PRE - TEST HALAL AWARENESS

Regulasi nomor dan tahun berapakah yang mengatur tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal Indonesia?

• UU Nomor 39 Tahun 2013

• Kepkaban No. 20 Tahun 2023

• UU Nomor 57 Tahun 2013

• PP No. 40 Tahun 2020

Apa kepanjangan dari BPJPH?

• Badan Penyelenggara Jaminan Perusahaan Halal

• Badan Pemerintah Jaminan Produk Halal

• Badan Pengusaha Jaminan Produk Halal

• Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Berikut ini merupakan pernyataan yang salah tentang kebijakan halal

• Manajemen puncak harus menetapkan kebijakan halal tertulis yang menunjukkan komitmen perusahaan untuk memproduksi produk halal secara konsisten

• Kebijakan halal harus ditulis terpisah dengan kebijakan lain dan tidak boleh digabungkan dengan kebijakan mutu, keselamatan kerja, atau keamanan pangan

• Sosilalisasi kebijakan halal dapat dilakukan dengan cara memo internal dan buku saku

• Bukti sosialisasi kebijakan halal harus dipelihara

Sebutkan salah satu bentuk diseminasi Kebijakan Halal yang ada

• Pelatihan

• Briefing

• Poster

• Semua Benar

Dibawah ini adalah contoh bahan haram, kecuali

• Bangkai hewan ternak / unggas

• Khamr

• Gelatin Sapi

• Darah

Pelaksanaan pelatihan internal Sistem Jaminan Halal minimal dilakukan

• 1 tahun sekali

• 3 bulan sekali

• 6 bulan sekali

• Disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan

Ada berapa Kriteria dalam menyusun Sistem Jaminan Produk Halal?

• 11 Kriteria

• 5 Kriteria

• 8 Kriteria

• 10 Kriteria

Berikut ini yang wajib diperiksa saat kedatangan bahan, kecuali

• Nama / Kode Bahan

• Pengirim

• Logo Halal, jika dipersyaratkan

• Nama Produsen

Jika terdapat produk yang terlanjur dibuat dari bahan yang tidak memenuhi kriteria, maka

• Produk dapat diproses kembali (reproses) dengan bahan yang halal

• Produk tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal

• Produk dapat dimusnahkan

• b dan c benar

Audit internal halal atas pelaksanaan SJPH harus dilakukan minimal

• 1 tahun sekali

• 3 bulan sekali

• 6 bulan sekali

• 4 bulan sekali