Sumatif Kelas 12

Contoh-Contoh Perilaku Ber-Pancasila Beberapa contoh perilaku ber-Pancasila sebagai berikut :

a. Menghargai Agama/Kepercayaan Orang Lain

Kebinekaan pada bidang agama/ kepercayaan merupakan ​ (a)   Indonesia. Untuk menghadapi kebinekaan ini, setiap bangsa Indonesia, termasuk kamu, harus saling menghargai, saling memahami dan membangun toleransi antarsesama pemeluk agama/ kepercayaan. Ada banyak perilaku yang dapat kamu lakukan, seperti ​ (b)   kamu diikuti oleh orang lain, memastikan orang yang berbeda agama/keyakinan dapat melaksanakan ​ (c)   secara aman dan nyaman, melindungi tetangga yang berbeda agama/keyakinan dari berbagai macam ancaman dan kekerasan, dan lain sebagainya.

b. Menolong Orang Lain

Menolong orang lain secara tulus dan ​ (d)   apa pun merupakan sikap mulia yang harus kamu lakukan. Ketika kamu membantu orang lain, sejatinya, kamu sedang ​ (e)   . Percayalah, Tuhan akan membalas kebaikanmu dengan hal yang lebih indah. Tidak ada satu pun manusia yang tak membutuhkan pertolongan orang lain. Demikian juga kamu. Karena itu, berikan pertolongan semampu kamu kepada orang lain.

• kekayaan bangsa
• kekuasan bangsa
• tidak memaksakan agama/keyakinan
• saling membersamai
• menolong diri kamu sendiri
• membantu teman yang sedang susah
• ibadah sesuai dengan agama/keyakinannya
• beribadah menurut aturannya sendiri
• tanpa membedakan latar belakang
• dengan pamrih dan imbalan yang besar

Keragaman Bangsa Indonesia

Kekuatan lain yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ialah ​ (a)   . Indonesia merupakan negara dengan suku ​ (b)   di dunia. Indonesia memiliki 1.331 suku bangsa, ​ (c)   , dan 200 produk hukum adat yang berlaku saat ini. Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi ​ (d)   untuk terus meningkatkan kompetensi-kompetensi multikulturalisme (beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya), hidup damai berdampingan dalam keragaman sehingga bangsa Indonesia memiliki kapasitas untuk bergaul dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Selain itu, keragaman bangsa Indonesia menjadi ​ (e)   penting karena setiap suku bangsa memiliki keunggulan masingmasing sehingga dimungkinkan dapat bekerja sama satu sama lain.

• kebinekaan bangsa Indonesia
• berperang melawan penjajah melalui IPTEK
• bangsa yang terbanyak
• yang berbeda-beda
• 719 bahasa adat
• 600 bahasa adat
• modal penting
• yang utama
• kekuatan
• kekurangan

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang ​ (a)   , misalnya, negara menempatkan keberadaan ​ (b)   dalam posisi yang setara. Pada undang-undang tersebut, hak - sebagai sesuatu yang mendasar (hak asasi) - dimaknai sebagai ​ (c)   dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan ​ (d)   , hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sementara itu, kewajiban - dalam artian yang mendasar pula - dapat kita maknai sebagai segala sesuatu yang perlu dilakukan demi ​ (e)   hak (asasi) tersebut.

• Hak Asasi Manusia
• pelanggaran hak
• hak dan kewajiban
• kekuasaan dan kewjiban
• anugerah
• kuasa
• dilindungi oleh negara
• diamankan dalam undang-undang
• menjamin tegaknya
• kepentingan bersama

Dasar hukum yang menjadi rujukan warga negara mengenai hak dan kewajiban antara lain:

1. UUD NRI Tahun 1945,

2. Tap MPR No.XVII/MPR/1998 tentang HAM,

3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 ​ (a)   ,

4. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang ​ (b)   ,

5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang ​ (c)   ,

6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang ​ (d)   ,

7. Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang ​ (e)  

• tentang HAM
• tentang Agama
• Pengadilan HAM
• Pra Peradilan HAM
• Perlindungan Anak
• Perlindungan usia 12 Tahun
• Penghapusan Diskriminasi Ras, dan Etnis
• Penghapusan Bulyying
• Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
• Penghapusan Sektor Ekonomi

Jodohkan berikut ini

• Proklamasi

• Peristiwa yang menandai berakhirnya penjajahan di Indonesia

• Soekarno

• Presiden pertama Republik Indonesia

• BPUPKI

• Peraturan hukum tertinggi di Indonesia adalah

• 17 Agustus 1945

• Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

• UUD NRI 19454

• Badan Penyelididik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia