Konsep Dasar Sanimas

Apa tujuan utama kegiatan Sanimas?

• Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui proyek infrastruktur besar

• Menyediakan akses sanitasi layak dan berkelanjutan serta menurunkan angka stunting

• Membangun fasilitas umum seperti jalan dan jembatan

• Menggantikan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sanitasi

Sasaran utama kegiatan Sanimas adalah...

• Hanya pemerintah pusat

• Pemerintah kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan kelompok masyarakat penerima manfaat

• Perusahaan swasta bidang konstruksi

• Lembaga internasional

Berapa alokasi anggaran bantuan Sanimas per desa/kelurahan untuk wilayah non-papua?

• Rp. 250.000.000

• Rp. 350.000.000

• Rp. 500.000.000

• Rp. 700.000.000

Kriteria lokasi prioritas Sanimas adalah...

• Desa dengan penduduk padat (>150 jiwa/Ha)

• Desa termasuk lokus intervensi penurunan stunting dan kepadatan penduduk 25-150 jiwa/Ha

• Kota metropolitan dengan akses sanitasi sudah memadai

• Daerah industri

Penerima manfaat prioritas Sanimas adalah...

• Keluarga dengan kendaraan pribadi

• Keluarga MBR dengan ibu hamil, balita, atau anak stunting

• Pengusaha lokal

• PNS daerah

Prinsip kegiatan Sanimas yang menekankan keterlibatan masyarakat adalah...

• Transparan dan Akuntabel

• Partisipatif

• Kemandirian

• Teknologi Tepat Guna

Tahap penyaluran dana Sanimas dilakukan dalam...

• 1 tahap (100%)

• 2 tahap (70% dan 30%)

• 3 tahap (50%, 30%, 20%)

• 4 tahap (40%, 30%, 20%, 10%)

Apa tugas Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)?

• Menggantikan peran KMP dalam konstruksi

• Mendampingi masyarakat dalam penyusunan RKM dan pengawasan konstruksi

• Menyalurkan dana langsung ke penerima manfaat

• Menyediakan material konstruksi

Kelompok Masyarakat Penyelenggara (KMP) bertanggung jawab untuk...

• Mengelola dana bantuan tanpa pelaporan

• Melaksanakan konstruksi dan menyusun laporan pertanggungjawaban

• Menentukan lokasi proyek tanpa musyawarah

• Membayar tenaga kerja dari dana pribadi

Kegiatan pascakonstruksi Sanimas bertujuan untuk...

• Menyerahkan proyek ke pihak swasta

• Memastikan keberlanjutan dan pemeliharaan sarana sanitasi

• Menghentikan semua aktivitas terkait sanitasi

• Menghapus data penerima manfaat