PALIP BAB 3

Undang - undang RI No. 23 Tahun 2014 mengatur tentang ...

• Pemerintah daerah

• Pemerintah pusat

• Pegawai

• Belanja

• SKPD

Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, disebut dengan ....

• Belanja operasi

• Belanja modal

• Belanja pegawai

• Belanja barang

• Belanja daerah

Perhatikan data berikut ini

1. 1. Belanja pegawai

2. 2. Belanja barang dan jasa

3. 3. Belanja pemeliharaan

4. 4. Belanja perjalanan dinas

5. 5. Belanja modal

6. Dari daftar diatas yang termasuk belanja barang ditunjukan nomor ...

• 1, 2, 3, dan 4

• 1, 2, dan 3

• 2, 3, dan 4

• 3, 4, dan 5

• 4 dan 5

Belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tak berwujud, merupakan belanja ...

• Pegawai

• Barang

• Modal

• Operasi

• lain-lain

Berikut ini merupakan pengakuan belanja dan beban:

1. 1. Untuk pengeluaran kas dari rekening umum

2. 2. Untuk pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran

3. 3. Timbul kewajiban

4. 4. Terjadi konsumsi aset

5. 5. Terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

6. 6. Untuk pengeluaran pada badan layanan umum

7. Dari data diatas yang termasuk pengakuan beban ditunjukan oleh nomor ...

• 1, 2, dan 3

• 2, 3, dan 4

• 3, 4, dan 5

• 4, 5, dan 6

• 5 dan 6

Khusus untuk pengadaan barang dan jasa, ada dua metode pengakuan beban yaitu pendekatan ... dan ...

• Beban dan aset

• Aset dan hutang

• Pendapatan dan beban

• Modal dan penghasilan

• Belanja dan beban

Berikut jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi belanja dan beban SKPD yaitu ...

• Jurnal umum

• Jurnal penyesuaian

• Jurnal penutup

• Jurnal pembalik

• Jurnal finansial

Pada awal periode, bendahara pengeluaran SKPD dinas pendapatan menerima kas sebagai uang persediaan dari BUD yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin SKPD dinas pendapatan sebesar Rp 100.000.00,00. Berikut jurnal pelaksanaan anggaran yang dibuat yaitu ...

• Kas di bendahara pengeluaran (D) Rp 100.000.000,00

  R/K PPKD (K) Rp 100.000.000,00

• Tidak ada pencatatan

• Kas di bendahara pemasukan (D) Rp 100.000.000,00

  R/K PPKD (K) Rp 100.000.000,00

• R/K PPKD (D) Rp 100.000.000,00

  Kas di bendahara pengeluaran (K) Rp 100.000.000,00

• R/K PPKD (D) Rp 100.000.000,00

  Kas di bendahara pemasukan (K) Rp 100.000.000,00

Pejabat pengelolaan keuangan daerah, atau disingkat PPKD, adalah satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Merupakan pengertian PPKD menurut ...

• UU No. 58 Tahun 2003

• UU No. 58 Tahun 2004

• UU No. 58 Tahun 2005

• UU No. 58 Tahun 2006

• UU No. 58 Tahun 2007

Berikut ini yang tidak termasuk dalam belanja dan beban yang menjadi kewenangan PPKD yaitu ...

• Belanja dan beban bunga

• Belanja dan beban hibah

• Belanja dan beban subsidi

• Beban utang

• Beban bantuan sosial