
UTS KEKUASAAN KEHAKIMAN
Authored by learn fun
Other
University
Used 23+ times

AI Actions
Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...
Content View
Student View
20 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Berikut buku John Locke yang benar adalah…
One Treaties on Civil Government
Two Treaties on Civil Government
Three Treaties on Civil Government
Four Treaties on Civil Government
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Berikut tiga cabang kekuasaan negara menurut Montesquieu, kecuali…
Legislatif
Eksekutif
Yudikatif
Federatif
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah..
Secara konseptual, kemerdekaan kekuasaan kehakiman terkait dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang menghendaki pemisahan kekuasaan negara ke dalam cabang kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif
Secara konseptual, kemerdekaan kekuasaan kehakiman terkait dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang menghendaki pemisahan kekuasaan negara ke dalam cabang kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif
Secara konseptual, kemerdekaan kekuasaan kehakiman terkait dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang menghendaki pemisahan kekuasaan negara ke dalam cabang kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif dengan prinsip check and balances.
Secara konseptual, kemerdekaan kekuasaan kehakiman terkait dengan prinsip pembagian kekuasaan yang menghendaki pemisahan kekuasaan negara ke dalam cabang kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Foto di atas adalah Ketua Mahkamah Agung RI saat ini yang bernama...
Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.
Dr. H. La Syarifuddin, S.H., M.H.
Dr. H. Muhammad Nur Arifuddin, S.H., M.H.
Dr. H. Muhammad Syahruddin, S.H., M.H.
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
“ Segala campur tangan, bagaimanapun juga oleh alat-alat perlengkapan yang bukan perlengkapan kehakiman, terlarang, kecuali jika diizinkan oleh undang-undang”, merupakan bunyi ayat pada pasal…
Pasal 145 ayat (1) Konstitusi RIS
Pasal 146 ayat (1) Konstitusi RIS
Pasal 147 ayat (1) Konstitusi RIS
Pasal 148 ayat (1) Konstitusi RIS
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
45 sec • 1 pt
Berikut adalah isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kecuali…
Menetapkan pembubaran Konstituante
Menetapkan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi
Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)
Membentuk Mahkamah Agung Sementara
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang benar di bawah ini adalah…
UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
UU No. 49 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman
UU No. 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman
UU No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Access all questions and much more by creating a free account
Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever
or continue with

Microsoft
%20(1).png)
Apple
Others
Already have an account?