Latihan 1

Penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara pada sidang tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan oleh ...

• BPUPKI

• PPKI

• Komite Nasional Indonesi

• MPRS

Golongan pemuda tidak percaya dengan BPUPKI dan PPKI, karena ..

• merupakan bentukan Belanda sehingga dikhawatirkan menjadi antek Belanda

• merupakan bentukan Jepang sehingga dikhawatirkan menjadi antek Jepang

• merupakan bentukan Sekutu sehingga dikhawatirkan menjadi antek Sekutu

• Pemuda memiliki wakil dalam kedua lembaga itu tapi tidak bersuara

Pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI menetapkan tiga keputusan, salah satu keputusan yaitu usulan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal di Republik Indonesia akhirnya tidak jadi diberlakukan karena adanya penolakan. Akhirnya pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah Nomor 3 pada 30 Oktober 1945. Isi maklumat itu antara lain....

• Pemerintah membentuk partai politik agar sebagai jalan menuju kekuasaan.

• Pemerintah menghendaki sistem multipartai agar demokrasi tetap berjalan.

• Pemerintah menghendaki adanya partai-partai politik, karena akan membuka jalan bagi semua aliran atau paham yang ada dalam masyarakat

• Pemerintah membentuk partai untuk membentuk koalisi

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensiil, namun dalam perkembangannya sistem pemerintahan bergeser pada sistem parlementer. Sistem parlementer ditandai dengan terbentuknya kabinet dibawah pimpinan Perdana Menteri: ...

• Sutan Syahrir, dilanjutkan Amir Syarifuddin, dan terakhir Hatta

• Sutan Syahrir, dilanjutkan Mohamad Natsir, dan terakhir Hatta

• Sutan Syahrir, dilanjutkan Wilopo, dan terakhir Hatta

• Sutan Syahrir, dilanjutkan Sukiman, dan terakhir Hatta

Setelah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, pemerintahan sistem kabinet parlementer berubah menjadi kabinet presidensiil yang dipimpin langsung Presiden Soekarno, sedangkan sistem demokrasi liberal diganti menjadi ....

• demokrasi kerakyatan

• demokrasi Indonesia

• demokrasi terpimpin

• demokrasi Pancasila

Setelah kemerdekaan mata uang yang banyak beredar adalah mata uang pendudukan Jepang, bahkan peredaran mata uang pendudukan Jepang menjadi tidak terkendali. Sementara pemerintah Republik Indonesia belum bisa membuat mata uang sendiri. Karena itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan tiga mata uang sementara yang berlaku, yaitu ....

• mata uang Jepang, mata uang De Javasche Bank, dan mata uang pemerintah Hindia Belanda

• mata uang Jepang, mata uang DeJavasche Bank, dan mata uang pemerintah Belanda

• mata uang Jepang, mata uang Sekutu (US dollar), dan mata uang pemerintah Hindia Belanda

• mata uang Jepang, mata uang Sekutu (US dollar), dan mata uang NICA

Tujuan blokade laut Belanda secara ekonomi terhadap Indonesia adalah ....

• agar Indonesia dapat berdikar

• tidak berhubungan dengan dunia luar

• agar Indonesia lumpuh.

• agar Indonesia tidak bisa import

Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang pertama kali ditetapkan pada tahun ...

• 1946

• 1955

• 1950

• 1974

Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, kondisi ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti yang telah ditetapkan dalam Konperensi Meja Bundar. Hal tersebut di antaranya karena...

• Indonesia hanya mengandalkan berbagai jenis ekspor namun tidak bisa ekspor karena blokade laut Belanda, sehingga memukul perekonomian Indonesia.

• ndonesia hanya mengandalkan ekspor pertanian perkebunan dan tambang tapi tidak ada armada laut yang memada

• Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi yaitu pertanian dan perkebunan sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang akan memukul perekonomian Indonesi

• Indonesia belum mampu melakukan ekspor karena tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi blokade ekonomi Belanda di antaranya ...

• diplomasi Beras ke Mesir

• diplomasi Beras ke Pakistan

• diplomasi Beras ke Burma

• diplomasi Beras ke India