SEJARAH INDONESIA

Perhatikan informasi berikut.

1) Jalankan pemerintahan sesuai dengan UUD 1945.

2) Bersihkan tubuh pemerintahan dari unsur PKI dan pendukungnya.

3) Bubarkan PKI dan ormas-ormas pendukungnya.

4) Turunkan harga barang.

5) Bersiaplah untuk mobilisasi umum.

Isi Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) ditunjukkan nomor.....

• 1), 2), dan 3)

• 1), 2), dan 4)

• 2), 3), dan 4)

• 2), 3), dan 5)

• 3), 4), dan 5)

Tokoh yang melakukan pertemuan dengan KAP-Gestapu pada 8 Oktober 1965 adalah

• J. Leimena

• Letjen Soeharto

• Brigjen Amir Machmud

• Jenderal A. H. Nasution

• Mayjen Basuki Rachmat

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut.

1) Mengamalkan Pancasila.

2) Anti-PKI dan tindakan yang membangkang pada Pancasila

3) Anti-nekolim dan segala bentuk penjajahan.

4) Membantu ABRI mengganyang G30S dan PKI beserta ormas-ormasnya.

5) Mendukung perubahan kabinet yang dilakukan oleh pemerintah.

Pernyataan yang memiliki kaitan dengan KAMI ditunjukkan nomor ....

• 1), 2), dan 3)

• 1), 2), dan 5)

• 1), 3), dan 4)

• 2), 3), dan 4)

• 3), 4), dan 5)

Aturan pemerintah yang menyebabkan terjadinya dualisme kepemimpinan dalam pemerintahan Indonesia pada masa Orde Lama adalah...

• TAP MPRS Nomor XIII Tahun 1966

• TAP MPRS Nomor XI Tahun 1966

• SK Presiden Nomor 1/3/1966

• SK Presiden Nomor 1/8/1965

• SK Presiden Nomor 7/6/1966

Setelah Sukarno turun dari jabatannya, Soeharto dipilih oleh MPRS untuk menjadi Presiden Indonesia kedua. Alasan yang menjadi faktor pengangkatan Soeharto sebagai presiden Indonesia yang tepat adalah.....

• baiknya nama Soeharto selama menjabat sebagai Pangkostrad

• karena mampu memperbaiki situasi genting dalam tubuh pemerintahan

• kemampuannya untuk mengatasi kekacauan yang terjadi pascatragedi G30S/PKI

• kemampuan politiknya yang luar biasa, baik di dalam maupun luar negeri

• ketanggapannya dalam mengadili PKI sebagai dalang dari Gerakan 30 September 1965/PKI

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut.

1) Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB.

2) Memperkuat kerja sama regional dan internasional.

3) Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia, Singapura, dan pemutusan hubungan diplomatik dengan Tiongkok.

4) Membangun kerja sama dengan negara-negara Islam Timur Tengah.

5) Membantu masyarakat korban peperangan di berbagai tempat di Asia.

Kebijakan luar negeri yang dijalankan pada masa Orde Baru ditunjukkan nomor...

• 1), 2), dan 3)

• 1), 2), dan 4)

• 2), 3), dan 4)

• 2), 3), dan 5)

• 3), 4), dan 5)

Berikut yang tidak termasuk upaya membangun politik internasional yang dilakukan oleh Indonesia pada masa Orde Baru adalah.....

• ikut berperan aktif dalam KTT Nonblok

• mengirim kontingen Garuda dalam misi perdamaian di wilayah perbatasan Indonesia

• berperan aktif sebagai anggota Dewan Keamanan PBB

• berperan aktif dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI)

• ikut dalam pembentukan ASEAN di mana Indonesia merupakan salah satu negara pendiri

Organisasi ini telah dirintis sejak zaman Orde Lama. Kehadirannya pada masa Orde Baru dalam rangka pembaruan politik di Indonesia. Pada Pemilu Tahun 1971, organisasi ini memperoleh 62,8% suara sehingga mendapatkan 236 dari 360 kursi anggota dalam DPR. Jumlah kursi ini masih ditambah dengan 100 kursi yang akan diisi anggota yang diangkat pemerintah. Jumlah suara terbesar partai 18,7% diperoleh NU, sedangkan PNI hanya mendapatkan 6,9% dan Permusi, penerus Masyumi hanya 5,4%.

Salah satu partai yang tergabung sebagai anggota dari partai tersebut adalah.....

• PNI

• PI Perti

• Parkindo

• Nahdatul Ulama

• Tidak ada partai yang bergabung

Perhatikan kebijakan-kebijakan berikut.

1) Membubarkan PKI.

2) Turut menjadi pendiri ASEAN.

3) Melakukan penyederhanaan partai politik.

4) Kembali dalam keanggotaan PBB.

5) Menjalankan pemilihan umum.

Kebijakan yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari politik dalam negeri ditunjukkan nomor.....

• 1), 2), dan 3)

• 1), 2), dan 4)

• 1), 3), dan 5)

• 2), 3), dan 4)

• 3), 4), dan 5)

Lembaga yang melaksanakan pemilu pada tahun 1977 adalah.....

• Lembaga pemilihan umum

• Departemen dalam negeri

• Departemen luar negeri

• Komisi Pemilihan Umum

• Panitia Pemilihan Umum