Quiz 5 MPD - Belva

Karakteristik Good Governance yang berarti jaminan pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat adalah :

• Akuntabel
• Adil
• Wajar
• Demokratis

Pernyataan dibawah ini merupakan salah satu kriteria penyusunan tujuan adalah :

• Memperlihatkan framework hubungan antara organisasi dengan stakeholders
• Tujuan harus menantang, namun realistik dan dapat dicapai
• Menyatakan sasaran utama kinerja organisasi
• Tujuan biasanya jangka pendek

Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang berikut ini..KECUALI

• penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
• penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah
• penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
• Penyusunan pejabat yang bertugas mengelola barang milik daerah

Kepala daerah perlu menetapkan pejabat‐pejabat tertentu dan para bendahara untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Para pengelola keuangan daerah tersebut adalah…KECUALI

• Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (Koordinator PKD)
• Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
• Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
• Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Prinsip dasar (asas) yang berlaku dibidang pengelolaan APBD, yang mewajibkan kredit anggaran yang disediakan secara terinci dan jelas peruntukannya, dikenal sebagai :

• Asas Akrual
• Asas Spesialitas
• Asas Universalitas
• Asas Kesatuan

Struktur APBD terdiri atas :

• Pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, SILPA
• Pendapatan daerah, dana perimbangan dan pembiayaan daerah
• Pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah
• Pendapatan daerah, belanja daerah dan SILPA tahun anggaran sebelumnya

Di dalam kewenangan pemerintah daerah kita mengenal tulisan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal dan prasarana lingkungan dasar dikenal sebagai :

• Urusan daerah
• Urusan pokok
• Urusan bersifat pilihan
• Urusan wajib

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah, ditetapkan kriteria untuk penentuan jumlah besaran organisasi perangkat daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, pembobotan variabel jumlah APBD sebesar :

• 40%

• 35%

• 50%

• 25%

Yang bertugas menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) adalah :

• Kepala SKPD
• Kuasa bendahara umum daerah
• Pejabat pengguna anggaran
• Pejabat pengelola keuangan daerah

Jumlah penerimaan negara berupa pajak dan bukan pajak di dalam APBN tahun 2014 sebesar Rp300 trilyun dan jumlah alokasi bagi hasil adalah Rp50 trilyun, maka jumlah DAU seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia sebesar :

• Rp. 65 trilyun
• Rp. 6,5 trilyun
• Rp. 58,5 trilyun
• Rp. 5,85 trilyun