Quiz PPh Pasal 26

Apa konsekuensi jika perusahaan Indonesia membayar bunga kepada wajib pajak luar negeri tanpa memotong PPh Pasal 26?

• Tidak ada konsekuensi hukum.

• Wajib pajak luar negeri harus membayar langsung pajaknya.

• Perusahaan Indonesia dikenai sanksi administrasi dan wajib membayar pajak terutang.

• Transaksi dianggap tidak sah oleh otoritas pajak.

Penerima penghasilan luar negeri dapat mengajukan permohonan restitusi atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 26. Dalam kondisi apa permohonan restitusi tersebut dapat ditolak oleh otoritas pajak?

• Apabila dokumen pendukung tidak lengkap dan penerima tidak dianggap sebagai beneficial owner.

• Apabila tarif pemotongan sudah sesuai ketentuan Tax Treaty.

• Jika penerima penghasilan tidak melaporkan penghasilan di negara asalnya.

• Jika penghasilan yang diterima berada di luar objek PPh.

Perusahaan A di Indonesia menyewa jasa konsultan dari Perusahaan B di Inggris dengan pembayaran Rp2 miliar. Apa perlakuan PPh Pasal 26 jika tidak ada perjanjian Tax Treaty?

• Tidak dikenakan pajak karena merupakan jasa.

• Dipotong 10% dari jumlah bruto.

• Dipotong 20% dari jumlah bruto.

• Dipotong berdasarkan tarif pajak progresif.

PPh Pasal 26 dikenakan atas

• Penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dari kegiatan usaha.

• Penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari bentuk usaha tetap di Indonesia.

• Penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia.

• Penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak badan dari dividen yang diterima.

Manakah dari berikut ini yang TIDAK termasuk objek PPh Pasal 26?

• Dividen

• Bunga

• Royalty

• Penghasilan dari penjualan barang dagangan

Manakah dari berikut ini yang merupakan ciri utama seorang individu dianggap sebagai Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) sesuai ketentuan PPh Pasal 26?

• Memiliki kewarganegaraan asing.

• Tinggal di luar negeri secara permanen.

• Tidak bertempat tinggal di Indonesia selama 183 hari atau lebih dalam jangka waktu 12 bulan.

• Memiliki penghasilan dari sumber di luar negeri.

Objek pajak PPh Pasal 26 meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri dari Indonesia, kecuali

• Bunga

• Royalty

• Penghasilan dari usaha tetap

• Dividen

Kapan batas waktu penyetoran PPh Pasal 26 dan di mana penyetorannya dapat dilakukan?

• Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya; di bank persepsi atau kantor pos.

• Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; di bank persepsi atau kantor pos.

• Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya; di Kementerian Keuangan.

• Paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya; di KPP setempat.

Dokumen apa saja yang wajib dilampirkan dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 26?

• Bukti potong dan SSP lembar ketiga.

• SSP lembar pertama dan bukti penerimaan elektronik.

• SSP lembar kedua dan bukti pemotongan.

• Bukti pemotongan rangkap tiga dan SSP lembar pertama.

Berapa denda yang dikenakan apabila terjadi keterlambatan dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 26?

• Rp 100.000 per bulan keterlambatan.

• Rp 500.000 untuk setiap masa pajak.

• Rp 200.000 per bulan keterlambatan.

• 2% dari jumlah pajak yang terutang per bulan.