Persiapan SKB lagi

Dalam PerSekjen No 6 Tahun 2017 Deputi Administrasi Terdiri dari 5 Biro, Hal tersebeut tercantum dalam pasal ?

• Pasal 6

• Pasal 8

• Pasal 7

• Pasal 9

Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi, tergabung dalam Deputi ?

• Deputi Administasi

• Deputi Persidangan

• Deputi Organisasi Tata Laksana Anggota

• Deputi Inspektorat

Dalam Tugasnya Biro OKK mempunyai tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijkan, dan pelaksanaan dukungan di bidang organisasi dan tata laksana, keanggotaan dan kepegawaian, hukum, serta kerja sama. hal tersebut tercantum dalam PerSekejen No 6 Tahun 2017 dalam Pasal ?

• Pasal 5

• Pasal 8

• Pasal 9

• Pasal 7

Padal Pasal 11 PerSekjen No 6 Tahun 2017, Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian terdiri atas: ?

• a. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara;

  b. Bagian Pemeliharaan dan Perlengkapan;

  c. Bagian Layanan Pengadaan; dan

  d. Bagian Pengamanan Dalam.

• a. Bagian Perencanaan;

  b. Bagian Administrasi Gaji, Tunjangan, dan Honorarium;

  c. Bagian Perbendaharaan; dan

  d. Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

• a. Bagian Pengelolaan Sistem Informasi;

  b. Bagian Risalah; dan

  c. Bagian Kearsipan, Perpustakaan, dan Penerbitan.

• a. Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan;

  b. Bagian Administrasi Keanggotaan dan Kepegawaian;

  c. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan

  d. Bagian Hukum.

Dalam Pasal 30 PerSekjen No 6 Tahun 2017, Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

• a. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara;

  b. Bagian Pemeliharaan dan Perlengkapan;

  c. Bagian Layanan Pengadaan; dan

  d. Bagian Pengamanan Dalam.

• a. Bagian Pengelolaan Sistem Informasi;

  b. Bagian Risalah; dan

  c. Bagian Kearsipan, Perpustakaan, dan Penerbitan.

• a. Bagian Perencanaan;

  b. Bagian Administrasi Gaji, Tunjangan, dan Honorarium;

  c. Bagian Perbendaharaan; dan

  d. Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

• a. Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan;

  b. Bagian Administrasi Keanggotaan dan Kepegawaian;

  c. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan

  d. Bagian Hukum.

Dalam Pasal 49 PerSekjen No 6 Tahun 2017, Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi terdiri atas ?

• a. Bagian Perencanaan;

  b. Bagian Administrasi Gaji, Tunjangan, dan Honorarium;

  c. Bagian Perbendaharaan; dan

  d. Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

• a. Bagian Pengelolaan Sistem Informasi;

  b. Bagian Risalah; dan

  c. Bagian Kearsipan, Perpustakaan, dan Penerbitan.

• a. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara;

  b. Bagian Pemeliharaan dan Perlengkapan;

  c. Bagian Layanan Pengadaan; dan

  d. Bagian Pengamanan Dalam.

• a. Bagian Protokol;

  b. Bagian Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Pengaduan; dan

  c. Bagian Pemberitaan dan Media.

Dalam Pasal 83 PerSekejen No 6 Tahun 2017, Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media terdiri atas ?

• a. Bagian Protokol;

  b. Bagian Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Pengaduan; dan

  c. Bagian Pemberitaan dan Media.

• a. Bagian Pengelolaan Sistem Informasi;

  b. Bagian Risalah; dan

  c. Bagian Kearsipan, Perpustakaan, dan Penerbitan.

• a. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara;

  b. Bagian Pemeliharaan dan Perlengkapan;

  c. Bagian Layanan Pengadaan; dan

  d. Bagian Pengamanan Dalam.

• a. Bagian Perencanaan;

  b. Bagian Administrasi Gaji, Tunjangan, dan Honorarium;

  c. Bagian Perbendaharaan; dan

  d. Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

Biro Umum memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara, pemeliharaan, layanan pengadaan, dan sarana prasarana rapat, serta pengamanan dalam. hal tersebut teruang dalam PerSekejen No 6 Tahun 2017 pada Pasal ?

• Pasal 63

• Pasal 61

• Pasal 62

• Pasal 64

Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang sistem informasi, risalah, kearsipan, perpustakaan, dan penerbitan. Hal tersebut teruang dalam PerSekejen No 6 Tahun 2017 pada Pasal ?

• Pasal 38

• Pasal 43

• Pasal 45

• Pasal 47

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang perencanaan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, administrasi gaji, tunjangan, dan honorarium, akuntansi dan pelaporan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal. Hal tersebut tertuang dalam PerSekjen No 6 Tahun 2017 Pada Pasal ?

• Pasal 28

• Pasal 29

• Pasal 27

• Pasal 26