LULUS TFKK 1

Dasar Hukum yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan terdapat pada ...

• PMK 118/PMK.01/2021

• PMK 118/PMK.01/2020

• PMK 119/PMK.01/2021

• PMK 119/PMK.01/2020

Answer explanation

Menurut Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020, Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Keuangan dipimpin oleh seorang Menteri Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun tugas Kementerian Keuangan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara dan kekayaan Negara untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara

tugas Kementerian Keuangan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 ialah...

• menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara dan kekayaan Negara untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara

• melakukan pembinaan serta pelaksanaan tugas dan administrasi dan juga berperan sebagai unsur pembantu Menteri dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian

• melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Menteri.

• menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara

Answer explanation

Menurut Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020, Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Keuangan dipimpin oleh seorang Menteri Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun tugas Kementerian Keuangan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara dan kekayaan Negara untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

unit yang melaksanakan pengawasan fungsional dalam lingkungan Kementerian terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kementerian agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku ialah ...

• Direktorat Jenderal

• Inspektorat Jenderal

• Sekretariat Jenderal

• Instansi Vertikal

pelaksana tugas-tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup dalam tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal dan/atau Inspektorat Jenderal ialah

• Presiden

• Instansi Vertikal

• Badan/Pusat

• Intsansi Horizontal

unsur pelaksana yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Menteri ialah

• Sekretariat Jenderal

• Direktorat Jenderal

• Badan/Pusat

• Badan/Pusat

unit yang melakukan pembinaan serta pelaksanaan tugas dan administrasi dan juga berperan sebagai unsur pembantu Menteri dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian ialah

• Sekretariat Jenderal

• Direktorat Jenderal

• Badan/Pusat

• Inspektorat Jenderal

Peraturan yang mengatur mengenai Organisasi Kementerian Negara, diatur dalam ...

• Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019

• Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020

• Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018

• Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2017

Dalam Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara disebutkan bahwa Kementerian dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ....

• Presiden

• Menteri diatasnya

• Seluruh Rakyat

• DPR

Siapakah yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden?

• Kementerian Kelompok II

• Kementerian Kelompok I

• Kementerian Koordinator

• Badan Pemerintahan

pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet merupakan fungsi dari ...

• Kementerian Koordinator

• Kementerian Kelompok I

• Kementerian Kelompok II

• Kementerian Kelompok III

Answer explanation

Kementerian Koordinator, menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidangnya; b. pengelolaan dan penanganan isu di bidangnya; c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator; d. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet; e. penyelesaian permasalahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud; f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan g. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di bidangnya.