UTS KEKUASAAN KEHAKIMAN

UTS KEKUASAAN KEHAKIMAN

University

20 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

KLS 8A PDGK4401 24/25

KLS 8A PDGK4401 24/25

University

20 Qs

UPAYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

UPAYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

12th Grade - University

20 Qs

PERUNDANG UNDANGAN XI

PERUNDANG UNDANGAN XI

University

21 Qs

Quiz Kewarganegaraaan Cok Oka Adnyana

Quiz Kewarganegaraaan Cok Oka Adnyana

University

15 Qs

KENEGARAAN 1

KENEGARAAN 1

University

18 Qs

HAK ASASI MANUSIA

HAK ASASI MANUSIA

University

15 Qs

UUD 1945

UUD 1945

10th Grade - University

20 Qs

HEB Review Materi 1 - 6

HEB Review Materi 1 - 6

University

20 Qs

UTS KEKUASAAN KEHAKIMAN

UTS KEKUASAAN KEHAKIMAN

Assessment

Quiz

Other

University

Hard

Created by

learn fun

Used 17+ times

FREE Resource

20 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Berikut buku John Locke yang benar adalah…

One Treaties on Civil Government

Two Treaties on Civil Government

Three Treaties on Civil Government

Four Treaties on Civil Government

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Berikut tiga cabang kekuasaan negara menurut Montesquieu, kecuali…

Legislatif

Eksekutif

Yudikatif

Federatif

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah..

Secara konseptual, kemerdekaan kekuasaan kehakiman terkait dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang menghendaki pemisahan kekuasaan negara ke dalam cabang kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif

Secara konseptual, kemerdekaan kekuasaan kehakiman terkait dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang menghendaki pemisahan kekuasaan negara ke dalam cabang kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif

Secara konseptual, kemerdekaan kekuasaan kehakiman terkait dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang menghendaki pemisahan kekuasaan negara ke dalam cabang kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif dengan prinsip check and balances.

Secara konseptual, kemerdekaan kekuasaan kehakiman terkait dengan prinsip pembagian kekuasaan yang menghendaki pemisahan kekuasaan negara ke dalam cabang kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Media Image

Foto di atas adalah Ketua Mahkamah Agung RI saat ini yang bernama...

Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.

Dr. H. La Syarifuddin, S.H., M.H.

Dr. H. Muhammad Nur Arifuddin, S.H., M.H.

Dr. H. Muhammad Syahruddin, S.H., M.H.

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

“ Segala campur tangan, bagaimanapun juga oleh alat-alat perlengkapan yang bukan perlengkapan kehakiman, terlarang, kecuali jika diizinkan oleh undang-undang”, merupakan bunyi ayat pada pasal…

Pasal 145 ayat (1) Konstitusi RIS

Pasal 146 ayat (1) Konstitusi RIS

Pasal 147 ayat (1) Konstitusi RIS

Pasal 148 ayat (1) Konstitusi RIS

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Berikut adalah isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kecuali…

Menetapkan pembubaran Konstituante

Menetapkan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi

Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)

Membentuk Mahkamah Agung Sementara

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang benar di bawah ini adalah…

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 49 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Create a free account and access millions of resources

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy

Already have an account?