US PKN 1

1. Kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang disebut

• A. Kekuasaan eksekutif

• B. Kekuasaan legislatif

• C. Kekuasaan yudikatif

• D. Kekuasaan federatif

• E. Kekuasaan eksaminatif

2. Berikut ini kementrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya yaitu

• A. Kementrian Sekretariat Negara, Kementrian Badan Usaha Milik Negara, Kementrian Pariwisata

• B. Kementrian Pemuda dan Olahraga, Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementrian Agraria dan Tata Ruang

• C. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementrian Kelautan dan Perikanan

• D. Kementrian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Komunikasi dan Informatika

• E. Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Luar Negeri, Kementrian Pertahanan

3. Penyelenggaraan pemerintahan harus memperlakukan seluruh warga negara dan penduduk yang tinggal di wilayahnya dengan adil. Hal tersebut relevan dengan nilai Pancasila utamanya sila ke …

• 1

• 2

• 3

• 4

• 5

4. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyebutkan bahwa Batas Wilayah Negara berada di darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya. Berkaitan dengan batas wilayah daratan sebelah utara Negara Indonesia adalah …

• A. Malaysia (Malaysia Bagian Timur) dan Laut Cina Selatan

• B. Timur Leste, Australia dan Samudera Hindia

• C. Papua Nugini

• D. Samudera Hindia

• E. Samudra Pasifik.

5. Berikut ini yang bukan syarat yang harus dipenuhi Warga Negara Asing untuk menjadi Warga Negara Indonesia berdasarkan Pasal 9 UU RI No. 12 Tahun 2006 yaitu …

• A. Sehat jasmani dan rohani

• B. Berusia 17 tahun atau sudah kawin

• C. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap

• D. Membayar uang kewarganegaraaan ke kas negara

• E. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda

6. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Berikut ini contoh sikap yang relevan dengan isi pasal tersebut yaitu …

• A. Mengikuti kegiatan keagamaan di masyarakat

• B. Merayakan hari besar keagamaan yang ditetapkan oleh pemerintah

• C. Bergotong royong membersihkan lingkungan

• D. Menghormati dan menjaga ketenangan saat ada perayaan hari besar agama lain

• E. Berpartisipasi aktif mengikuti perayaan hari besar agama lain

7. Gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan menyebar di seluruh wilayah NKRI, sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Hal tersebut merupakan ciri dari sistem pertahanan dan keamanan

• A. Kerakyatan

• B. Kesemestaan

• C. Kewilayahan

• D. Kekuatan utama

• E. Kekuatan pendukung

Berdasarkan tabel diatas, berikut ini yang merupakan contoh lembaga suprastruktur politik di Indonesia yaitu …

• A. Partai politik

• A. Kelompok kepentingan (interest group)

• A. Kelompok penekan (pressure group)

• A. Media komunikasi politik

• A. Komisi yudisial

1. Dalam melasanakan tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh hubungan antara MPR dan DPR, “MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”. Hal tersebut sesuai dengan …

• A. Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945

• A. Pasal 7B ayat 1 UUD NRI Tahun 1945

• A. Pasal 7B ayat 6 UUD NRI Tahun 1945

• A. Pasal 2 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945

• A. Pasal 3 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945

1. Berdasarkan data UNDP (United National Development Program) terdapat 10 prinsip pemerintahan yang baik (good governance) yaitu partisipasi, hukum harus adil, transparan, daya tanggap, berorientasi, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, bervisi strategis, saling terkait, dan berkeadilan. Berikut ini yang merupakan implementasi dari prinsip “Akuntabilitas” yaitu …

• A. Adanya peran serta masyarakat dalam proses pembuatan keputusan juga kebebasan berkumpul dan berserikat

• A. Pengambil keputusan harus bertanggungjawab kepada masyarakat umum sesuai dengan keputusan yang telah disepakati

• A. Adanya kebebasan informasi dalam berbagai lembaga sehingga mudah diketahui masyarakat

• A. Proses yang dilaukan oleh setiap lembaga harus diarahkan ke upaya untuk melayani pihak yang membutuhkan

• A. Segala proses dan tujuan dari tiap lembaga harus diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan dan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki