Pre Test Manajemen Demand Transportasi

Untuk meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas dan Mengendalikan pergerakan Lalu Lintas maka perlu diselenggarakan

•     Manajemen Traffic

•        Manajemen kebutuhan lalu lintas

•    Pengendalian Angkutan Kota ke desa

• Manajemen rekayasa lalu lintas

•    Lembaga pengelola lalu lintas

Manajemen kebutuhan lalu lintas dilaksanakan dengan cara kecuali

• lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu

• lalu lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu

• lalu lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu

•   lalu lintas angkot dan taxi pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu

•   lalu lintas kendaraan bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi jalan

   

1.       Perhatikan !

a.       mengendalikan lalu lintas di ruas jalan tertentu dan persimpangan

b.       mempengaruhi penggunaan kendaraan pribadi

c.       mendorong penggunaan kendaraan angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan

d.       mempengaruhi pola kegiatan usaha masyarakat di perkotaan

e.       mendorong dan memfasilitasi perencanaan terpadu antara tata ruang dan transportasi, baik yang direncanakan maupun yang telah tersedia.

Manajemen kebutuhan lalu lintas dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi, berdasarkan poin diatas yang benar adalah …

• a saja

•   a,b,c,e

• a,b,c,d

• b,c,d,e

• a,b,d,e

Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Perseorangan pada manajemen Kebutuhan Lalu lintas dilakukan dengan cara …

• Pembatasan: dimensi dan jenis kendaraan

• Pembatasan sepeda motor

• Pembatasan: jumlah penumpang dan tanda nomor kendaraan bermotor

•    Pembatasan berdasarkan: kawasan, koridor, atau ruas jalan tertentu dan waktu.

• Pembatasan : waktu parkir; durasi parkir; tarif parkir; kuota parkir; lokasi parkir.

Manajemen kebutuhan lalu lintas dilakukan oleh.....

• Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk jalan Kabupaten

•   Menteri PU untuk jalan Daerah

• Gubernur untuk jalan provinsi setelah mendapatkan masukan dari bupati atau walikota

• Bupati atau walikota untuk jalan desa dan RT

• Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk jalan Provinsi