QUIZ PEMERINTAH DAERAH

Apa urusan pemerintah yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah daerah (negative list)

• Otonomi daerah

• Faktor internal

• Ultra vires construction

• Kebijakan

Gabungan dari otonomi materiil dan otonomi formil merupakan pengertian dari ?

• Otonomi daerah

• Otonomi formiil

• Otonomi riil

• Otonomi materiil

Apa faktor yang mempengaruhi sistem otonomi daerah?

• Faktor internal dan eksternal

• Faktor nyata

• Faktor tidak nyata

• Faktor kebijakan

Siapa yang membantu tugas dalam penyelenggaraan negara dalam sistem NKRI?

• Bupati/walikota

• Gubernur

• Kementrian/LPNK

• Satpol PP

Apa arti dari general competence

• Bahwa urusan urusan pemerintah tidak diatur secara detil tetapi hanya diatur secara umum atau luas saja

• Menyelanggarakan pemerintahan yang jujur dan bersih

• Membuat kebijakan yang sesuai dengan perundang-undangan

• Menyusun dasar dasar dalam pelaksanaan pemerintahan

Apa pertimbangan historis dalam pemerintahan daerah ?

• Warisan daerah dan sejarah daerah

• Pemberian hak istimewa dari pemerintah pusat

• Pelaksanaan kewenangan dari pemerintah pusat

• Nilai nilai pancasila

UU No. 23 tahun 2014 berisi tentang?

• Ketenagakerjaan

• Pemerintah daerah

• Kepegawaian

• Kesehatan

Bukan merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah yaitu?

• Asas kepastian hukum

• Asas akuntabilitas

• Asas sosial

• Asas tertib penyelenggaraan negara

Apa yang dimaksud dengan asas desentralisasi dalam hukum pemerintah daerah?

• pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan-urusan pemerintahan untuk mengatur kebutuhan masyarakatnya sendiri

• pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.

• Pemberian wewenang kepada pemerintah pusat

• Pelimpahan wewenang dari gubernur

Pengertian rule of law dalam Prinsip good governance adalah?

• pemerintah memberikan kesempatan setiap orang untuk menyuarakan pendapatnya baik lewat lembaga maupun personal

• tiap kebijakan yang diambil dan dilaksanakan pemerintah harus sesuai peraturan yang ada.

• kerangka hukum di suatu negara harus ditegakkan secara imparsial, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia

• pemerintah daerah atau entitas daerah hanya memiliki kewenangan sejauh yang diberikan oleh konstitusi atau hukum yang lebih tinggi. Jika suatu pemerintah daerah bertindak melebihi wewenangnya