SKB PBJ 2

Garis besar proses pengadaan barang/jasa yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 terdiri dari

• Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan

• Swakelola atau Pemilihan Penyedia

• Identifikasi Kebutuhan dan Persiapan Penyedia

• E-Purchasing, Penunjukan langsung, Pengadaan langsung, Tender Cepat, Tender

• Perencanaan dan Pelaksanaan Kontrak

PPK memilki tugas menetapkan HPS, apa yang dimaksud dengan HPS

• perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai

• perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PA yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, biaya langsung, dan keuntungan

• perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai

• perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PA yang telah memperhitungkan keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai

• perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPTK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, dan Pajak Pertambahan Nilai

Pengadaan Makan/Minum atau Katering dalam instansi Pemerintah termasuk jenis pengadaan

• Barang

• Jasa Lainnya

• Jasa Konsultansi

• Pekerjaan Konstruksi

• Jasa Konstruksi

Salah satu Pemda akan melakukan pekerjaan pembangkit tenaga listrik yang membutuhkan kompetensi penyedia yang berbeda-beda, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan. Agar Pengadaan ini bisa dilaksanakan maksimal, efektif dan efisien maka pemda sebaiknya mengusulkan pengadaan ini dilakukan dengan cara....

• Menggabungkan menjadi paket terintegrasi

• menggabungkan paket konsultansi dan barang

• memisahkan antara paket barang dan paket jasa

• Memisahkan paket barang dan jasa konsultansi

• menggabungkan paket jasa dan jasa lainnya

Dibawah ini yang ridak termasuk dalam kategori Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ialah.....

• Pengadaan Mobil Operasional Dinas

• Pengadaan Jasa Catering

• Pengadaan Jasa Konsultansi Aplikasi Pelayanan Publik

• Pengadaan Jasa Pinjaman Online

• Pengadaan Rehabilitasi Sekolah

Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan. Aspek Pengadaan berkelanjutan terdiri atas....,

• Ekonomi, Sosial, Politik

• Ekonomi, Lingkungan Hidup, Sosial

• Ekonomi, Sosial, Teknologi

• Ekonomi, Lingkungan Hidup, Budaya

• Transparansi, Efisien, dan Efektif

Berikut ini merupakan prinsip dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, adalah....

• efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan Komitmen

• efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, aktif dan akuntabel

• 
  efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel

• efisien, efektif, transparan, tertutup, bersaing, adil dan akuntabel

• efisien, efektif, transparan, tertutup, mandiri, adil dan akuntabel

kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi, kecuali.....

• meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

• melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif

• memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa

• mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa

• meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk, kecuali....

• menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia

• meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi

• meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

• mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif

• 
  meningkatkan keikutsertaan industri kreatif

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika Pengadaan. etika pengadaan meliputi, kecuali

• 
  melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa

• memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah

• 
  bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa

• 
  menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait

• menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa