ADMIN C TK. 1 UAS ORTA 2024

Dalam Pasal 299, tugas utama dari Bagian Program dan Pelaporan di Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia adalah:

• Mengelola sumber daya manusia di lingkup Direktorat Jenderal
• Menyusun rencana, program, dan anggaran
• Mengelola layanan komunikasi publik
• Mengatur pengamanan pegawai

Dalam Pasal 432, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM terdiri atas beberapa unit, salah satunya adalah:

• Direktorat Instrumen Hukum
• Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia
• Subbagian Tata Usaha
• Direktorat Kerja Sama Internasional

Berdasarkan Pasal 300, Bagian Umum di Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia memiliki tugas utama untuk:

• Mengelola layanan keprotokolan dan ketatausahaan
• Melakukan pelatihan terkait hak asasi manusia
• Mengelola deportasi warga negara asing
• Menyusun rencana kerja dan program tahunan

Apa tugas utama Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia?

• Membangun infrastruktur hak asasi manusia
• Melakukan investigasi pelanggaran HAM
• Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hak asasi manusia
• Menyediakan layanan komunikasi internasional

Tugas utama Rumah Detensi Imigrasi adalah:

• Melakukan deportasi warga negara asing
• Menyediakan layanan visa dan paspor
• Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran peraturan
• Melakukan penahanan sementara warga negara asing

Siapa yang memimpin Rumah Detensi Imigrasi?

• Direktur Imigrasi
• Kepala Rudenim
• Menteri Hukum dan HAM
• Sekretaris Jenderal

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 30 Tahun 2018 mengatur tentang:

• Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi
• Pelaksanaan fungsi imigrasi di seluruh Indonesia
• Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
• Pelayanan komunikasi masyarakat di bidang hak asasi manusia

Apa fungsi dari Direktorat Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia?

• Menyusun rencana kerja tahunan
• Melakukan diseminasi dan penguatan tenaga hak asasi manusia
• Mengatur tata kelola perpustakaan hukum
• Melakukan pemantauan warga negara asing

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 23 Tahun 2019 mengatur tentang:

• Perubahan atas Peraturan tentang Tata Kerja Kantor Imigrasi
• Pemberlakuan undang-undang keimigrasian
• Reformasi birokrasi di Kantor Imigrasi
• Pemantauan dan evaluasi pegawai imigrasi

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 Tahun 2024 membahas tentang:

• Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Kementerian Hukum dan HAM
• Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi
• Pelaksanaan reformasi birokrasi
• Pengelolaan manajemen keuangan di kantor wilayah