PPK 2024 PAKET 08

Berdasarkan UU tentang Pemilihan Serentak, rekapitulasi hasil penghitungan

suara ulang PPK, KPU Kab/kota harus dilaksanakan dan selesai pada….

• Hari yang sama dengan pelaksanaan rekapitulasi

• 3 Hari setelah pelaksanaan rekapitulasi

• 2 Hari setelah pelaksanaan rekapitulasi

• 1 Hari setelah pelaksanaan rekapitulasi

• Jawaban a dan b benar

Lembaga pemantau Pemilihan Serentak mempunyai hak sebagai berikut ini,

kecuali…

• Mengamati dan mengumpulkan informasi hanya pada saat jalannya

  proses pada saat rekapitulasi suara

• Mendapatlkan akses informasi dari KPU dan KPU Kab/kota

• Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan

• Mendapatkan akses di wilayah pemiliihan

• Berada di lingkungan TPS

Lembaga Pemantau Pemilihan pada pelaksanaan Pemilihan Serentak wajib

menyerahkan laporannya kepada … dan paling lama …. hari pelantikan Pasangan Calon terpilih

• KPU provinsi dan KPU Kab/Kota dan 4

• KPU provinsi dan KPU Kab/Kota dan 5

• KPU provinsi dan KPU Kab/Kota dan 6

• KPU provinsi dan KPU Kab/Kota dan 7

• KPU provinsi dan KPU Kab/Kota dan 8

Untuk dapat terdaftar dalam Daftar Pemiilih, seseorang harus memenuhi

persyaratan berikut, kecuali:

• Berusia minimal 17 tahun

• Berusia kurang dari 17 tahun tapi sudah pernah menikah

• Sedang dicabut hak pilihnya

• Warga Negara Indonesia

• Berdomisili minimal 6 bulan sebelum DPS diumumkan

Pelanggaran yang sering terjadi dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

adalah sebagai berikut, kecuali:

• Anak di bawah umur terdaftar

• TNI/Polri terdaftar

• Orang yang belum berusia 17th tapi sudah menikah

• Pindah domisili tapi masih terdaftar

• Orang meninggal tapi terdaftar

Dalam hal di sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi kerusuhan,

gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan

sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan. Apa yang

harus dilakukan?

• Dilaksanakan pemungutan suara ulang

• Dilaksanakan pemilu lanjutan

• Dilaksanakan pemilu susulan

• Dilaksanakan pemilu sela

• Tidak ada jawaban yang benar.

Salah satu hal yang perlu dilakukan dalam menindaklanjuti laporan mengenai

ijasah palsu pada pelaksanaan pemilukada adalah?

• Melakukan penelusuran terhadap riwayat pendidikan calon

• Menghilangkan syarat minimal pendidikan

• Melakukan verifikasi kepada institusi pendidikan

• Meningkatkan ancaman hukuman atas tindakan kandidat

• Tidak perlu dipersoalkan karena bukan merupakan syarat utama

Pengawas pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi Pemilu kepada

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Apa yang dimaksud dengan

pelanggaran administrasi pemilu?

• Pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang pemilu yang bukan

  merupakan ketentuan pidana Pemilu dan terhadap ketentuan lain yangdiatur dalam peraturan KPU

• Pelanggaran terhadap tata cara pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu

• Pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam

  Undang-Undang Pemilu yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui

  pengadilan dalam lingkungan peradilan umum

• Pelanggaran terhadap Kode Etik Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU

  bersama-sama dengan Bawaslu

• Pelanggaran pemilu yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan

  oleh Peradilan Tata Usaha Negara

Perbuatan berikut merupakan tindak pidana pemilu, kecuali?

• Seseorang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya

• Seseorang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak

  benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang

  diperlukan untuk pengisian daftar pemilih

• Seseorang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau

  dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat

  pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar

  sebagai pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini

• Petugas PPS yang dengan sengaja tidak memperbaiki DPS setelah

  mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu

• Saksi peserta pemilu dengan sengaja tidak menandatangani berita acara

  pemungutan dan penghitungan suara

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan rakyat berada di tangan

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini tertuang dalam:

• Pasal 1 ayat (1) UUD 1945

• Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

• Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

• Pasal 2 ayat (1) UUD 1945

• Tidak ada jawaban yang benar