Lomba role model Panitera 2

Anonimisasi dalam perkara sengketa perkawinan/perceraian, meliputi :

• NIK, Nama atau Nama Alias, Alamat, Tempat Kerja atau Lembaga Sekolah Para pihak berperkara, saksi, pihak terkait

• NIK, Nama atau Nama Alias, Alamat, Tempat Kerja atau Lembaga Sekolah Para pihak berperkara, saksi ahli, pihak terkait, kuasa hukum

• NIK, Nama atau Nama Alias, Alamat, Tempat Kerja atau Lembaga Sekolah Para pihak berperkara, pihak terkait

• Nama atau Nama Alias, Alamat, Tempat Kerja atau Lembaga Sekolah Para pihak berperkara, saksi, pihak terkait

Tata cara penulisan pengaburan pihak terkait dalam perkara perceraian yang terdapat anak hasil perkawinan untuk anak ketiga, adalah

• Anak penggugat dan tergugat

• Ketiga Anak penggugat dan tergugat

• Anak ketiga Penggugat

• Anak III penggugat dan tergugat

Dalam jangka waktu berapa hari penutupan jurnal keuangan eksekusi dilakukan apabila pihak tidak menjawab

• 1 Bulan

• 60 hari

• 30 hari

• 7 hari

Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial :

• Nomor 25/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019

• Nomor 50/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019

• Nomor 05/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019

• Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019

SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Eksekusi di Pengadilan Negeri, adalah :

• 10/DJU/SK/HM.02.3/1/2019

• 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019

• 15/DJU/SK/HM.02.3/1/2019

• 21/DJU/SK/HM.02.3/1/2019

Pemberkasan arsip perkara yang telah diminutasi ( Susunan Berkas Perkara sudah tepat, Penjilidan Sudah sesuai ketentuan (warna sampul, checklist, dijahit sesuai ketentuan, dan menggunakan laks), Format Checklist sudah tepat, Format Court Calender sudah tepat dan Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi), sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor :

• No. 1900/DJU/SK/HM.02.3/10/2018

• No. 1909/DJU/SK/HM.02.3/10/2018

• No. 1923/DJU/SK/HM.02.3/10/2018

• No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018

Pelaksanaan minutasi perkara sesuai SOP sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor :

• Nomor 11/DJU/SK/OT.01.3/

  3/2022

• Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/

  3/2022

• Nomor 02/DJU/SK/OT.01.3/

  3/2022

• Nomor 18/DJU/SK/OT.01.3/

  3/2022

Pengadilan wajib melakukan pemeriksaan perkara banding dalam jangka waktu 6 (enam) bulan termasuk proses minutasi sesuai dengan SEMA nomor :

• (SEMA No. 3 Tahun 1998) tentang Penyelesaian perkara).

• (SEMA No. 1 Tahun 1998) tentang Penyelesaian perkara).

• (SEMA No. 5 Tahun 1998) tentang Penyelesaian perkara).

• (SEMA No. 7 Tahun 1998) tentang Penyelesaian perkara).

Kelengkapan Berkas Banding' Pidana sudah diterima Pengadilan Tinggi maksimal :

• 7 Hari

• 10 Hari

• 12 Hari

• 14 Hari

Kelengkapan Berkas Banding Perdata sudah diterima Pengadilan Tinggi

maksimal :

• 15 Hari

• 20 Hari

• 25 Hari

• 30 Hari