Perpajakan Bendahara

Instansi pemerintah mengadakan kontrak dengan konsultan untuk memberikan pelatihan kepada pegawai dengan total nilai kontrak sebesar Rp100.000.000,00. Berapakah PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh bendahara atas pembayaran ini?

• Rp1.000.000,00

• Rp1.500.000,00

• Rp2.000.000,00

• Rp3.000.000,00

• Rp4.000.000,00

Instansi pemerintah membeli barang dengan nilai Rp25.000.000,00 dari rekanan yang memiliki NPWP. Berapakah PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh bendahara?

• Rp250.000,00

• Rp375.000,00

• Rp500.000,00

• Rp750.000,00

• Rp1.000.000,00

1. Instansi pemerintah membayar jasa konsultan hukum untuk menangani perkara sebesar Rp75.000.000,00. Berapakah PPh Pasal 23 yang harus dipotong atas jasa tersebut?

• Rp1.000.000,00

• Rp1.250.000,00

• Rp1.500.000,00

• Rp2.000.000,00

• Rp3.000.000,00

1. Instansi pemerintah memberikan uang saku sebesar Rp1.500.000,00 kepada peserta rapat yang diadakan di luar kota. Berapakah pajak yang harus dipotong oleh bendahara?

• Rp50.000,00

• Rp75.000,00

• Rp85.000,00

• Rp100.000,00

• Rp25.000,00

1. Bendahara pengeluaran melakukan pembelian tanah untuk pembangunan gedung pemerintah sebesar Rp1.000.000.000,00. Berapakah BPHTB yang dikenakan atas transaksi ini?

• 2% dari nilai transaksi

• 5% dari nilai transaksi

• 10% dari nilai transaksi

• 15% dari nilai transaksi

• Tidak ada BPHTB

1. Instansi pemerintah membayar honorarium untuk narasumber dalam kegiatan seminar sebesar Rp5.000.000,00. Berapakah PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh bendahara atas honorarium tersebut?

• Rp125.000,00

• Rp250.000,00

• Rp500.000,00

• Rp750.000,00

• Rp1.000.000,00

1. Pada pembelian barang senilai Rp20.000.000,00 oleh instansi pemerintah, faktur pajak tidak menyertakan NPWP rekanan. Berapakah tarif PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh bendahara?

• 1%

• 1,5%

• 2%

• 3%

• 4%

1. Instansi pemerintah membuat kontrak kerja dengan perusahaan jasa untuk melakukan renovasi bangunan kantor senilai Rp500.000.000,00. Berapakah PPh Final yang dikenakan pada jasa konstruksi tersebut jika perusahaan tersebut memiliki SBU (Sertifikat Badan Usaha)?

• 1%

• 1,5%

• 2%

• 3%

• 4%

1. Seorang pegawai tidak tetap yang bekerja di instansi pemerintah menerima penghasilan sebesar Rp600.000,00 per hari untuk 5 hari kerja. Berapakah PPh Pasal 21 yang harus dipotong jika penghasilan bruto harian melebihi Rp450.000,00?

• Rp0,00

• Rp7.500,00

• Rp15.000,00

• Rp30.000,00

• Rp50.000,00

1. Seorang pegawai tidak tetap bekerja selama 10 hari di sebuah instansi pemerintah dengan upah harian sebesar Rp500.000,00. Berapakah PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh bendahara

• Rp50.000,00

• Rp25.000,00

• Rp75.000,00

• Rp100.000,00

• Tidak ada pemotongan