Soal 2022 Paket 9

Layanan DJP dalam sistem yang akan datang didasarkan pada tiga prinsip dasar sebagai berikut, kecuali ...

• Value
• Brand
• Education
• Relationship

Dengan berlakunya UU HPP, maka batas peredaran bruto tidak dikenai pajak bagi WP OP yang menghitung PPh dengan tarif PP23/2018 ditetapkan sebesar ...

• Rp480 juta setahun
• Rp5 miliar setahun
• Rp4,8 miliar setahun
• Rp500 juta setahun

Probis TAM mengelola informasi perpajakan untuk setiap WP melalui pencatatan transaksi perpajakan. Sub-proses dari Probis ini adalah sebagai berikut, kecuali ...

• Customer relationship management (CRM)
• Potential revenue monitoring (PRM)
• Akun wajib pajak (e-TPA)
• Revenue accounting system (RAS)

"Melaksanakan pengamatan dan memberikan masukan dalam rangka PSAP sesuai dengan latar belakang dan pengalaman dalam bidang yang dikuasainya" merupakan tugas dari ...

• Tim Pelaksana pada Tim Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan
• Tim Pengarah pada Tim Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan
• Sekretariat Tim Pelaksana pada Tim Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan
• Tim Advisor pada Tim Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan

Tahapan proyek PSIAP yang telah selesai dilaksanakan pada tahun 2021 adalah ...

• System design
• Testing
• Deployment
• Data migration

Rezim perpajakan modern Indonesia dimulai dengan ...

• Perubahan sistem official assessment menjadi self assessment (tahun 1983)
• Implementasi sunset policy (tahun 2008)
• Pajak menjadi bagian dari konstitusi negara Indonesia (tahun 1945)
• Modernisasi administrasi perpajakan (tahun 2002)

Pada proses bisnis sistem manajemen dokumen yang akan datang, pencarian dokumen dapat dilakukan atas ...

• Seluruh dokumen di seluruh KPP yang berada dalam lingkup Kanwil yang sama
• Seluruh dokumen di lingkup unit kerja masing-masing pegawai
• Seluruh dokumen yang ada di sistem informasi DJP
• Seluruh dokumen di lingkup PPDDP

Memberikan pengalaman yang positif kepada pengguna adalah satu dari 10 business directions DJP, yaitu ...

• Customer-centric approach based on user experience
• Risk-based compliance approach
• Data and knowledge driven
• Open & integrated system

Aturan turunan UU HPP dalam bentuk PMK yang masuk pada Klaster Sinkronisasi dengan Obyek PDRD Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, adalah ...

• PMK Nomor 70/PMK.03/2022
• PMK Nomor 71/PMK.03/2022
• PMK Nomor 67/PMK.03/2022
• PMK Nomor 59/PMK.03/2022

KPP saat ini adalah hasil transformasi dari beberapa jenis kantor pajak berikut, kecuali ...

• Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4)
• Kantor Pemeriksaan Pajak (Karikpa)
• Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB)
• Kantor Pengelolaan Data Pihak Ketiga (KPDPK)