BPS PKP JAN 2025

Peraturan Direksi BPJS Kesehatan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BPJS...

• Perdir No 1 Tahun 2022

• Perdir No 1 Tahun 2023

• Perdir No 2 Tahun 2022

• Perdir No 2 Tahun 2021

 Pemegang otoritas kas BPJS Kesehatan di Kedeputian Wilayah dilaksanakan oleh...

• Pejabat Struktural setingkat Asmen yang melaksanakan fungsi treasuri bersama dengan Pejabat Struktural setingkat SM/M

• Pejabat Struktural setingkat GM yang melaksanakan fungsi treasuri bersama dengan Pejabat Struktural setingkat SM/M

• Pejabat Struktural setingkat SM/M yang melaksanakan fungsi treasuri bersama dengan Pejabat Struktural setingkat Asmen

• Pejabat Struktural setingkat SM/M yang melaksanakan fungsi treasuri bersama dengan Pejabat Struktural setingkat GM

Batas Pembayaran Tunai Sebesar, Kecuali ….

• Rp. 10.000.000

• Rp. 10.000.001

• Rp. 9.999.999

• Rp. 9.900.000

Uang Muka Kerja tidak dapat digunakan untuk hal-hal berikut, kecuali...

• Iuran Restribusi/Pajak Daerah

• Biaya Perjalanan Dinas Pegawai

• Biaya Konsumsi Perjalanan Dinas yang penyediaannya oleh unit kerja wilayah asal perjalanan dinas

• Biaya perjalanan dinas Pihak Internal

Yang bukan merupakan Tagihan Eksternal adalah...

• Biaya Telekomunikasi

• Pengadaan Barang dan Jasa

• Biaya Honorarium Pihak eksternal

• Biaya Alat Komunikasi Pejabat/HP

Akun Beban Akomodasi dan Transportasi dipergunakan untuk ….

• BBM dan tol kendaraan dinas operasional (selain beban umum)

• uang BBM dan tol bagi Debdirbid yang melaksanakan perjalanan dinas ke BPJS Kesehatan dengan menggunakan kendaraan dinas

• Biaya Konsumsi Rapat di dalam Kantor

• Uang transport bagi pegawai yang melaksanakan SKPD dalam kota lebih dari 6 jam dan  tidak menggunakan kendaraan dinas

Saldo Minimal akhir Bulan pada Rekening Operasional di Kantor Cabang Sebesar ….

• Rp. 10.000.000,-

• Rp 5.000.000,-

• Rp. 15.000.000,-

• Rp 0,-

PA Merupakan singkatan dari…

• Pemilik Anggaran

• Pengarah Anggaran

• Pelaksana Anggaran

• Penanggung Jawab Anggaran

Yang merupakan Penanggung Jawab Anggaran Kedeputian Wilayah, adalah

• Kepala Cabang

• Deputi Direksi Wilayah

• Asisten Deputi Bidang

• Kepala Bagian

Pembatalan UMK dapat dilakukan sebagai berikut...

• Dilakukan SPJ nihil Maksimal 10 hari setelah pencairan UMK

• Dilakukan SPJ nihil Maksimal 7 hari setelah persetujuan UMK

• Dilakukan SPJ nihil Maksimal 7 hari setelah pengajuan UMK

• Dilakukan SPJ nihil Maksimal 7 hari setelah pencairan UMK