paket soal 25

Beberapa tindak lanjut penelitian kepatuhan formal adalah sebagai berikut:

• Surat Klarifikasi SPOP PBB, Penerbitan Surat Imbauan Penyesuaian Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dan Surat Klarifikasi SPOP PBB

• Penerbitan Surat Teguran, Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Penerbitan SP2DK

• Surat Klarifikasi SPOP PBB, Penerbitan Surat Imbauan Penyesuaian Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dan pengusulan penilaian untuk tujuan perpajakan

• Penerbitan Surat Teguran, Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Usulan Pemeriksaan

Jika ada data wajib pajak dari tax payer portal DJP dan dari data pihak ketiga dengan nama dan tanggal lahir yang sama, tetapi memiliki alamat yang berbeda akan dicocokkan dengan mengidentifikasi data dengan akurasi yang lebih tinggi. Aktivitas ini disebut….

• Monitoring

• Profiling

• Matching

• Enrichment

Proses bisnis yang mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko melalui pemanfaatan risk engine adalah proses bisnis ...

• Intelijen operasional

• Knowledge management system

• Compliance risk management

• Business intelligence

Sesuai dengan KEP-622/PJ/2022, pelaksanaan tugas dan fungsi terkait pengawasan wajib pajak strategis dilaksanakan oleh …

• Subdit Ekstensifikasi (Direktorat EP)

• Subdit Kepatuhan dan Pengawasan Wajib Pajak (Direktorat PKP)

• Subdit Penilaian II (Direktorat EP)

• Subdit Penilaian I (Direktorat EP)

Hasil Validasi petugas peneliti SPT akan mengklasifikasikan tiga kemungkinan SPT, kecuali …

• SPT Invalid

• SPT Valid dan tidak lengkap

• SPT Valid dan lengkap

• SPT Diterima, tapi perlu dilengkapi

Bagaimana formulir SPT untuk WP OP pada proses bisnis yang akan datang?

• Dua formulir SPT untuk WP karyawan dan non-karyawan, dengan dua belas lampiran yang terstandar

• Satu formulir SPT untuk semua WP OP, tanpa lampiran

• Satu formulir SPT untuk semua WP OP, dengan lampiran yang diisi bergantung pada kondisi WP

• Dua formulir SPT untuk WP usahawan dan non-usahawan, dengan lampiran yang diisi bergantung pada kondisi WP

Berdasarkan PMk-68/PMK-03/2022 tentang Pajak atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto, atas transaksi yang tidak melibatkan mata uang fiat, maka Nilai Aset Kripto dikonversi ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan..

• nilai yang ditetapkan oleh Direktur Bank Indonesia

• nilai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

• nilai yang ditetapkan oleh setiap pengusaha yang menyelenggarakan perdagangan Aset Kripto

• nilai yang ditetapkan oleh bursa berjangka yang menyelenggarakan perdagangan Aset Kripto

Alat evaluasi kinerja yang digunakan untuk memandu pelaksanaan Reformasi Perpajakan adalah ...

• TRIP (Tax Reform and Improvement Plan)

• TADAT (Tax Administration Diagnostic Assessment Tool)

• GAAT (General Administration Assessment Tool)

• Medium Term Revenue Strategy (MTRS)

Tahap penyampaian seluruh informasi yang sudah diterima dan telah melewati tahap validasi serta klarifikasi dan/atau informasi valid yang sudah dimiliki oleh DJP meliputi namun tidak terbatas pada informasi valid yang didapatkan melalui EoI Proses Bisnis, merupakan tahapan…

• Klarifikasi Informasi

• Transfer Informasi

• Perekaman

• Pengumpulan Informasi

Tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 62/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang kena pajak berupa Liquefied Petroleum Gas (LPG) adalah, kecuali…

• Menjamin rasa keadilan

• Lebih memberikan kepastian hukum

• Menyederhanakan mekanisme pemungutan PPN LPG tertentu

• Belum adanya aturan yang mengampu