TO UU KEPOL

Definisi Hukum Kepolisian di Indonesia yakni

• Kumpulan undang-undang dan peraturan-peraturan yang diperlukan oleh polisi dalam melaksanakan tugasnya

• Kumpulan hukum yang dikhususkan pada kedudukan dan wewenang polisi yang antara lain memuat sejarah polisi, hakikat polisi, dasar-dasar hukum secara umum untuk memberi kewenangan kepada polisi untuk bertindak dan wewenang bertindak secara khusus, baik terhadap orang maupun terhadap benda

• Dasar-dasar bagi tindakan polisi

• Hukum yang mengatur segala hal ikhwal kepolisian dalam lingkungan kuasa soal-soal dan kuasa tempat, termasuk juga didalamnya pengaturan tentang hak dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian

Definisi Hukum Kepolisian di Indonesia yakni

• Kumpulan undang-undang dan peraturan-peraturan yang diperlukan oleh polisi dalam melaksanakan tugasnya

• Kumpulan hukum yang dikhususkan pada kedudukan dan wewenang polisi yang antara lain memuat sejarah polisi, hakikat polisi, dasar-dasar hukum secara umum untuk memberi kewenangan kepada polisi untuk bertindak dan wewenang bertindak secara khusus, baik terhadap orang maupun terhadap benda

• Dasar-dasar bagi tindakan polisi

• Hukum yang mengatur segala hal ikhwal kepolisian dalam lingkungan kuasa soal-soal dan kuasa tempat, termasuk juga didalamnya pengaturan tentang hak dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian

Fungsi hukum kepolisian adalah

• Fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan perlindungan masyarakat

• Mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat

• Acuan membangun kemitraan masyarakat dan polisi dalam memecahkan masalah yang dihadapi bersama

• Pedoman menjalankan wewenang sebagai alat kekuasaan negara

Dasar hukum dari kepolisian yakni

• UU No. 2 Tahun 1992

• UU No. 2 Tahun 2002

• UU No. 3 Tahun 2003

• UU No. 20 Tahun 2000

Sifat hukum kepolisian yakni

• Mengayomi dan melindungi

• Prosedural

• Mengatur dan memaksa

• Kaku

Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan;

Menjaga keselamatan jiwa raga harta benda dan hak asasi manusia;

Menjamin kepastian berdasarkan hukum;

Memelihara perasaan tenteram dan damai. Merupakan subtansi dari

• Catur Prasatya

• Tri Brata

• Tri Krama Adyaksa

• Catur Wirumi

Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli adalah salah satu asas hukum kepolisian yang berarti

• Tindakan (kepolisian) harus mengikuti dinamika masyarakat

• Tindakan (kepolisian) harus didasarkan kepada perintah / Instruksi Kapolri

• Tindakan (kepolisian) bisa didasarkan kepada penilaian polisi untuk keadaan yang memerlukan tindakan cepat

• Tindakan (kepolisian) harus didasarkan hanya kepada undang-undang

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

Menegakan hukum;

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat merupakan isi dari

• Tri Brata POLRI

• Tujuan Hukum Kepolisian

• Tugas Pokok Kepolisian

• Fungsi Kepolisian

Gambar tersebut merupakan kepangkatan kepolisian dengan kedudukan sebagai

• Brigadir Polisi Dua

• Inspektur Polisi Dua

• Ajudan Inspektur Polisi Dua

• Ajudan Inspektur Polisi Satu

Unit LANTAS adanya di kepolisian tingkat

• Daerah

• Sektor

• Resor

• MABES