Soal Perlindungan dan Penegakan Hukum

Menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dari kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum. Apa yang dimaksud dengan hukum menurut Immanuel Kant?

• Peraturan yang memaksa setiap orang untuk mengikutinya

• Keseluruhan syarat yang mengatur kehendak bebas semua orang

• Keseluruhan syarat yang mengatur kehendak bebas orang lain

• Keseluruhan syarat yang mengatur kehendak bebas seseorang

Ciri-ciri hukum adalah:

• Perintah dan/atau larangan yang tidak perlu dipatuhi oleh semua orang

• Perintah dan/atau larangan yang harus dipatuhi oleh sebagian orang

• Perintah dan/atau larangan yang harus dipatuhi semua orang

• Perintah dan/atau larangan yang harus dipatuhi setiap orang

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon?

• Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia

• Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

• Perlindungan terhadap kesewenangan

• Perlindungan terhadap kumpulan peraturan atau kaidah

Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apa yang dimaksud dengan penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie?

• Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya norma-norma hukum

• Proses dilakukannya upaya untuk berfungsinya norma-norma hukum

• Proses dilakukannya upaya untuk berfungsinya norma hukum

• Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya norma hukum

Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Apa yang dimaksud dengan Indonesia sebagai negara hukum?

• Negara yang berdasarkan hukum

• Negara yang tidak berdasarkan hukum

• Negara yang mengatur dan memaksa semua orang untuk mengikutinya

• Negara yang mengatur dan memaksa setiap orang untuk mengikutinya

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

• Semua jawaban benar

• Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

• Menegakkan hukum

• Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Apa tugas pokok Kejaksaan dalam bidang pidana?

• Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu

• Semua jawaban benar

• Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan

• Melakukan penuntutan

Hakim adalah seorang yang bergerak dalam kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah konstitusi, yang mempunyai peran yang sangat penting yakni mengambil sebuah keputusan dalam peradilan. Apa peran hakim dalam kekuasaan kehakiman?

• Semua jawaban salah

• Melakukan penuntutan

• Mengambil keputusan dalam peradilan

• Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan undang-undang ini. Apa peran advokat dalam memberi jasa hukum?

• Mewakili kepentingan masyarakat

• Mewakili kepentingan negara

• Mewakili kepentingan pemerintah

• Semua jawaban salah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apa tujuan dibentuknya KPK?

• Semua jawaban salah

• Meningkatkan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi

• Meningkatkan daya guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi

• Meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi