LCC 4 PILAR PART 2

Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh...

• Presiden dan Wakil Presiden

• Dewan Perwakilan Rakyat dan rakyat

• Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, serta rakyat sebagai kekuatan pendukung

• Badan Intelijen Negara dan rakyat

• Kementerian Pertahanan dan Lembaga Swadaya Masyarakat

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, maka...

• DPR membuat rancangan baru secara mandiri

• Presiden wajib mengadakan sidang darurat

• Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun sebelumnya

• Presiden membubarkan DPR

• Mahkamah Konstitusi mengambil alih kebijakan anggaran

Pernyataan tentang kewajiban pemerintah mendorong keberpihakan kepada usaha kecil, menengah, dan koperasi merupakan ketentuan Ketetapan MPR RI tentang...

• Politik Nasional dan Keamanan

• Pembangunan Nasional Berkelanjutan

• Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi

• Ekonomi Maritim dan Agraris

• Keadilan Sosial dan Ekonomi

Berkembangnya sistem kepemimpinan yang egaliter dan rasional merupakan indikator dari visi Indonesia masa depan tentang...

• Religius

• Demokratis

• Militeristik

• Ekonomis

• Nasionalis

Rumusan Pasal 30 ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945 adalah...

• Tentara Nasional Indonesia menjaga kedaulatan negara

• Presiden bertanggung jawab atas pertahanan

• Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum

• Rakyat wajib ikut serta dalam pertahanan negara

• DPR mengawasi pelaksanaan tugas pertahanan dan keamanan

Rumusan Pasal 28A UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan...

• Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

• Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan

• Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

• Negara menjamin kebebasan beragama

• Setiap orang bebas menyatakan pendapat

Haji Abdul Malik Karim Amrullah adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat dari provinsi...

• Aceh

• Sumatra Utara

• Sumatra Barat

• Riau

• Bengkulu

Hak interpelasi adalah...

• Hak presiden untuk membubarkan DPR

• Hak DPR untuk memakzulkan presiden

• Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan penting dan strategis

• Hak warga negara untuk menggugat pemerintah

• Hak DPR untuk membentuk undang-undang sendiri

"Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003..." adalah ketentuan dalam...

• Pasal 24A ayat (2)

• Pasal 24C ayat (1)

• Pasal III Aturan Peralihan

• Pasal 28G ayat (3)

• Pasal 22E ayat (1)

Ketentuan pemberlakuan Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang PKI adalah...

• Dibatalkan seluruhnya

• Berlaku hanya sampai tahun 1998

• Dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan bahwa diberlakukan dengan berkeadilan serta menghormati hukum, prinsip demokrasi, dan HAM

• Disesuaikan dengan kebijakan presiden yang sedang menjabat

• Tidak berlaku bagi organisasi berbasis ideologi