UKOM PPN PMA 5

Dasar hukum pemungutan PPN dan PPnBM adalah ...

• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Hamonisasi Peraturan Perpajakan
• Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
• Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984
• Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

PPN merupakan suatu bentuk pajak atas konsumsi yang menganut mekanisme pengenaan secara

• langsung
• tidak langsung
• subjektif
• prerogatif

Sebagai upaya nyata untuk menegakkan keadilan dalam pembebanan pajak dan mengurangi pola konsumsi tinggi yang tidak produktif dalam masyarakat atas barang yang tergolong mewah, diterapkan pajak berupa ...

• PPN
• PBB
• PPN dan PPnBM
• Pajak penjualan

Pajak atas konsumsi yang digantikan oleh PPN adalah ...

• Bea transaksi
• Pajak Konsumsi 1951
• Pajak Penjualan 1951
• Pajak Perdagangan

Menurut penjelasan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, timbulnya pertambahan nilai yang menjadi objek PPN karena ...

• dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen
• pertimbangan kantor pelayanan pajak
• perhitungan konsumen
• status pengusaha kena pajak

Kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya dalam UU PPN merupakan pengertian dari ...

• menghasilkan barang
• usaha perdagangan
• impor BKP
• ekspor BKP

Orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean merupakan definisi dari ...

• pengusaha
• pemungut PPN
• pihak lain
• Pengusaha Kena Pajak

Manakah dibawah ini yang bukan merupakan kewajiban perpajakan bagi pengusaha yang apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya telah melebihi Rp4.800.000.000,00?

• Wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN terutang
• Wajib membuat Faktur Pajak
• Wajib melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP
• Dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP

PKP adalah…

• Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai
• Orang pribadi atau badan yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai
• Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang tidak dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai
• Orang pribadi atau badan yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang tidak dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai

PT AR yang bergerak di bidang perdagangan sepatu selama Januari sampai dengan Juni tahun 2024 memiliki peredaran bruto sebagai berikut. Bulan Peredaran Bruto (Rp) Januari 200.000.000 Februari 500.000.000 Maret 900.000.000 April 1.100.000.000 Mei 2.250.000.000 Juni 2.875.000.000 Periode tahun buku yang digunakan PT AR yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Berdasarkan data peredaran bruto tahun 2024 tersebut, PT AR wajib melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat yaitu:

• 31 April 2024
• 31 Juni 2024
• 30 November 2024
• 31 Desember 2024