Topik 1

KPPS dibubarkan paling lambat...setelah pemungutan suara

• 1 bulan

• 2 bulan

• 14 hari

Jumlah dan susunan anggota KPPS adalah...

• 7 orang anggota

• 1 ketua + 6 anggota

• 1 ketua merangkap anggota + 6 anggota

Kewajiban anggota KPPS, yaitu...

• Menempelkan Daftar Pemilih Tetap di TPS

• Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara

• Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel

• Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan

• Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada esok hari

Dalam Kegiatan Persiapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara, Ketua KPPS...

• Memberi penjelasan tentang tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS

• Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara serta menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada Daftar Pemilih Tetap

• Menyampaikan salinan daftar Pemilih sementara kepada saksi yang mewakili peserta Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain

• Memimpin kegiatan penyiapan TPS

• Menerima saksi yang memiliki dan tidak memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh peserta Pemilu

Dalam Kegiatan Rapat Pemungutan Suara di TPS, Ketua

KPPS

• Memimpin kegiatan KPPS dan pelaksanaan kegiatan pemungutan suara

• Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu dan memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir

• Menandatangani berita acara bersama-sama paling sedikit 1 (satu) orang anggota KPPS

• Menandatangani tiap lembar surat suara dan mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu

• Memberikan penjelasan terkait dengan ketersediaan dan tata cara penggunaan alat bantu tunanetra

Dalam Kegiatan Rapat Penghitungan Suara di TPS, Ketua

KPPS

• Memimpin pelaksanaan penghitungan suara

• Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 1 (satu) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilu

• Memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kelurahan/Desa dan PPK melalui PPS

• Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PanwasluK elurahan/Desa

• Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama, dengan mendapat pengawalan dari Petugas Ketertiban TPS

Evaluasi kinerja KPPS digunakan untuk mengetahui pelaksanaan tahapan

yang dilakukan oleh KPPS, sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan

anggaran untuk mendukung kegiatan tahapan Pemilihan yang dilakukan oleh

KPPS dan menjadi dasar pertimbangan bagi KPU Kabupaten/Kota dalam

melakukan pengangkatan kembali KPPS. Komponen evaluasi kinerja KPPS

digunakan untuk pelaksanaan tahapan Pemilihan, kesesuaian penggunaan

anggaran, dan koordinasi pada tiap tingkatan. Pada Keputusan tersebut KPPS wajib

melaporkan pelaksanaan tahapan Pemilu atau Pemilihan dan kinerja kepada PPS

paling sedikit

• 1 kali

• 2 kali

Terkait dengan penilaian KPPS, disampaikan bahwa penilaian terhadap KPPS dilakukan dengan metode 180 derajat pada akhir masa jabatan yang melibatkan....

• PPS dan KPPS

• PPK dan PPS

• PPK dan KPU

• KPPS dan Warga

Anggota KPPS dapat diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota. Pemberhentian ini disebabkan karena

• Meninggal dunia atau berhalangan tetap, meliputi keadaan tidak diketahui keberadaannya, dan tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen

• Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPPS atau melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik

• Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima atau tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan

  yang sah

• Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

  memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

  pidana Pemilu dan/atau tindak pidana lainnya

• Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU

  kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam mengambil

  keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan

  perundang-undangan

Terkait dengan pengambilalihan tugas, berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerjabadan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,dan Walikota dan Wakil Walikota, apabila terjadihal-hal yang mengakibatkan KPPS tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan dilaksanakan oleh...

• PPS

• PPK

• KPU Kabupaten/Kota