Latihan Ulangan Bab Otonomi Daerah

Berikut ini daerah di Indonesia yang menyandang status otonomi bersifat khusus atau istimewa karena adat dan kondisi masyarakat yang berbeda, kecuali …..

• Papua Barat

• Daerah Istimewa Yogyakarta

• Nanggroe Aceh Darussalam

• Jawa Barat

Kepala daerah di tingkat Kabupaten disebut...

• bupati

• kabupaten

• wali kota

• sekda

Penyelenggaraan pmerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor..

• UU No. 30 Tahun 2004

• UU No. 32 Tahun 2004

• UU No. 28 Tahun 2002

• UU No. 23 Tahun 2002

Lembaga legislatif di tingkat daerah provinsi

• DPRD

• DPR

• Gubernur

• Pengadilan negeri

Pelimpahan sebagian wewenang antar lembaga yang dimiliki oleh pemerintah pusat dari cakupan pekerjaan nasional ke cakupan pekerjaan bersifat lokal disebut ...

• Dekonsentrasi

• Konsentrasi

• Fokus

• Daerah

Bupati adalah kepala daerah otonom di tingkat kabupaten yang dipilih melalui...

• Pilkada

• Pilpres

• Pemilu

• Voting

• Musyawarah

Memberikan grasi, amnesti dan abolisi, mendirikan lembaga permasyarakatan serta membuat peraturan pemerintah adalah beberapa contoh kebijakan yang menjadi urusan kewenangan pemerintah pusat yaitu ....

• Agama

• Politik luar negeri

• Moneter

• Keamanan

• Yustisi

Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi kewenangan ranah pemerintah daerah, adalah …

• Peradilan/yustisi

• Politik luar negeri

• Kebijakan pendidikan

• Pertahanan dan keamanan

• Moneter dan fiskal nasional

Peran pemerintah pusat dalam otonomi daerah menggunakan berbagai asas seperti dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggara pemerintah pusat terdiri atas .....

• Presiden, wakil presiden, dan anggota DPRD

• Presiden, wakil presiden, dan para menteri negara

• Gubernur, walikota atau bupati beserta wakilnya

• Presiden, wakil presiden dan gubernur

• Para menteri negar, gubernur, dan DPR

Salah satu nilai positif dari penerapan sistem desentralisasi dan otonomi daerah adalah...

• timbulnya paham kedaerahan

• memerlukan waktu yang lama

• memerlukan biaya yang besar

• dapat mengurangi birokrasi

• struktur pemerintahan bertambah kompleks