunan Omnibus Law. Partisipasi publik secara luas dianggap tidak efektif karena cenderung memunculkan banyak perbedaan pendapat yang sulit disatukan, sehingga efisiensi dan kompromi antar elite adalah kunci untuk mewujudkan ideologi Pancasila dalam praktik

Answer explanation

Ini adalah inti dari implementasi Pancasila sebagai ideologi terbuka, khususnya Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan). Ideologi terbuka berarti Pancasila tidak kaku, namun menerima masukan dan aspirasi dari rakyat. "Partisipasi publik yang inklusif" (melibatkan semua elemen yang terdampak, termasuk yang kontra) adalah esensial untuk menjamin legitimasi demokratis dan keadilan prosedural, mencegah tuduhan pengabaian partisipasi. "Mengakomodasi secara serius" berarti masukan tersebut tidak hanya didengarkan, tetapi dipertimbangkan sungguh-sungguh dalam perumusan kebijakan.I

Maraknya kasus korupsi di berbagai level pemerintahan di Indonesia secara fundamental mengancam fungsi Pancasila sebagai...

• Alat pemersatu bangsa, karena korupsi mengikis identitas nasional.

• Pedoman hidup sehari-hari, karena masyarakat cenderung permisif terhadap korupsi.

• Sumber nilai bagi penegakan hukum, karena praktik korupsi melanggar prinsip keadilan dan kemanusiaan.

• Cita-cita hukum, karena korupsi menghambat terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

Answer explanation

Korupsi secara langsung menghambat pencapaian cita-cita hukum Pancasila, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Korupsi menguras sumber daya negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, menciptakan ketidakadilan, dan merusak moralitas bangsa. Sila Kelima "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" dan Sila Kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" adalah yang paling fundamental terancam oleh korupsi, karena praktik ini jauh dari cita-cita masyarakat yang berkeadilan.