KPU PAKET 01

Dibawah ini tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, kecuali :

• Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

• Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya

• Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota

• Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota

• Menyampaikan Daftar Pemilih Kepada KPU Provinsi

Dibawah ini yang merupakan kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu adalah ...

• Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

• Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya

• Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota

• Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota

• Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya

Dibawah ini merupakan kewajiban penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan

asas kepastian hukum berdasarkan peraturan bersama antara KPU, Bawaslu

dan DKPP mengenai Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali :

• melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

• menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang undangan,

  tata tertib, dan prosedur yangditetapkan

• melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya

• melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

• menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil

Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh :

• Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan

• DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi

• KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi

• DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi

• KPU, Bawaslu, dan DKPP

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu membentuk :

• Keputusan DKPP dan Pedoman Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik

• Surat Edaran DKPP dan Juknis Tata Cara Pengaduan

• Peraturan DKPP dan Keputusan DKPP

• Peraturan DKPP dan Maklumat DKPP

• MoU antara KPU, Bawaslu dan DKPP

Pemberhentian Anggota KPU dan Bawaslu secara administratif dilakukan oleh:

• DPR

• DKPP

• Mendagri

• Presiden

• Pengadilan

Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016. Permohonan kasasi sengketa Tata

Usaha Negara pemilihan dapat diajukan ke Mahkamah Agung sejak

dibacakannya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam waktu: ... hari

• 3

• 4

• 5

• 6

• 7

DKPP yang berwenang menjatuhkan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu

memiliki keanggotaan terdiri atas :

• 1 (satu) ketua merangkap anggota dan 4 (empat) anggota

• 1 (satu) ketua merangkap anggota dan 5 (lima) anggota

• 1 (satu) ketua merangkap anggota dan 6 (enam) anggota

• (satu) ketua merangkap anggota dan 4 (empat) anggota ditambah

  anggota di tingkat provinsi

• 1 (satu) ketua merangkap anggota dan 1 (satu) wakil ketua merangkap

  anggota dan 5 (lima) anggota

Sebutkan pasal dalam UU Nomor 10 tahun 2008 yang digugat ke Mahkamah

Konstitusi dan dikabulkan melalui Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 sehingga

mengubah penetapan calon anggota DPR dan DPRD terpilih menjadi

berdasarkan urutan suara terbanyak:

• 210

• 201

• 214

• 212

• 222

Pemeriksaan pengaduan dan/atau laporan atas adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dilakukan oleh:

• Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

• Dewan Kehormatan Bawaslu

• Dewan Kode Etik KPU

• Dewan Kehormatan KPU

• Badan Kehormatan Bawaslu