BIMTEK CAPIL JULI 2024

UU yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan

• UU No. 24 Tahun 2013

• UU No. 16 Tahun 2019

• UU No. 36 Tahun 2009

• UU No. 20 Tahun 2013

Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota, merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan, kecuali...

• Alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan DAU)

• Pelayanan publik dan perencanaan pembangunan

• Pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal

• Untuk disebarkan seluas luasnya agar semua masyarakat mengetahui dan mengenal antara satu dan lainnya

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75 juta, tertuang dalam pasal berapa dalam UU Adminduk...

• pasal 94 UU No. 24 Tahun 2013

• pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013

• pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013

• Pasal 95A UU No. 24 Tahun 2013

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan dan Data Pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah), tertuang dalam pasal berapa dalam UU Adminduk ...

• pasal 94 UU No. 24 Tahun 2013

• pasal 96 UU No. 24 Tahun 2013

• pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013

• Pasal 95A UU No. 24 Tahun 2013

Setiap orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 M, tertuang dalam pasal berapa dalam UU Adminduk ?

• pasal 94 UU No. 24 Tahun 2013

• pasal 96 UU No. 24 Tahun 2013

• pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013

• Pasal 95A UU No. 24 Tahun 2013

Setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPTD, Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau  denda paling banyak Rp. 75.000.000, tertuang dalam pasal berapa dalam UU Adminduk ?

• pasal 94 UU No. 24 Tahun 2013

• pasal 96 UU No. 24 Tahun 2013

• pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013

• Pasal 95A UU No. 24 Tahun 2013

Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya melebihi Batas Waktu 1 (satu) Tahun yang semula penerbitan tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013.

• Benar

• Salah

Aturan penulisan nama pada dokumen kependudukan yaitu ....

• Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir

• Jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi

• Jumlah kata paling sedikit 2 kata

• Semuanya benar

Cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan meliputi, kecuali ...

• Menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia

• Nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada dokumen kependudukan

• Gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat

• Mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil

Cara Pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang ...

• Disingkat, kecuali tidak diartikan lain

• Menggunakan angka dan tanda baca

• Gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat

• Mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil