TWK 7 MEI 2024

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengandung tiga nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Di bawah ini merupakan pernyataan yang benar berkaitan dengan nilai instrumental Pancasila adalah ….

• Pancasila mengandung lima nilai utama, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan

• Menjaga ketenangan saat hari raya Natal merupakan wujud perilaku yang sesuai dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

• Nilai ketuhanan Yang Maha Esa yang dijabarkan secara konstitusional dalam pasal 28E dan pasal 29 UUD NRI Tahun 1945

• Pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara serentak merupakan implementasi nilai kerakyatan

• Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih merupakan perwujudan nilai Pancasila dan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga pemerintah yang berperan besar dalam menjamin akuntabilitas penggunaan uang negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. KPK dibentuk untuk menyelidiki kasus kejahatan luar biasa korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Berbagai kasus korupsi yang mencuat  ke permukaan publik, berhasil diungkap dan ditangkap pelakunya oleh KPK. Meskipun demikian, kasus korupsi masih saja marak terjadi. Pelangkapan yang berulang-ulang dilakukan terhadap pejabat Negara, aparatur sipil Negara, pengusaha, dan pihak lain yang terlibat, seakan belum mampu membuat jera para pelaku tindak pidana korupsi. Upaya paling tepat yang dapat dilakukan oleh warga negara untuk menghentikan praktek kejahatan luar biasa tersebut adalah ….

• Menjatuhkan sanksi berat terhadap terdakwa kasus korupsi agar jera dan memberikan pelajaran bagi pejabat lain untuk tidak melakukan tindakan yang sama

• Menegakkan hukum atas tindakan kasus kejahatan korupsi secara adil tanpa pandang bulu

• Menggalakkan sosialisasi terkait tindak pidana korupsi dan dampaknya

• Membuat peraturan perundang-undangan yang tidak memberi celah ruang gerak bagi berkembangnya praktik korupsi.

• Mengembangkan sikap sadar hukum dalam kehidupan mulai dari lingkungan paling kecil

Saat ini masih banyak unit usaha baik tingkat perusahaan maupun perorangan yang belum taat membayar pajak meskipun telah diberikan keringanan melalui kebijakan amnesti pajak. Ketidaktaatan tersebut terjadi pada pemilik kendaraan sampai pemilik bangunan mewah yang berharga miliaran rupiah. Hal tersebut menunjukkan tidak patuh pada kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yaitu ….

• Pasal 21

• Pasal 22A

• Pasal 23A

• Pasal 24A

• Pasal 27 ayat (3)

Hak asasi manusia merupakan hal yang melekat pada kehidupan dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Oleh karena itu, hak asasi manusia harus dilindungi dan dijunjung tinggi oleh hukum, pemerintah, undang-undang, dan seluruh masyarakat demi penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan sebagai bentuk peran serta penghormatan dan penegakan HAM adalah ….

• Memberikan kebebasan dan membiarkan orang lain melaksakan haknya sebagai bentuk pengakuan terhadap hak pribadinya

• Menarik diri dari pergaulan agar tidak bersinggungan dan melanggar hak asasi orang lain

• Segera menindak dan mengadili pelanggar hak asasi manusia agar tidak bebas melakukan kejahatan kemanusiaan

• Berusaha menjadi anggota partai politik pemenang pemilihan umum

• Menjadi anggota dan aktif dalam kegiatan lembaga yang bergerak di bidang HAM.

Globalisasi merupakan bentuk dinamisasi yang terjadi dalam kehidupan manusia dan suatu bangsa. Dengan adanya globalisasi, sangat memungkinkan terjadinya arus pertukaran kebudayaan secara mudah dan cepat. Banyak kebudayaan asing masuk ke Indonesia. Dalam hal tersebut, Pancasila sebagai nilai-nilai ideologi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia berperan penting sebagai …..

• Ideologi bangsa-bangsa di dunia dalam membentuk kebudayaan dan tatanan sosial yang lebih baik

• Nilai dasar bagi tumbuh dan berkembangnya globalisasi yang lebih baik

• Pandangan hidup bangsa Indonesia dalam memahami bangsa dan negaranya

• Parameter cocok atau tidak cocoknya kebudayaan asing diadopsi oleh bangsa Indonesia

• Nilai falsafah bangsa-bangsa dalam membentuk kebudayaan yang lebih beradab.

