paket soal 17

Penugasan atau alokasi pegawai untuk penanganan permohonan non-keberatan dalam probis to-be mempertimbangkan faktor berikut…

• kesesuaian antara pasal kasus dan level jabatan fungsional

• rencana beban kerja

• fleksibilitas keanggotaan tim

• riwayat pekerjaan

Bagaimana formulir SPT untuk WP OP pada proses bisnis yang akan datang?

• Dua formulir SPT untuk WP karyawan dan non-karyawan, dengan dua belas lampiran yang terstandar

• Satu formulir SPT untuk semua WP OP, tanpa lampiran

• Satu formulir SPT untuk semua WP OP, dengan lampiran yang diisi bergantung pada kondisi WP

• Dua formulir SPT untuk WP usahawan dan non-usahawan, dengan lampiran yang diisi bergantung pada kondisi WP

Janis badan tertentu yang dapat mendaftar sebagai Wajib Pajak secara terintegrasi dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dioperasikan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), yaitu ....

• Perseroan Terbatas (PT) dan Yayasan

• Perseroan Perorangan dan Perseroan Komanditer (CV)

• Perseorangan Terbatas dan Perseroan Komanditer (CV)

• Yayasan dan Firma (Fa)

Dalam sistem yang baru, Pegawai DJP yang membutuhkan dokumen dapat mencari dokumen yang dibutuhkan menggunakan kata kunci pencarian tertentu. Setelah dokumen ditemukan dan ternyata status kepemilikan dokumen tersebut adalah di unit kerja lain, maka….

• pegawai tersebut tidak dapat menggunakan dokumen dimaksud

• pegawai tersebut dapat langsung menggunakan dokumen dimaksud

• pegawai tersebut harus mengajukan peminjaman dokumen secara tertulis kepada unit pemilik dokumen

• pegawai tersebut dapat mengajukan hak akses kepada unit pemilik dokumen melalui sistem

Deposit Pajak adalah…

• pembayaran pajak yang terikat pada suatu jenis pajak tertentu dan dapat dialokasikan ke jenis pajak lain melalui prosedur pemindahbukuan.

• pembayaran yang dilakukan kepada Wajib Pajak atas kelebihan pembayaran pajak.

• pembayaran pajak yang terikat pada suatu jenis pajak tertentu dan tidak dapat dialokasikan ke jenis pajak lain melalui prosedur pemindahbukuan

• pembayaran pajak yang tidak terikat pada suatu jenis pajak tertentu dan dapat dialokasikan ke jenis pajak lain melalui prosedur pemindahbukuan.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilaksanakan akibat terjadinya salah pungut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2022 sepanjang kondisi-kondisi berikut, kecuali..

• belum dikreditkan sebagai Pajak Masukan

• belum disusutkan dalam laporan keuangan

• belum dibebankan sebagai biaya

• belum dikapitalisasi dalam harga perolehan

Pada proses bisnis EoI yang akan datang, pencarian informasi kepada wajib pajak dilakukan ...

• Langsung kepada wajib pajak melalui portal wajib pajak

• Kepada lembaga keuangan melalui Bank Indonesia

• Kepada lembaga keuangan melalui Otoritas Jasa Keuangan

• Melalui Kanwil DJP yang membawahi KPP tempat terdaftar

Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka dapat digunakan Wajib Pajak bila telah memenuhi persyaratan tertentu, kecuali…

• Pemenuhan persyaratan dilakukan dengan penyampaian laporan kepada DJP

• Masing-masing Pihak hanya boleh memiliki saham < 10% dari keseluruhan saham yang ditempatkan & disetor penuh

• Saham harus dimiliki oleh paling sedikit 300 Pihak

• Kondisi di atas, harus dipenuhi paling singkat 183 hari dalam jangka waktu 1 Tahun Pajak

Penyelesaian proses permohonan pemindahbukuan dimasa depan dapat dilakukan dengan cepat dengan mempertimbangkan…

• Tingkat Risiko Kepatuhan Wajib Pajak

• Kemampuan Wajib Pajak

• Lokasi Wajib Pajak

Bagi WP PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas pada bulan Desember 2022 akan menggunakan tarif PPN dengan besaran tertentu dengan tarif sebesar..

• 1,4% dari harga jual

• 1,2% dari harga jual

• 1,1% dari harga jual

• 1,3% dari harga jual