Evaluasi P3K

Visi Kota Makassar yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Pemerintah Kota Makassar Tahun 2021-2026, adalah

• Terwujudnya Kota Makassar sebagai Kota Dunia “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota Yang Kuat untuk Semua
• Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota Yang Kuat untuk Semua
• Kota Makassar sebagai Kota Dunia “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota Yang Kuat untuk Semua
• Makassar sebagai Kota Dunia “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota Yang Kuat untuk Semua

Salah satu penjabaran urusan Pemerintah yang ada di Daerah, yaitu urusan pemerintah bidang

• Fiskal
• Keagamaan
• Luar negeri
• Pendidikan

Untuk mewujudnya visi maka pemerintah daerah menjabarkannya dalam bentuk

• Rencana Kerja
• Misi
• Strategi
• Dokumen perencanaan

Salah satu tugas Perangkat Daerah dalam bidang Pendidikan di Kota Makassar, adalah

• Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM), baik di tingkat SD maupun SMP
• Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM), pada tingkat SMK
• Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), baik di tingkat Pendidikan usia dini
• Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), pada tingkat Pendidikan menengah

Fungsi PPPK dalam Perangkat Daerah, yaitu

• Pembuat kebijakan untuk urusan pemerintahan umum
• Penyelamat Masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kerangka bela negara
• Pelayan publik sesuai kewenangan yang melekat pada urusan yang diemban oleh Perangkat Daerah masing-masing
• Pemerhati dan pengayom masyarakat dalam pemberian bantuan sosial

Unsur ASN menurut UU No. 5 Tahun 2014 terdiri dari

• CPNS dan PNS
• Pegawai Honorer dan PPPK
• PNS dan PPPK
• PNS dan Pegawai Honorer

Berikut ini yang merupakan fungsi dari PPPK, adalah

• Pengayom masyarakat
• Pembela dan pengadvokasi masyarakat
• Pelayan Publik
• Pemberi bantuan sosial

PPPK sebagai Perekat NKRI, merupakan

• Fungsi dari PPPK
• Tugas dari PPPK
• Peranan dari PPPK
• Kewajiban dari PPPK

Tanggung jawab jabatan PPPK sebagai sasaran utama reformasi birokrasi, adalah

• Meningkatnya pendapatan asli daerah
• Meningkatnya akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah
• Meningkatnya nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah)
• Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja khusus untuk kelompok jabatan guru, adalah

• Guru Pertama
• Guru Pratama
• Guru
• Guru Madya