Sebagai warga negara Indonesia, seharusnyalah kita mengenal dan mengetahui semua hal yang berkaitan dengan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membentuk sebuah konsep tentang pengenalan bangsa yang dikenal dengan wawasan nusantara. Warga negara Indonesia harus mempelajari wawasan nusantara agar …….

• Penduduk Indonesia memiliki pandangan yang sama tentang kedudukan Indonesia sebagai negara majemuk

  n.

• Seluruh masyarakat Indonesia memahami nilai kesejarahan bangsa dan negara Indonesia sehingga semua masyarakat bisa bersatu dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan

• Bangsa Indonesia memiliki keyakinan yang kuat sebagai bangsa yang majemuk dan mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa

• Penduduk Indonesia memiliki keinginan kuat untuk mewujudkan negara Indonesia adil, makmur dan sentosa

• Semua warga negara Indonesia memiliki pandangan sama tentang diri dan lingkungan yang beragam dalam mewujudkan persatuan dan kesatua

Pada masa pemerintahan Orde Baru, sistem pembangunan bersifat sentralistik. Pembangunan yang dijalankan masih berpusat di kota atau daerah tertentu. Hal tersebut telah menyebabkan terjaidnya kesenjangan antar daerah di Indonesia. Kondisi tersebut dapat menghambat tercapainya integrasi nasional karena ……..

• Menciptakan kondisi kurang sadarnya masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar

• Mengarah pada kondisi kurang adanya toleransi antar golongan

• Ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan tidak meratanya hasil pembangunan

• Memicu terjadinya krisis berkepanjangan antar daerah di Indonesia

• Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang ada di Indonesia

Sejak berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin. Pada masa tersebut, kedudukan presiden sangat kuat sehinggat mengakibatkan terjadinya beberapa penyimpangan. Salah satu penyimpangan yang terjadi adalah…

• Adanya gerakan yang berupaya mengganti ideologi pancasila dengan ideology komunis.

  .

• Maraknya penyampaian pendapat secara bebas dan mengarah pada tindakan anarkis.

• Munculnya partai politik yang ingin menggulingkan kekuasaan pemerintah yang sah seperti yang dilakukan oleh PKI

• Pengangkatan Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup

• Adanya keterlibatan pemerintah Indonesia dalam percaturan politik internasional

Pada periode awal masa kemerdekan Indonesia, terjadi beberapa penyimpangan terhadap ketentuan yang tercantum dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bentuk penyimpangan pada masa tersebut adalah …….

• Pembentukan MPRS yang anggotanya diangkat dan dapat diberhentikan oleh presiden

• Adanya perubahan sistem sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer

• Pembentukan DPA dan MA oleh dan berdasarkan ketetapan presiden

• Pembentukan lembaga-lembaga yang dipimpin oleh presiden

• DPR hasil pemilihan umum tahun 1955 dibubarkan melalui Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1960.

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali. Amandemen tersebut memberikan konsekuensi terhadap fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara salah satunya adalah MPR. Sebelum dilakukan amandemen, MPR menjalankan kedaulatan rakyat sepenuhnya. Namun setelah dilakukan amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945, ditegaskan bahwa kedaulatan Negara Republik Indonesia berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan undang-undang dasar. Upaya yang dapat dilakukan warga negara agar kedaulatan rakyat dalam berjalan dengan baik adalah ……..

• Melakukan aksi unjuk rasa sebagai wujud kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang dari ketentuan UUD 1945.

• Memilih calon pemimpin lebih dari satu saat pemilihan umum

• Bersikap pasif karena tidak akan ada calon pemimpin yang secara totalitas sesuai dengan visi dan misi yang diinginkan karena pemimpin pasti dipengaruhi oleh kepentingan tertentu

• Ikut melakukan pemilihan pemimpin dan pengambilan keputusan secara voting agar lebih cepat menghasilkan keputusan

• Berpartisipasi aktif dan menggunakan hak suara yang dimiliki dalam pemilihan umum