Quiz UU No. 30 Tahun 2014

Apa tujuan utama dari UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan?

• Mengatur hubungan antar pemerintah daerah

• Menjamin kelancaran proses administrasi pemerintahan

• Memberikan pedoman bagi pejabat pemerintahan dalam melaksanakan tugas

• Menentukan hierarki pemerintahan pusat dan daerah

• Mengatur wewenang presiden dalam pemerintahan

Apa yang dimaksud dengan diskresi dalam UU No. 30 Tahun 2014?

• Kebijakan yang dikeluarkan presiden

• Keputusan pejabat untuk mengatasi kekosongan hukum

• Arahan dari kementerian kepada pemerintah daerah

• Instruksi mendadak dalam keadaan darurat

• Penundaan pelaksanaan undang-undang

Diskresi hanya dapat dilakukan jika…

• Keputusan hukum belum dibuat

• Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur

• Mendapat izin dari pemerintah pusat

• Ada persetujuan DPR

• Situasi darurat memerlukan tindakan cepat

Siapa yang berwenang mengeluarkan diskresi?

• Presiden

• Gubernur

• Pejabat pemerintahan yang berwenang

• Ketua DPR

• Menteri Hukum dan HAM

Apa saja prinsip dasar administrasi pemerintahan menurut UU No. 30 Tahun 2014?

• Keadilan, efisiensi, dan keseimbangan

• Profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi

• Kesejahteraan, efisiensi, dan kerahasiaan

• Kepastian hukum, transparansi, dan efisiensi

• Keadilan, transparansi, dan loyalitas

UU No. 30 Tahun 2014 mengatur tentang kewajiban pejabat pemerintahan dalam membuat keputusan. Salah satunya adalah…

• Menjaga kerahasiaan semua data

• Menolak permintaan informasi publik

• Memastikan keputusan tidak melanggar hukum

• Mengutamakan kepentingan golongan tertentu

• Mengesampingkan masukan dari masyarakat

Sanksi atas pelanggaran administrasi pemerintahan dapat berupa…

• Pidana penjara

• Pemecatan langsung

• Teguran tertulis, pemberhentian, atau pencabutan kewenangan

• Pengurangan gaji

• Pemotongan tunjangan pensiun

Dalam konteks UU No. 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan maladministrasi adalah…

• Penundaan pelayanan secara sengaja

• Pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum

• Pengambilan keputusan tanpa melibatkan masyarakat

• Penolakan pelayanan kepada pihak tertentu

• Semua tindakan pejabat yang melanggar etika

Keputusan administrasi pemerintahan dapat dibatalkan apabila…

• Tidak sesuai dengan kebijakan pimpinan

• Tidak memenuhi asas kepastian hukum

• Merugikan salah satu pihak dalam pemerintahan

• Bertentangan dengan kepentingan masyarakat tertentu

• Tidak didukung oleh anggaran pemerintah

Siapa yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan?

• Ombudsman Republik Indonesia

• Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

• Arsip Nasional Republik Indonesia

• Kementerian Hukum dan HAM

• Kementerian Dalam Negeri